TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo melarang kegiatan buka bersama melalui surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023. Dalam surat itu menjelaskan alasan pelarangan kegiatan buka bersama adalah masih berjalannya transisi pandemi Covid- 19 menuju endemi sehingga perlu kehati-hatian.

Surat itu ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan kepala badan/lembaga. Ada tiga poin dalam surat tersebut, yaitu:

1. Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian
2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah agar ditiadakan
3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.

Belakangan, setelah instruksi Jokowi itu mengundang kontroversi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung meneken surat bernomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 yang dikeluarkan Sekretariat Kabinet.

Surat itu mencoba memperjelas, instruksi Jokowi, bahwa larangan buka puasa bersama tidak berlaku bagi masyarakat umum. Sehingga warga biasa diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama.

"Arahan Presiden itu hanya ditujukan kepada para menko, para menteri, kepala lembaga pemerintah," kata Pramono Anung dalam keterangan melalui video yang disaksikan melalui YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta pada Kamis, 23 Maret 2023.

Pramono mengatakan, dalam surat itu tidak berlaku bagi masyarakat umum, sehingga publik masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama.

Ketiga, yang menurutnya tidak kalah penting adalah saat ini aparatur sipil negara (ASN), pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat tentang gaya hidup.

Untuk itu, kata Pramono Anung, Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana dan tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam melakukan buka puasa bersama.

Sejumlah pejabat dan kementerian juga mendukung dan menyatakan akan mengikuti arahan larangan buka puasa bersama tersebut, diantaranya Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.<!--more-->

Heru Budi: Kita Ikuti, supaya Masyarakat Sehat

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan akan meneruskan instruksi Presiden Jokowi yang melarang para pejabat menggelar acara buka puasa bersama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Heru larangan buka puasa bagi para pejabat itu diberlakukan saat ini masih dalam status transisi penanganan Covid-19. Sehingga, kata dia, ancaman Covid-19 itu masih ada.

"Kita ikuti, supaya masyarakat tetap sehat," kata Heru kepada awak media di Stasiun Halim, Makasar, Jakarta Timur pada Kamis, 23 Maret 2023.

Heru menjelaskan bahwa dirinya sudah menerima surat edaran tentang larangan bukber bagi pejabat negara tersebut. Meski begitu, secara formal, pemprov DKI masih akan menunggu turunan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kebetulan saya disana saya baca, tapi kalau yang lain nggak. Tapi mungkin kita menunggu turunannya instruksi dari Kemendagri. Kalau pemerintah daerah itu turunannya Kemendagri nanti Mendagri bikin instruksi baru kita ikuti," kata Heru yang masih menjabat Kepala Sekretariat Presiden itu.

Ganjar Pranowo: Buka Bersamanya Sederhana dan Secukupnya Saja

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerapkan larangan buka puasa bersama pada Ramadan tahun ini bagi kalangan pejabat setempat. Larangan tersebut merujuk pada Surat Sekretaris Kabinet Nomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama yang ditandatangani Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan ditujukan kepada pejabat pemerintahan.

“Kita menuju endemi, sehingga kita harus berhati-hati dan waspada,” kata Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis malam 23 Maret 2023.

Politikus PDIP itu mengungkapkan, pengalaman sebelumnya terkait pelaksanaan acara buka puasa bersama yang biasanya diikuti dengan cerita keramaian yang berpotensi pada sebaran kasus COVID-19 yang meningkat.

“Saya kira, buka bersamanya mesti diartikan dalam sebuah kesederhanaan dan secukupnya saja,” ujar Ganjar.

Mantan anggota DPR ini setuju dengan arahan dari Presiden Joko Widodo agar tidak ada penyelenggaraan buka puasa bersama, apalagi saat ini juga sedang ramai isu-isu pamer kekayaan dan kemewahan di tengah masyarakat.

“Saya kira dalam konteks hari ini, saya setuju dengan arahan tersebut. Apalagi, beberapa hari kan terlihat cerita-cerita yang seperti pamer ya. Mudah-mudahan kalau mengadakan buka ya buka yang sederhana, bersama keluarga tidak ada unsur pamernya, setuju saya,” kata Ganjar.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | AMY HEPPY | ANTARA

Pilihan Editor: Silang Pendapat soal Larangan Buka Puasa Bersama yang Berpotensi Dicap Anti-Islam