TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tidak mungkin bergabung dengan Koalisi Perubahan. Hasto kembali menyinggung soal calon presiden koalisi tersebut, Anies Baswedan, yang dianggap sebagai antitesa Presiden Jokowi.

Hasto menjelaskan, PDIP pasti akan berkoalisi. Namun, bukan dengan koalisi yang mengusung antitesa Jokowi.

“Sehingga kami jelas berbeda dengan NasDem, Demokrat, PKS, yang telah mengusung Pak Anies Baswedan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Februari 2023.

Hasto menjelaskan, kepemimpinan Anies di DKI Jakarta sudah menunjukkan bahwa tidak ada kesinambungan kebijakan dengan Jokowi. Oleh sebab itu, Hasto menilai Anies tidak akan melanjutkan kebijakan Jokowi kala terpilih jadi Presiden.

“Dari gubernurnya saja sudah antitesa, banyak kebijakan Pak Jokowi yang tidak dilanjutkan. Apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar. Karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil,” ujarnya.

Kendati demikian, Hasto mengucapkan selamat kepada NasDem, Demokrat, dan PKS yang semakin dekat untuk mendeklarasikan secara resmi makin memperkuat Koalisi Perubahan. Dia menyebut koalisi untuk menghadapi Pemilihan Umum memang hak dari tiap partai.

“Kami ucapkan selamat ketika NasDem, Demokrat, dan PKS sudah membangun suatu kerja sama politik tersebut dan semakin mengerucut,” kata Hasto.

PDIP merupakan satu-satunya partai yang bisa mengajukan Capres secara mandiri. Pasalnya, jumlah kursi yang dimiliki partai berlambang banteng moncong putih itu telah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Meskipun demikian, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, masih belum juga mengumumkan siapa Capres yang akan mereka usung. PDIP disebut memiliki dua kandidat kuat, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga merupakan putri dari Megawati.

Anies sebagai antitesa Jokowi

Sebutan Anies Baswedan sebagai antitesa Jokowi sempat dilontarkan oleh politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan. Setelah masalah itu menjadi perdebatan, Zulfan pun menjelaskan bahwa hal itu bukan berarti Anies tak akan melanjutkan program-program Jokowi.

Menurut Zulfan, pernyataannya soal antitesa itu merujuk kepada perbedaan antara Anies dan Jokowi dalam cara kerja. Jokowi, menurut dia, terbiasa dengan program yang langsung dijalankan dengan cepat, sementara Anies lebih memilih untuk mematangkan konsep terlebih dahulu ketimbang terburu-buru melakukan eksekusi.

"Jadi kerjanya (Anies) itu lebih banyak konteks konseptualisasi ke kebijakan lalu program jalan, artinya pak Jokowi lebih cepat Anies itu bukannya tidak kerja, ya kerja tapi lebih lambat," kata Zulfan.

NasDem pun menyatakan bahwa selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies telah terbukti melanjutkan berbagai program gubernur pendahulunya, termasuk Jokowi.

Salah satu buktinya adalah dengan pembenahan sistem transportasi yang dilakukan di era Anies. Misalnya soal pembangunan sistem transportasi antar moda yang terintegrasi hingga pembangunan jalur sepeda untuk mendukung penggunaan transportasi publik dan pengurangan polusi udara.

Anies Baswedan sejauh ini merupakan satu-satunya Capres yang telah mengantongi tiket untuk bertarung pada Pilpres 2024. Gabungan kursi Partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS di DPR dipastikan telah memenuhi syarat presidential threshold. Ketiga partai pun disebut akan segera mendeklarasikan pembentukan Koalisi Perubahan secara resmi.