Jokowi Beri Peringatan Frekuensi Bencana di Indonesia Naik 81 Persen

Reporter

Fajar Pebrianto

Editor

Amirullah

Kamis, 16 Februari 2023 10:55 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk keempat kalinya mengunjungi korban Gempa Cianjur, Jawa Barat, Kamis, 8 Desember 2022. Biro Setpres

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melaporkan potensi bencana di dunia saat ini cenderung meningkat, berdasarkan data yang dimilikinya. Kepala negara meminta semua pihak berhati-hati karena frekuensinya naik lima kali lipat selama 50 tahun terakhir.

"Frekuensi bencana di Indonesia juga mengalami peningkatan yang drastis, yaitu naik 81 persen," kata Jokowi dalam Rapat Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) di Jakarta, Kamis, 16 Februari 2023.

Dari sebelumnya 1.946 bencana pada 2010, naik menjadi 3.542 pada 2022. "Tentu saja kita tidak berharap terjadi bencana yan melanda masyarakat, baik itu bencana alam maupun bencana-bencana yang lainnya, ataupun kecelakaan-kecelakaan besar," kata dia.

Jokowi lalu mengutip beberapa insiden yang terjadi menyangkut transportasi. Mulai dari insiden pesawat Air Asia yang jatuh pada 2014 di Perairan Belitung, Sriwijaya SJ182 di Kepulauan Seribu, Lion Air JT610 di Perairan Karawang pada 2018, Kapal Motor Sinar Bangun di Danau Toba pada 2018.

"Semuanya saya mengikuti dan beberapa saya melihat langsung di lapangan, kecepatan respons dari Basarnas. Saya harus menyampaikan apa adanya, sangat cepat," kata Jokowi sambil mengacungkan jempol.

Sebab, kata Jokowi, harapan korban dan keluarga korban itu sangat bertumpu pada tim SAR. "Kecepatan evakuasi untuk menentukan jumlah nyawa yang diselamatkan juga berada di tim SAR," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Advertising
Advertising

Oleh sebab itu, Jokowi menyebut penggunaan teknologi untuk mempercepat pencarian dan pertolongan ini sangat penting. "Menurut saya masih banyak yang harus dimiliki oleh Basarnas, misalnya drone rescue, meskipun tadi saya lihat drone-nya tapi kalau drone yang untuk mengevakuasi orang kita belum memiliki. Bener? Belum," ujarnya.

Selain itu, Jokowi menyebut beberapa negara sekarang sudah menggunakan robot untuk proses pencarian dan pertolongan. Ia mencontohkan robot ular yang digunakan di Jepang. Lalu untuk pencarian di kedalaman air lebih dari 1 kilometer, ada robot penyelam yang bisa melakukannya.

Sementara untuk ketinggian mencapai 3.600 meter, Jokowi menyebut Basarnas bisa memiliki teknologi jet suit layaknya Iron Man, karakter dalam film Marvel. "Saya kira sekali lagi teknologi sekarang ini semuanya serba memungkinkan. Jadi untuk memproteksi personel-personel tim SAR, personel-personel Basarnas kita bisa menggunakan itu," kata dia.

Jokowi pun meminta Basarnas segera memiliki berbagai peralatan ini. "Saya enggak tahu anggarannya ada atau enggak ada. Kalo enggak ada, tentunya segera diajukan nanti Pak Menko PMK tolong dicatat, Pak Menteri Sekretaris Kabinet, nanti dibantu Basarnas untuk memiliki peralatan yang tadi saya sampaikan," kata Jokowi.

Pilihan Editor: Mahfud Md Sebut Akademisi dan Praktisi Minta Pemerintah Tolak Usulan Revisi UU MK dari DPR

Berita terkait

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

2 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

3 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

4 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

8 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

16 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

17 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

17 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

19 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

19 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Didesak Pilih Panitia Seleksi Capim KPK Berintegritas

20 jam lalu

Presiden Jokowi Didesak Pilih Panitia Seleksi Capim KPK Berintegritas

Berbagai kalangan mendesak Presiden Jokowi agar memilih anggota panitia seleksi atau pansel calon pemimpin atau capim KPK yang berintegritas.

Baca Selengkapnya