Datang ke KPK, Ini Kata Andhi Pramono

Editor

Febriyan

Selasa, 14 Maret 2023 10:05 WIB

Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono terlihat hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Selasa 14 Maret 2023. Kedatangannya tersebut dalam rangka klarifikasi harta kekayaannya. TEMPO/Mirza Bagaskara

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono, tak mau berkomentar soal harta kekayaannya yang dinilai janggal saat tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan pada hari ini, Selasa 14 Maret 2023. Kehadirannya tersebut dalam rangka klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dia serahkan ke KPK sebelumnya.

Andhi tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.17 WIB. Ia terlihat masuk ke ruang yang telah dipersiapkan pada pukul 09.23 WIB.

Mengenakan baju batik berwarna cokelat berbalut jaket biru, Andhi membawa tas ransel. Dia mengaku datang sendiri ke KPK meski ada beberapa orang yang datang bersamanya.

Andhi tak mau menjawab pertanyaan jurnalis terkait kejanggalan harta kekayaannya. Dia menyatakan akan menjelaskan hal itu usai menjalani pemeriksaan.

"Nanti kalo sudah selesai, saya akan sampaikan kepada teman-teman ya," ujar Andhi.

Rekan Andhi, Wahono Saputro, juga diperiksa

Advertising
Advertising

Juru bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding menyatakan pihaknya akan mengklairifkasi dua pejabat Kementerian keuangan pada hari ini. Selain Andhi Pramono, satu nama lainnya adalah Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro.

"Benar, KPK telah mengirimkan surat undangan kepada Sdr. Wahono dan Sdr. Andhi Pramono untuk permintaan klarifikasi atas LHKPN keduanya besok, Selasa, 14 Maret 2023 pukul 09.00 WIB di Gedung Merah Putih KPK," ujar dia melalui keterangan tertulisnya Senin kemarin, 13 Maret 2023.

Sama seperti Andhi, Wahono pun telah hadir di Gedung KPK.

Andhi Pramono menjadi sorotan karena harta kekayaannya viral di internet. Dalam sebuah video yang beredar, Andhi disebut memiliki rumah mewah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur.

Hal tersebut menjadi salah satu materi yang akan diklarifikasi oleh KPK pada hari ini. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut klarifikasi tersebut dilakukan untuk mendalami harta kekayaan Andhi Pramono.

"Kalau ada yang lain daripada kita nebak-nebak minggu depan kita undang aja beliau," ujarnya pada 8 Maret 2023 lalu.

Terseret kasus Rafael Alun

Kekayaan pejabat Kementerian Keuangan menjadi sorotan publik setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak Rafael Alun, Mario Dandy Satriyo, beredar di internet. Mario kedapatan menganiaya remaja berusia 17 tahun berinisial D.

Mario disebut kerap memamerkan harta kekayaan orang tuanya berupa mobil Jeep Rubicon dan motor gede Harley Davidson di media sosial.

LHKPN milik Rafael Alun pun dinilai janggal. Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Pajak Jakarta Selatan II itu kedapatan memiliki harta hingga Rp 56,7 miliar. Jumlah tersebut dianggap tidak wajar mengingat Rafael hanya menduduki jabatan Eselon III.

Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) kemudian menyatakan terdapat transaksi janggal senilai total Rp 500 miliar yang dilakukan Rafael. Mereka pun mencurigai Rafael melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Bak efek domino, muncul sejumlah nama pejabat Kementerian Keuangan yang lain yang memiliki harta yang dianggap tidak wajar. Muncul nama Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, Kepala Bea Cukai Makssar Andhi Pramono, dan Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md menyatakan PPATK sudah mengantongi transaksi janggal para pejabat Kementerian Keuangan dengan total nilai Rp 300 triliun.

Pilihan Editor: Data Harta Kekayaan Wahono Saputro dan Andhi Pramono

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

3 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

3 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

4 jam lalu

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

Dirjen Bea dan Cukai Askolani menjadi sorotan karena memiliki harta Rp 51,8 miliar

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

9 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

12 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

14 jam lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya