TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di Istana Negara pada hari ini, Senin, 6 Februari 2023. Meskipun demikian, presiden disebut baru akan merespon soal masalah tersebut secara formal pada dua hingga tiga hari ke depan.

Dalam rapat itu, Jokowi memanggil Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md, Kapolri Jenderal Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri, sampai Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin ke Istana.

Seusai rapat, Mahfud Md menyatakan presiden masih akan memanggil mereka beberapa hari ke depan.

"Kami berempat (akan dipanggil lagi), untuk presiden menyampaikan arahan-arahan apa yang akan kami lakukan," kata Mahfud saat ditemui usai rapat, Senin, 6 Februari 2022.

Mahfud menyebut Jokowi juga akan menyikapi laporan IPK ini secara lebih formil, melembaga, dan bernegara.

IPK dan posisi Indonesia anjlok, terburuk di era reformasi

Sebelumnya, lembaga Transparency International menyebutkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 34 poin. Turunnya IPK tersebut membuat Indonesia kini berada di 110 dari 180 negara di dunia. Padahal pada 2021, Indonesia menempati posisi ke-96 dari 180 negara dengan perolehan 38 poin.

Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Wawan Heru Suyatmiko mengatakan, penurunan tahun ini merupakan yang paling drastis sejak era reformasi.

“Artinya ada penurunan posisi sampai 14 peringkat. Selain itu juga kalau kita masukkan beberapa indikator berarti Indonesia mengalami penurunan,” kata Wawan pada Selasa, 31 Januari 2023.

Selanjutnya, Jokowi bahas soal korupsi politik hingga ucapan Luhut Binsar Pandjaitan dan Tito Karnavian

<!--more-->

Mahfud menyatakan, mereka membahas sejumlah masalah dalam rapat tersebut. Diantaranya adalah masalah perundang-undangan, hingga yang banyak disorot yaitu soal korupsi politik dan konflik kepentingan di mana politikus juga ikut ke dunia bisnis.

Berdasarkan temuan TII, kata Mahfud, bayak pejabat yang kemudian ikut menentukan kebijakan yang mempengaruhi bisnis milik kerabatnya. Alhasil, pembuatan undang-undang pun tidak lagi adil.

"Nanti kami semua bedah dan presiden masih mempelajari semua laporan ini, mungkin dalam minggu ini lah," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Selain itu, kata Mahfud, mereka juga membahas sejumlah ucapan para pejabat soal penanganan korupsi. Misalnya ucapan Menteri Koordiator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang tak setuju soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) sampai ucapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang meminta agar aparat penegak hukum tak menyelidiki kepala daerah karena takut pembangunan terhambat.

"Memang disampaikan di dalam rapat bahwa ini juga mempengaruhi turunnya indeks, seakan-akan pemerintah itu enggak mau OTT," kata Mahfud.

Saat dikonfirmasi, Mahfud enggan merinci tanggapan Jokowi atas ucapan pejabat terkait penindakan korupsi, seperti yang dilontarkan Luhut maupun Tito. Ia menyerahkan urusan tersebut kepada Jokowi.

"Biar presiden yang akan menyampaikan, apakah itu tepat atau tidak," ujarnya. Namun dalam rapat tadi, Mahfud mengakui ada kesamaan pandang soal ucapan pejabat seperti Luhut dan Tito.

Jokowi akan undang lembaga yang bergerak di bidang pencegahan korupsi

Ia hanya menyebut rapat bersama Jokowi soal IPK ini belum tuntas. Karena dua atau tiga hari lagi dirinya, Ketua KPK Firli Bahuri, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, hingga Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin akan kembali menghadap presiden. Masyarapat sipil dan sejumlah lembaga yang bergerak di bidang pencegahan korupsi pun rencananya juga akan diundang.

"Baik oleh masyarakat sipil yang akan diundang, lembaga-lembaga yang akan diundang maupun tadi dari hitung-hitungan Ketua KPK memang itu sangat berpengaruh, sehingga agak anjlok dalam minggu-minggu saat itu dan pada saat itu sigi sedang berjalan," kata Mahfud.

Presiden Jokowi sebelumnya hanya memberikan tanggapan singkat soal anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. DIa hanya menyatakan bahwa hal itu akan menjadi bahan evaluasi.

"Iya, itu akan menjadi koreksi dan evaluasi kami bersama," kata Jokowi dalam keterangannya, Kamis, 2 Februari 2023.