TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS menyatakan vonis hukuman mati kepada Ferdy Sambo tidak sesuai dengan semangat moratorium terhadap eksekusi mati sejak 2016.

"Pemberlakuan vonis mati tidak sejalan dengan semangat moratorium terhadap eksekusi mati,” kata Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti, seperti dikutip Tempo, Senin, 13 Februari 2023.

Menurut Fatia, moratorium hukuman mati itu memang belum secara tertulis diteken oleh pemerintah. Namun, secara fakta sejak 2017 hukuman mati belum pernah lagi diterapkan di Indonesia. Fatia mengatakan kritik KontraS ini tidak hanya berlaku untuk kasus Ferdy Sambo.

Menyitir laman KontraS, disebutkan terdapat 31 vonis hukuman mati yang dijatuhkan di Indonesia. Angka itu berdasarkan pemantauan KontraS yang dihimpun dalam kurun waktu Oktober 2021 - September 2022.

Persebaran daerah atau provinsi dengan penjatuhan vonis mati terbanyak ialah Aceh dengan total 7 vonis dengan 27 terdakwa. Adapun vonis tersebut dijatuhkan mayoritas karena tindak pidana narkotika. Angka tersebut diikuti oleh Provinsi Sumatera Utara dengan 6 vonis mati dengan 13 orang terdakwa.

Selain itu, persebaran vonis mati lainnya secara berturut-turut dijatuhkan di: Jawa Barat, Jawa Timur Lampung, dan Riau dengan 3 vonis; Kalimantan Utara dengan 2 vonis; dan DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan dengan masing-masing 1 vonis.

Selanjutnya, dalam laporan KontraS itu membahas pula komitmen negara dalam moratorium vonis hukuman mati.

“Dalam hal ini, kami melihat bahwa belum ada komitmen secara penuh Indonesia dalam moratorium vonis hukuman mati. Tidak hanya berhenti pada minimnya komitmen, dalam catatan ini kami juga mencoba untuk membahas terkait dengan nihilnya prinsip fair trial dalam penjatuhan hukuman mati di Indonesia,” sebut laporan KontraS yang dikutip Tempo pada 13 Februari 2023.

Berdasarkan beberapa catatan serta temuan serta banyaknya desakan baik dari nasional maupun internasional, KontraS menyarankan pemerintah Indonesia untuk mengkaji ulang penerapan praktik hukuman mati di Indonesia.

Atas dasar pertimbangan tersebut, KontraS dalam laporan tertanggal 10 Oktober 2022 itu memberikan sejumlah rekomendasi, antara lain:

Pertama, pemerintah Indonesia harus memiliki komitmen untuk menetapkan moratorium penjatuhan hukuman mati atau eksekusi hukuman mati secara formal;

Kedua, pemerintah Indonesia harus berkomitmen untuk menghapus segala bentuk penyiksaan yang terjadi serta menjamin hak-hak dasar terpidana hukuman mati dapat dipenuhi baik meliputi akses terkait kesehatan, dan beberapa hal terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia;

Ketiga, Pemerintah Indonesia harus mengakhiri penggunaan sel isolasi dan isolasi untuk terpidana mati Narapidana harus memiliki akses informasi dan komunikasi

Keempat, Memastikan kondisi terhadap terpidana mati sesuai dengan aturan internasional.

Kelima, meninjau ulang semua pasal yang mengatur hukuman mati dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

<!--more-->

KontraS Menekankan Perlunya Reformasi Kepolisian

Sebelumnya, Ketua Hakim Wahyu Iman Santoso memvonis Ferdy Sambo dengan hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J kemarin, Senin, 13 Februari 2023. Hakim menilai Ferdy terbukti menjadi otak pembunuhan mantan ajudannya tersebut. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni penjara seumur hidup.

Terkait vonis Sambo, Fatia mengatakan pengadilan maupun pemerintah mestinya menekankan perlunya reformasi kepolisian. Dia mengatakan kasus ini tidak hanya dilakukan oleh Sambo melibatkan banyak anggota polisi dari berbagai pangkat.

Dalam kasus Sambo, kepolisian dan kejaksaan turut menyidik kasus obstruction of justice atau menghalangi upaya penyidikan. Setelah pembunuhan terjadi pada 8 Juli 2022, mantan jenderal bintang dua itu memerintahkan bawahannya di kepolian untuk menghilangkan barang bukti berupa rekaman CCTV. Gara-gara kasus ini, enam perwira Polri di antaranya Hendra Kurniawan dkk diseret ke meja hijau atas tuduhan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan.

Fatia khawatir Sambo yang divonis mati tidak akan memberikan solusi pada kebutuhan akan reformasi kepolisian tersebut. Vonis mati, kata dia, bisa jadi hanya jalan pintas terhadap tujuan yang lebih besar untuk memperbaiki institusi penegakkan hukum. “Kami khawatir bahwa vonis mati hanya cara untuk simplifikasi terhadap reformasi kepolisian,” kata dia.

M ROSSENO AJI

Pilihan Editor: KontraS Kritik Vonis Mati terhadap Ferdy Sambo

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.