Mahfud Md Sebut Benny K Harman Seperti Interogasi Pencopet Saat Bertanya ke Kepala PPATK
Editor
Febriyan
Rabu, 29 Maret 2023 19:30 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menyindir Anggota Komisi III DPR Benny K. Harman dalam rapat soal transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun pada hari ini, Rabu, 29 Maret 2023. Mahfud menilai pertanyaan Benny kepada Kepala Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana pada Selasa pekan lalu, 21 Maret 2023, layaknya polisi yang sedang menginterogasi pencopet.
Dalam rapat hari ini, Mahfud mempermasalahkan pertanyaan Benny yang menginterogasi Ivan soal kewenangannya mengumumkan transaksi mencurigakan tersebut. Menurut dia, tak ada larangan untuk mengumumkan transaksi mencurigakan tersebut.
"Jadi, setiap urusan kalau tidak ada larangan itu boleh, kecuali sampai timbul hukum yang melarang. Nanti kalau di dalam hukum umum, saya katakan juga sekarang kepada Pak Benny, kok, pertanyaannya seperti polisi?" kata Mahfud.
Mahfud juga merasa pertanyaan yang dilontarkan Benny Kabur Harman kepada Ivan itu seperti menginterogasi pencopet.
"Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dihalangi sampai ada undang-undang yang melarang lebih dahulu. Ini 'kan tidak dilarang, lalu ditanya kayak copet saja, memang siapa?" tanya Mahfud.
Tak ada undang-undang yang melarang informasi itu diungkap ke publik
Mahfud juga menjawab pertanyaan Benny soal dalil hukum yang memperbolehkan dia menyampaikan informasi tersebut kepada publik. Mahfud menyatakan hal itu diperbolehkan karena tak ada undang-undang yang melarangnya.
"Tidak boleh tanya begitu harus ada konteksnya dong. Terus dia bilang boleh, kok, harus ada pasalnya? Kalau boleh, itu tidak perlu pasal. Misalnya saya tanya kepada Pak Benny boleh tidak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh, mana pasalnya? Tidak ada karena boleh. Kalau dilarang, baru ada pasalnya di mana dalilnya?" tambah Mahfud.
Selanjutnya, Benny Cecar Kepala PPATK pekan lalu
<!--more-->
Dalam rapat dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana Selasa pekan lalu, Benny sempat mempertanyakan kapasitas Mahfud Md dalam mengumumkan transaksi mencurigakan itu kepada publik.
Ivan menyebut bahwa Mahfud merupakan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Meskipun demikian, jawaban Ivan tak memuaskan politikus Partai Demokrat tersebut. Dia terus mencecar Ivan.
“Beliau (Mahfud) umumkan ke publik, anda tahu?,” tanya Benny kepada Ivan.
“Saya dengar di media. Saya tahu,” jawab Ivan.
“Apa itu boleh?,” tanya Benny.
“Sepanjang tidak menyebutkan nama,” ujar Ivan.
Benny kembali mengulangi pertanyaannya dengan nada yang mulai tinggi. “Apa itu boleh?,” kata Benny.
“Menurut saya boleh,” kata Ivan.
Benny kemudian meminta Ivan menunjukkan regulasi yang menyatakan bahwa Mahfud sebagai Menkopolhukam maupun Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU boleh menyampaikan temuan PPATK ke publik. Jika Ivan tidak mampu menunjukkan, kata Benny, maka sedianya baik Mahfud maupun Ivan punya niat politik yang tidak sehat.
“Mau memojokkan Kemenkeu atau sejumlah tokoh di Kemenkeu. Itu yang saudara lakukan. Coba tunjukkan ke saya,” kata Benny.
“Yang jadi referensi kami adalah Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” jawab Ivan.
“Pasal?,” sahut Benny.
“Ini turunan dari pasal 92 ayat 2. Itu mengamanatkan pembentukan Komite dengan Perpes,” jawab Ivan.
Benny kemudian menjelaskan, tidak ada satu pasal pun dalam Perpres yang menyebutkan bahwa Kepala PPATK, Ketua Komite, maupun Menkopolhukam boleh membuka data kepada publik. Ia menduga ada motif politik di baliknya.
“Tidak ada satu pasal pun yang dengan tegas menyebutkan boleh buka data-data seperti itu ke publik sesuka-sukanya, selain punya motif politik. Itu yang anda lakukan. Maka betul tidak itu motivasi politik?,” ujar Benny.
Mahfud Md hadir dalam rapat hari ini karena absen pada rapat Komisi III dengan PPATK pada Selasa pekan lalu. Komisi III sempat melontarkan wacana untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan sengkarut transaksi mencurigakan ini.
ANTARA| IMA DINI SAFIRA