TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi Sapto Pribowo mendoakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md tidak direshuffle oleh Presiden Joko Widodo. Pernyataan ini dilontarkan Johan menanggapi hiruk-pikuk yang diakibatkan Mahfud karena mengungkapkan dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.

Johan mengaku pernah bekerja di bawah Jokowi sebagai juru bicara. Jokowi, kata dia, paling tidak suka dengan menteri yang berdebat di luar. "Pak Jokowi itu paling enggak suka sama menteri yang berdebat di luar, langsung di-reshuffle sama dia. Tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud agar tidak di-reshuffle gara-gara ini,” kata Johan dalam forum rapat, Rabu, 29 Maret 2023.

Johan mengingatkan anggota Dewan maupun pemerintah agar tidak saling mengancam. Menurut Johan, tiap-tiap pihak punya kotoran dan sisi gelap masing-masing. "Mungkin ketika kita berkuasa, tidak ada yang berani mengusik-ngusik itu," kata dia.

Sebagai orang yang bekerja di lembaga, Johan mengaku tahu banyak mengenai kotoran dan sisi gelap ini. Oleh sebab itu, ia meminta kepada koleganya di Komisi III maupun Mahfud agar tidak saling mengancam.

"Karena jadi anggota DPR cuma 5 tahun. Itu pun kalau enggak di-PAW. Menkopolhukam juga gitu, belum tentu 5 tahun loh. Kalau di-reshuffle? Apalagi ada ramai-ramai gini,” kata mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Adapun Mahfud Md hadir dalam rapat sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Agenda rapat untuk meluruskan dugaan kasus pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar Rp 349 triliun yang sebelumnya dilontarkan oleh Mahfud dan membuat publik heboh.

Saat memberikan pemaparan, Mahfud turut merespon anggota DPR Komisi Hukum Fraksi PDIP Arteria Dahlan yang sebelumnya menyebutkan peluang ancaman pidana karena Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavanda melaporkan informasi intelijen kepada Mahfud.

"Saya harus jawab satu per satu, tiga orang Pak Arteria. ‘Wah ini bisa diancam hukuman pidana 4 tahun’. Apa dasarnya lapor ke Ketua Komite TPPU? Loh saya Ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta,” kata Mahfud dalam forum rapat, Rabu 29 Maret 2023.

Mahfud malah menantang balik Arteria untuk melontarkan hal serupa kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Dia menjelaskan, Budi merupakan anak buah langsung Prsiden yang bertanggung jawab kepada Joko Widodo alias Jokowi.

"Bukan anak buah Menkopolhukam. Tapi setiap minggu laporan kaya gini, resmi info intelijen kepada Menkopolhukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan dirinya kerap bekerja berdasarkan info intelijen. Ia mengaku sering berkomunikasi dengan Budi mengenai info-info intelijen. "Dia (Budi) bukan bawahan Menkopolhukam, tapi selalu lapor resmi kepada saya. Ini sudah dilakukan, kok saudara baru ribut sekarang,” kata dia.

Mahfud turut menjelaskan kepada forum agar tidak menggertaknya. Ia menyatakan bisa menggertak balik pihak-pihak yang mempertanyakan kinerjanya. "Oleh sebab itu, saudara jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan, penegakan hukum,” kata Mahfud Md.

Pilihan Editor: Data Mahfud Md dan Sri Mulyani Soal Transaksi Mencurigakan Berbeda, Anggota DPR Usulkan Bentuk Pansus