Ini Jawaban Jokowi Saat Ditanya Soal Prabowo Jadi Capres 2024

Senin, 3 April 2023 09:19 WIB

Presiden Joko Widodo (tengah) bersiap memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 April 2023. Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan adanya seseorang yang menanyakan kepada dirinya apakah setuju Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menjadi calon presiden (Capres) 2024.

"Ya kalau saya ditanya saya jawab. Pak, Bapak setuju tidak Pak Prabowo jadi capresnya? Ya saya kalau ditanya saya jawab. Kalau saya setuju, ya saya ngomong setuju. Kalau tidak, ya tidak. Kalau setuju, setuju. Mantap gitu. Kalau gak ditanya, saya diam-diam aja,” kata Jokowi dalam sambutannya pada acara silaturahmi Ramadan bersama ketua umum partai pendukung Pemerintah di kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Jakarta Selatan pada Ahad, 2 April 2023 kemarin.

Sebelumnya, Jokowi mengaku heran dengan tingkah ketua umum partai politik yang ingin membuat koalisi. Menurut dia, banyak ketua umum yang datang kepadanya sebelum membuat koalisi, kemudian mengaku mendapatkan restu dari Presiden.

"Yang namanya Pilpres itu urusannya partai atau gabungan partai, jangan presiden itu diikutkan, tapi sering ketua partai ini dikit-dikit sudah direstui presiden," kata Jokowi. Ucapan Jokowi itu disambut tawa oleh para peserta.

Jokowi mengaku sempat bertanya-tanya mengenai hubungan antara Presiden dengan pembentukan koalisi. Dia menilai sebetulnya antara koalisi dengan presiden itu tidak berhubungan. Makanya dia heran ketika ketua umum parpol datang kepadanya untuk meminta restu pembentukan koalisi untuk Pilpres 2024.

Advertising
Advertising

Meski demikian, Jokowi mengaku selalu terbuka ketika ada koalisi yang bertanya mengenai persetujuannya. Namun, kata dia, dirinya hanya bersikap pasif, yakni menyatakan persetujuannya ketika ditanya.

Selanjutnya: Tak campuri pembentukan koalisi

<!--more-->

Tak campuri pembentukan koalisi

Meski kerap ditanya dan menjawab, Jokowi mengklaim tak pernah ikut campur mengenai pembentukan koalisi. Misalnya saja soal isu bahwa dirinya adalah pihak yang mendorong terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu. KIB adalah koalisi yang berisi Partai Golkar, PPP dan PAN.

Jokowi membantah bahwa dirinya merupakan penggagas koalisi tersebut. Dia mengatakan koalisi itu terbentuk karena pertemuan antara 3 ketua umum partai, yakni Airlangga Hartartarto, M. Mardiono dan Zulkifli Hasan. Setelah dibentuk, kata dia, barulah ketum parpol itu bertemu dengannya.

"Setelah terbentuk baru datang ke saya 'Pak saya mohon restu' kalau saya ditanya itu ' ya saya restui'," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan peristiwa serupa terjadi dalam pembentukan Koalisi Indonesia Raya yang diisi Partai Gerindra dan PKB. Dia mengatakan koalisi itu terbentuk lebih dahulu, barulah ketua umum parpol mendatanginya.

Pilihan Editor: Jokowi Heran Banyak Ketum Parpol Minta Restu Saat Bikin Koalisi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

59 menit lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

4 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

12 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

13 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

14 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

14 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

16 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

16 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

16 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

16 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya