TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan sulitnya pencegahan korupsi di pelabuhan. Penyebabnya, kata dia, adalah karena banyaknya entitas yang hidup dan memiliki kepentingan di sana.

Pahala mengatakan entitas yang hidup di pelabuhan tersebut terdiri dari berbagai macam lembaga dan kelompok mulai dari milik pemerintah hingga yang dikelola swasta. Setidaknya, dia menemukan ada 16 entitas yang menjalani pekerjaannya di pelabuhan.

“Banyaknya entitas yang hidup tersebut tentu akan mempengaruhi proses lalu lintas barang di pelabuhan,” kata dia pada Kamis 2 Februari 2023.

Sehingga, Pahala mengatakan salah satu dampak dari banyaknya entitas di pelabuhan adalah lambannya proses administrasi barang di pelabuhan. Ia menjelaskan barang yang hendak masuk harus lolos administrasi dari satu lembaga ke lembaga lain dan akan memakan waktu lama.

“Misalnya, barang baru selesai periksa karantina, periksa lagi bea cukai. Lalu periksa lagi imigrasi. Kontainer turun udah 11 kali dipindah-pindahin,” ujar dia saat ditemui Tempo di Gedung ACLC KPK, Jakarta.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

Padahal, Pahala mengungkapkan hal tersebut tidak terjadi di negara-negara lain. Ia menjelaskan di negara lain hanya satu lembaga saja yang berwenang mengurus segala permasalahan di pelabuhan.

“Di negara-negara Eropa misalnya yang mengurusi keluar masuk barang hanya otoritas pelabuhan saja. Di Indonesia setidaknya ada 16 entitas yang hidup,” ujar dia.

Pahala menyebut rumitnya perizinan di pelabuhan tersebut akan membuka potensi terjadinya perilaku koruptif. Misalnya saja, kata dia, pungutan liar kepada truk yang hendak membawa barang dari pelabuhan.

“Rumusnya sebetulnya sederhana. Semakin lama dia di pelabuhan, kita semakin percaya korupsinya ada di situ,” kata Pahala.

Berangkat dari hal itu, Pahala mengatakan pemerintah menggandeng KPK beserta beberapa lembaga dan kementerian lain dikoordinir melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK). Dia mengatakan Stranas-PK mencanangkan reformasi pelabuhan melalui program Jaga Pelabuhan

“Jadi nantinya pengusaha hanya sekali bayar dan sekali dilakukan pemeriksaan di pelabuhan,” ujar dia.

Saat ini, Pahala mengatakan sudah ada 14 pelabuhan di Indonesia yang sudah terintegrasi dalam program reformasi pelabuhan tersebut. Rencananya, kata dia, di tahun 2023 ini akan ada pelabuhan lain yang akan diikutsertakan dalam program tersebut.

“Sekarang kita baru 14 pelabuhan. Tapi di 2023 ini mau kita kembangkan menjadi 260 pelabuhan,” ujar dia.

Baca juga: KPK Periksa 7 Anggota DPRD Jawa Timur di Kasus Suap Pengelolaan Dana Hibah