TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memerintahkan Polisi Militer untuk menindak tegas prajurit yang menggunakan atribut partai politik demi menjaga netralitas TNI menjelang tahun politik Pemilu 2024.

“Polisi Militer dituntut untuk mampu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap upaya-upaya yang tidak selaras dengan netralitas TNI, seperti penggunaan atribut partai oleh anggota TNI dan penggunaan fasilitas oleh pihak yang tidak berhak,” kata Yudo Margono saat memimpin upacara pembukaan gelar Operasi Penegakkan Ketertiban (Opsgaktib) dan Yustisi POM TNI Tahun Anggaran 2023 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 8 Maret 2023.

Yudo menyinggung perkembangan teknologi, terutama tingginya penggunaan media sosial yang berdampak negatif beredarnya hoaks. Hal ini, tuturnya, bisa dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan mereka pribadi, seperti memanfaatkan isu SARA untuk provokasi doktrin radikal, ujaran kebencian, kampanye hitam, dan penipuan online.

“Ini menuntut prajurit Polisi Militer TNI untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi,” ujar Yudo. Ia memerintahkan Polisi Militer untuk mencegah dan menindak kejahatan ITE yang dapat menimbulkan citra negatif terhadap TNI menjelang Pemilu 2024.

“Perlu diwaspadai munculnya politik identitas masyarakat dalam menyikapi situasi ini agar seluruh prajurit TNI tetap netral dan tidak terseret ke arah polarisasi politik,” ujarnya.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan pelanggaran disiplin dan tata tertib prajurit TNI pada 2022 meningkat 50,6 persen dibanding 2021. Adapun pelanggaran pidana desersi anggota TNI juga meningkat 13,5 persen pada 2022 dibanding 2021.

“Hal ini menjadi pertimbangan bagi TNI untuk tetap menggelar Operasi Penegakkan Ketertiban dan Operasi Yustisi TNI militer sebagai salah satu prioritas pembinaan di lingkungan TNI,” kata Yudo Margono.

Ia menuturkan operasi ini dilakukan untuk meningkatkan disiplin tata tertib, serta kepatuhan hukum semua prajurit TNI saat berdinas maupun saat berbaur di tengah masyarakat. Selain itu, operasi ini juga akan menindak dan memproses hukum prajurit TNI yang melanggar hukum, baik pidana maupun disiplin hingga kepatuhan aturan lalu lintas.

“Ini juga dilakukan untuk mencegah organisasi prajurit TNI yang dapat merendahkan martabat, melukai masyarakat, dan menurunkan citra TNI di masyarakat,” tutur Yudo.

Operasi Penegakkan Ketertiban (Opsgaktib) dan Yustisi 2023 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Dalam upacara ini, 900 personel dari kompi gabungan semua matra TNI dilibatkan.

Pilihan Editor: Mantan PM Inggris Tony Blair Bungkam Usai Bertemu Jokowi di Istana