Setelah Sindir SBY, Kini Hasto Kristiyanto Komentari Jokowi Mania Beralih Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Rabu, 22 Februari 2023 07:15 WIB

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto seusai memenuhi panggilan Penyidik KPK di Jakarta, Jumat, 24 Januari 2020. Kasus tersebut juga menyeret nama tersangka Harun Masiku dan Wahyu Setiawan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini, Jokowi Mania atau JoMan merilis sikap dengan mendukung Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, maju sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPP JoMan, Immanuel Ebenezer, pada Rabu, 15 Februari 2023. Dukungan ini dilakukan setelah JoMan membatalkan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan membubarkan Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania

Keputusan berubah haluan yang dilakukan oleh organisasi relawan pendukung Jokowi pun menuai respons. Salah satunya dari Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Dalam sebuah wawancara, Hasto mengibaratkan keputusan JoMan seperti filosofi Suku Jawa, yaitu pagi kedelai dan sore tempe, alias berubah-ubah.

“Karena partai digerakkan oleh ideologi, platform sejarah, dan masa depan. Ada beberapa, tidak semua, organisasi relawan digerakkan oleh pragmatisme,” ujarnya di Kabupaten Lebak, Banten, Ahad, 19 Februari 2023.

Relawan Joman merupakan pendukung Presiden Jokowi dua periode. Kemudian Ketua Joman Immanuel Ebenezer membentuk Relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania). Namun, relawan itu tidak bertahan lama karena dibubarkan Immanuel.

Advertising
Advertising

"Ada beberapa relawan, tidak semua, yang digerakkan pragmatisme politik yang pagi kedelai, sore tempe tersebut," ujar Hasto.

Hasto Sindir SBY

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto juga sempat menyindir mantan Presiden Republik Indonesia ke-enam. Hal ini disampaikan setelah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempertanyakan kegentingan mengubah sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup karena adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Hasto, di masa pemerintahan SBY, beberapa kader Partai Demokrat juga melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review. Bahkan, perubahan tersebut dilakukan hanya selang empat bulan jelang Pemilu 2009. Menurutnya, hal itu keliru sebab tidak boleh ada perubahan.“Pak SBY tidak memahami Jas Merah (Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah),” ujar Hasto kepada wartawan di Lebak, Banten, Minggu, 19 Februari 2023.

Mengutip Majalah Tempo pada Ahad, 15 Januari 2023, polemik ini berawal dari uji materi yang dilayangkan Pengurus PDIP, Demas Brian Wicaksono dan lima koleganya ke Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 16 November 2022. Pihaknya menggugat sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemilu. Satu di antaranya pasal 168 ayat 2 tentang pemilihan anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka.

Pilihan Editor: Hasto Kristiyanto Sebut SBY Lupa Jas Merah, Apa Alasan PDIP Ngotot Pemilu proporsional Tertutup?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

8 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

8 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

8 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

8 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

8 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

9 jam lalu

Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan posisi partainya yang mendukung pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

10 jam lalu

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

11 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

11 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

11 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya