TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI melayangkan kritikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dalam poster berformat video yang diunggah di berbagai media sosial, mereka menyebut DPR sebagai Dewan Perampok Rakyat.

BEM UI membuat ilustrasi Gedung Kura-Kura terbelah dan keluar tiga tikus. Satu di antaranya berkepala Ketua DPR RI Puan Maharani. Kritikan ini merupakan buntut dari pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada 21 Maret 2023 lalu.

Di sisi lain, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menuding BEM UI seperti LSM yang didanai pihak asing dan kepentingan elit politik dalam kampanye penolakan UU Cipta Kerja.

Faldo menuduh banyak kepentingan memanfaatkan ketulusan perjuangan di BEM UI. "Narasinya mirip kayak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang didanai asing, juga kelompok antipemerintah yang dari awal asal bukan Jokowi, biar laku dagangannya di 2024 nanti," kata mantan politikus Partai Amanat Nasional atau PAN, yang kemudian hengkang ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini.

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang kemudian meminta Faldo Maldini membuktikan tudingannya tersebut. “Jika dikatakan didanai asing dan disusupi kepentingan elit politik mana pun, jelas kami tegaskan tidak dan silakan dibuktikan karena kami juga siap membuktikan semua,” kata Melki saat dihubungi Tempo, Kamis, 23 Maret 2023.

BEM UI terbilang kerap melayangkan kritikan kepada pemerintah. Beberapa kritikan tersebut ditanggapi sejumlah pihak. Mereka terkadang balik mengkritik BEM UI. Lantas bagaimana BEM UI menanggapi serangan balik ini?

1. BEM UI disebut serang personal Jokowi

Pada 26 Juni 2021 lalu BEM UI mengunggah kritikan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Mereka menyebut presiden sebagai The King of Lip Service. BEM UI menilai Jokowi gemar memberikan janji-janji manis tanpa bukti. Beberapa pihak kemudian menyebut kritikan tersebut menyerang personal Jokowi, bukan pemerintahan.

Ketua BEM UI kala itu Leon Alvinda Putra menegaskan, unggahan “Jokowi: The King of Lip Service” bukan serangan secara personal kepada presiden. Leon keberatan apabila kritik itu disamakan dengan serangan personal yang menyebut Jokowi klemar-klemer atau plonga-plongo.

“Ketika Pak Jokowi misalnya memberikan respons bahwa beliau ini sebelumnya pernah di dikatakan klemar-klemer, plonga-plongo, maka saya akan menyampaikan kurang sepakat dengan pendapat itu. Ketika the king of lip service ini disamakan dengan serangan personal ke beliau seperti itu,” kata dia dalam acara virtual Iluni UI, Jumat, 9 Juli 2022.

2. BEM UI disebut jago bikin meme

Pada Oktober 2022 lalu, BEM UI mengkritik pemerintah dengan menyindir slogan Jokowi: “Kerja! Kerja! Kerja! Tapi sia-sia”. Faldo Maldini merespon kritik BEM UI terhadap kinerja masa pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin. Faldo pun menanggapi poster dan meme buatan BEM UI tersebut. “BEM UI kayaknya memang jago bikin meme dan poster,” kata Faldo pada Rabu, 26 Oktober 2022.

Meski begitu, dia mengingatkan agar jangan sampai BEM UI berakhir menjadi Badan Eksekutif Meme UI. Faldo mengatakan, negara saat ini pun membutuhkan kehadiran BEM UI. “Isi kritiknya sih mirip-mirip akun-akun medsos antipemerintah lainnya. Tapi, ya bagus-bagus saja,” kata mantan ketua BEM UI ini. BEM UI diketahui tak menanggapi sentilan Faldo.

3. Kritik DPR, BEM UI disebut ditunggangi pihak asing dan kepentingan politik

Akibat kritikan yang menyebut DPR sebagai Dewan Perampok Rakyat, BEM UI disebut Faldo Maldini ditunggangi pihak asing dan memiliki kepentingan politik. Sedangkan politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno, mengatakan mahasiswa seharusnya tak mengumbar umpatan terkait meme Ketua DPR Puan Maharani berbadan tikus.

BEM UI merespons tanggapan Hendrawan Supratikno. Mereka menyebut meme itu bukan sebuah umpatan, melainkan kritik yang tepat. “Bagi saya itu bukan sebuah umpatan, tapi itu adalah kritik yang tepat,” kata Ketua BEM UI Melki Sedek Huang, pada Kamis 23 Maret 2023.

Melki menegaskan, meme Puan berbadan tikus adalah ekspresi puncak kemarahan mahasiswa UI terkait disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja, yang dinilai sama saja substansinya dengan UU Cipta Kerja. “Ini kritik yang tepat, ranah yang demokratis,” kata Melki.

Sebelumnya, Jokowi meneken UU Cipta Kerja pada 2 November 2020 silam. Pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan produk hukum buatan Jokowi ini inkonstitusional bersyarat. MK memberi waktu Jokowi memperbaikinya dalam dua tahun. Bukannya memperbaiki, Jokowi malah menerbitkan Perpu Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 lalu.

Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 2 dan 3 UUD 1945 dan Pasal 52 UU PPP, Perpu Cipta Kerja ini harus disahkan DPR pada rapat paripurna masa sidang III yang berakhir 16 Februari 2022 atau masa sidang pertama setelah Perpu terbit. Tapi DPR belum mengesahkannya sampai 16 Desember. Baru pada 21 Maret, DPR mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi UU dalam rapat paripurna masa sidang IV yang dipimpin Puan. Para Guru Besar Hukum Tata Negara sepakat, tindakan Jokowi dan DPR ini melanggar konstitusi.

Sehari kemudian, 22 Maret, Aliansi BEM se-UI mengeluarkan pernyataan sikap. Mereka mengecam Jokowi dan DPR yang telah mengkhianati UUD 1945 melalui pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Mereka mendesak Jokowi dan DPR membatalkan UU Cipta Kerja ini.

“Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersama-sama menyuarakan perlawanan terhadap pengesahan RUU tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja,” demikian tuntutan BEM UI.

Pilihan Editor: Kritikan BEM UI: Sebelumnya Jokowi the King of Lip Service, Kini Meme Puan Maharani Berbadan Tikus

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.