TEMPO.CO, Jakarta - Keinginan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar pembangunan ribuan hunian korban gempa Cianjur, Jawa Barat, selesai sebelum Lebaran 2023 diduga tidak berjalan mulus. Bantuan renovasi rumah senilai puluhan juta kepada korban sudah cair, tapi dilaporkan tersendat karena permasalahan terkait kontraktor.

"Masih sulit (selesai sebelum lebaran), tiba-tiba ada pendataan ulang, saya bisa bilang, kompleksitas diskusi kami masih cukup tinggi," kata Victor Rembeth, praktisi penguatan lembaga usaha dalam pengurangan resiko bencana, kepada Tempo, awal Maret 2023 lalu.

Victor yang juga Ketua DPP Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) ini ikut terlibat dalam pembahasan terkait renovasi hunian korban Gempa Cianjur. Ia menyebut perkara data pun juga belum final. "Ada (warga) yang nyoba-nyoba (berharap dapat bantuan renovasi rumah), kalau dapat syukur, kalau enggak, enggak apa-apa, lalu juga masalah siapa yang membangun," kata dia.

Gempa menerjang Cianjur 21 November 2022. Akibat kejadian ini, pemerintah mencatat ada 53.408 rumah rusak, di mana 12.956 merupakan rusak berat. Warga dengan rumah rusak berat dapat bantuan paling besar yaitu Rp 60 juta.

Pada 5 Desember, Jokowi turun ke Cianjur. Saat itulah, Ia menyebut ada 200 rumah di Kecamatan Cilaku yang akan serah terima pada akhir bulan yang sama. Sedangkan 1.600 lebih dibangun di lokasi lain, dan diprioritaskan untuk warga di pusat gempa yaitu di Kecamatan Cugenang.

Ribuan rumah ini yang ditargetkan serah terima sebelum lebaran. Tapi masalah muncul, yang akhirnya diungkap Jokowi beberapa bulan kemudian. Awal Maret 2023, Jokowi menyentil rumitnya penyaluran uang bantuan kepada masyarakat di tiga kejadian bencana alam.

Tak hanya di Gempa Cianjur, tapi juga Gempa Lombok 2018, Nusa Tenggara Barat; dan Gempa Palu 2018, Sulawesi Tengah. "Saya lihat uangnya ini ada," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023.

Pencairan Bantuan Ruwet

Akan tetapi, ujar Jokowi, masyarakat harus dibuat menunggu karena ternyata pencairannya ruwet setengah mati. Begitu banyak prosedur yang harus dilalui. "Kenapa sih tidak dibuat paling sederhana, karena dalam posisi bencana," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Selanjutnya, daerah diminta sederhanakan aturan...

<!--more-->

Saat bencana, Jokowi menyebut armada bantuan silih berganti melintas di lokasi kejadian. Akan tetapi, masyarakat akhirnya hanya melihat saja tapi tak pernah dapat bagian. Oleh sebab itu, Jokowi meminta daerah menyederhanakan aturan pencairan bantuan bencana ini.

"Kita itu kok buat aturan semakin banyak aturan semakin seneng, sederhanakan," kata Jokowi dalam acara yang juga dihadiri para kepala daerah ini.

Victor menyebut beberapa rumah warga yang rusak berat memang sudah dibangun di Cianjur, akan tetapi kenyataannya jumlah yang rusak berat saja mencapai ribuan. Belum semua bisa diperbaiki. "Jangan sampai penyintas merasa ini maju atau enggak maju," kata dia.

Victor lalu bercerita bahwa sejak Gempa Lombok, Gempa Palu, hingga Gempa Cianjur, mekanisme penyaluran bantuan kepada korban memang sudah lebih sederhana. Dalam kasus Gempa Cianjur misalnya, kata dia, pusat telah menyalurkan bantuan rumah rusak berat Rp 60 juta sesuai nama dan alamat korban.

Lalu Jokowi datang ke Cianjur memberi harapan bahwa renovasi rumah korban selesai sebelum lebaran. Hanya saja, kata Victor, bantuan akhirnya tersendat karena urusan pengambilan keputusan terkait siapa yang akan membangun rumah warga.

Daripada harus dipusingkan dengan urusan ini, Victor mengusulkan agar pemerintah menggandeng saja Kamar Dagang dan Industri atau Kadin maupun Real Estate Indonesia atau REI yang punya perwakilan di daerah dan sudah berpengalaman membangun rumah secara masif.

Kadin maupun REI, kata dia, juga bisa menggandeng kontraktor lokal agar ekonomi setempat bisa pulih. Sebab ketika pemilihan kontraktor harus melalui seleksi ulang, renovasi rumah hanya akan semakin lama. "Belum tentu lebaran sudah di rumah," kata Victor.

Victor menyebut angka Rp 60 juta memang terbilang kecil, tapi kontraktor di REI dan Kadin dinilai bisa menyiasatinya dengan membangun rumah tumbuh namun tetap tahan gempa. Menurut Victor, keterlibatan ini memungkinkan karena Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah punya MoU dengan Kadin. Masalahnya, MoU ini perlu diturunkan dalam bentuk perjanjian kerja sama agar bisa diimplementasikan.

Victor menyebut kendala untuk mencari kontraktor yang akan menggarap perbaikan rumah korban ini tak hanya terjadi di kasus Gempa Cianjur saja, tapi di berbagai kejadian bencana lain. Sekarang, kejadian serupa berulang di Cianjur. "Kondisi di lapangan masih simpang siur, go or no go, siapa vendornya? sehingga perlu regulasi, penunjukan langsung saja, dana siap pakai ini memungkinkan untuk penunjukan langsung," kata Victor.

Hingga awal April ini, Victor menyebut kondisi tak banyak berubah. Warga pun kini sudah mulai menanyakan janji Jokowi ini bahwa rumah mereka bisa diperbaiki sebelum lebaran. Sedang lebaran tinggal menghitung hari lagi sekitar 21 atau 22 April 2023. "Belum banyak percepatan," kata Victor saat dihubungi kembali, Selasa, 4 April 2023.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang juga sempat turun mendampingi Jokowi meninjau korban Gempa Cianjur juga belum mengetahui ihwal masalah ini. Belum ada laporan kepada dirinya soal itu tersebut.

Akan tetapi, Muhadjir berjanji akan segera menindaklanjutinya. "Nanti saya telepon Kepala BNPB deh, segera," kata dia saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, usai rapat dengan Jokowi, Selasa, 4 April 2022.

Pilihan Editor: Pengungsian Korban Gempa Cianjur Banjir, Persediaan Logistik Terendam