Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

Reporter

Tika Ayu

Editor

Febriyan

Senin, 6 Februari 2023 15:46 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari saat mengunjungi KPU Provinsi Bali, Denpasar, Sabtu, 5 November 2022 Tempo/Eka Yudha Saputra

TEMPO.CO, Jakarta - DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat kerja soal Pemilu 2024 pada hari ini, Senin, 6 Februari 2023. Salah satu persoalan yang dibahas dalam rapat tersebut adalah soal penambahan Daerah Pemilihan (Dapil) dan kursi anggota DPR.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari mengungkapkan penambahan Dapil dan kursi anggota DPR itu terkait dengan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua. Mengutip Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilu, Hasyim menjelaskan akan ada penambahan 4 Dapil dan penambahan 5 alokasi kursi DPR RI pada Pemilu 2024.

"Berdasarkan Perpu Nomor 1 2022 ini kan, berarti ada tambahan Daerah Otonomi Baru. Ada 4 Dapil untuk DPR RI, yang semula 80 menjadi 84 kemudian kursinya menjadi 580 dari yang semula 575," kata Hasyim dalam rapat.

Perpu Pemilu yang disebutkan Hasyim baru disahkan Presiden Jokowi pada 12 Desember 2022. Dalam Perpu tersebut Dapil untuk DPR RI di wilayah paling timur Indonesia itu pun dipecah menjadi 6, dari sebelumnya hanya 2, karena pembentukan 4 DOB, yaitu: Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

Pembagian kursi DPR RI untuk wilayah Papua

Berikut pembagian alokasi kursi DPR RI di wilayah Papua untuk Pemilu 2024 berdasarkan Perpu No. 1 Tahun 2022:

Advertising
Advertising

1. Papua - 3 kursi - Dapil: Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Sarmi, Keerom, Waripen, Supiori, Membramo Raya, Kota Jayapura

2. Papua Selatan - 3 kursi - Dapil: Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat

3. Papua Tengah - 3 kursi - Dapil: Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Mimika, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai

4. Papua Pegunungan - 3 kursi - Dapil: Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Membramo Tengah, Yalimo, Lanny jaya, Nduga

5. Papua Barat - 3 kursi - Dapil: Manokwari, Fakfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak

6. Papua Barat Daya - 3 kursi - Dapil: Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Kota Sorong.

Total terdapat 18 kursi yang akan diperebutkan di wilayah Papua pada Pemilu 2024. Jumlah itu bertambah dari 13 kursi pada Pemilu 2019.

Selanjutnya, Dapil dan alokasi kursi DPRD Provinsi ikut bertambah

<!--more-->

Selain untuk DPR RI, total Dapil di tingkat DPRD Provinsi dan alokasi kursinya pada Pemilu 2024 juga ikut berubah. Pembentukan 4 DOB membuat alokasi kursi DPRD Papua dan Papua Barat turun masing-masing 10 kursi.

Selain penambahan dari 4 DOB baru, terjadi juga penambahan kursi di dua DPRD Provinsi, yaitu Banten dan Sulawesi Tengah.

"Untuk DPRD Provinsi, daerah pemilihannya semula 272 Dapil alokasi kursinya 2 207. Setelah ada Perpu mendapat tambahan menjadi 301 kan," kata dia.

Untuk jumlah kursi di DPRD Provinsi di seluruh Indonesia bertambah dari 2.207 menjadi 2.376.

Berikut daftar perubahan alokasi kursi DPRD provinsi pada Pemilu 2024:

1. Banten - dari 85 menjadi 100 kursi
2. Sulawesi Tengah - dari 45 menjadi 55 kursi
3. Papua - dari 55 menjadi 45
4. Papua Barat - dari 45 menjadi 35 kursi
5. Papua Selatan - 35 kursi (DOB)
6. Papua Tengah - 45 kursi (DOB)
7. Papua Pegunungan - 45 kursi (DOB)
8. Papua Barat Daya - 35 kursi (DOB)

Rapat kerja Pemilu 2024 hari ini, selain diikuti oleh KPU dan Komisi II DPR juga diikuti oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Berita terkait

MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

2 jam lalu

MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan terdapat total 297 perkara dalam sengketa pileg 2024. Disidangkan secara bertahap.

Baca Selengkapnya

PTUN Gelar Sidang Perdana Gugatan PDIP ke KPU Pagi Ini

3 jam lalu

PTUN Gelar Sidang Perdana Gugatan PDIP ke KPU Pagi Ini

Tim Hukum PDIP menggugat KPU akibat menerima pencalonan Gibran. Perubahan PKPU dilakukan tanpa proses di DPR.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

15 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

20 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

22 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tim Hukum PDIP Beberkan Persiapan Sidang Perdana Lawan KPU di PTUN Besok

23 jam lalu

Tim Hukum PDIP Beberkan Persiapan Sidang Perdana Lawan KPU di PTUN Besok

PDIP menggugat KPU RI ke PTUN. Menyoal perubahan PKPU tanpa melalui proses di DPR.

Baca Selengkapnya

Respons PAN hingga Nasdem Soal Jatah Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Respons PAN hingga Nasdem Soal Jatah Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Zulhas mengatakan masyarakat tak perlu mengkhawatirkan soal jatah menteri dari partai koalisi dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

1 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Prabowo-Gibran diminta memperhatikan komposisi kalangan profesional dan partai politik dalam menyusun kabinetnya.

Baca Selengkapnya

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

1 hari lalu

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

PPP menyatakan gugatan sengketa Pileg 2024 dilayangkan karena menilai ada kesalahan pencatatan suara di KPU.

Baca Selengkapnya