TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak mau berkomentar soal pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Rabu kemarin, 1 Februari 2023. Pertemuan kedua pimpinan partai itu terjadi ditengah gejolak isu reshuffle kabinet.

"Ah, itu urusan partai. Itu urusan partai, urusan politik, urusan partai," ujar Jokowi saat mengunjungi kawasan Jembrana, Bali, Kamis, 2 Februari 2023.

Pertemuan Airlangga dan Surya Paloh Bahas Posisi Kedua Partai

Airlangga Hartarto menyebut kunjungan Surya Paloh di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat merupakan silaturahmi lanjutan usai Golkar menyambangi NasDem beberapa waktu lalu. Dia menjelaskan, persamuhan dengan Paloh akan membahas posisi Partai Golkar dan NasDem.

“Pertama tentu terkait dengan posisi dari Partai Golkar dan NasDem. Kedua silaturahmi, kan berlanjut karena Partai NasDem tentu sebagian besar juga alumni Partai Golkar,” kata Airlangga di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Rabu, 1 Februari 2023.

Selain itu, Airlangga mengatakan pertemuannya dengan Surya juga bakal membahas soal koalisi. Saat ini, Partai Golkar bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu sementara NasDem disebut akan membentuk Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Nanti kami bahas (koalisi),” kata dia.

NasDem sebut pertemuan untuk memahami posisi masing-masing partai

Adapun Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menilai persamuhan itu membuat suasana jelang Pemilihan Umum 2024 menjadi adem. Ali mengatakan kunjungan Paloh ke Airlangga bukan untuk saling mengajak bergabung ke koalisi masing-masing.

“Bukan saling mengajak orang untuk bergabung. Tapi paling tidak menjelaskan posisi masing-masing, sehingga kami bisa memahami perbedaan masing-masing,” kata Ali saat dihubungi, Rabu, 1 Februari 2023..

Menurut Ali, pertemuan Surya Paloh dengan Airlangga bisa menjadi sarana untuk memahami alasan kedua koalisi itu berbeda. Koalisi Perubahan sudah satu suara menjagokan Anies Baswedan sebagai capres 2024. Adapun KIB disebut-sebut masih menunggu tambahan personel sebelum mengumumkan capres.

“PKS dan Demokrat sudah mengumumkan dukungan ke Anies. Persepsi orang bahwa Koalisi Perubahan sudah terbentuk, dan Golkar dengan KIB. Artinya apa? Perbedaan-perbedaan pikiran, pandangan, tidak memutus komunikasi. Tetap membangun komunikasi dalam perbedaan,” ujarnya.

Ali berharap komunikasi politik yang cair ini bisa dilakukan oleh seluruh partai politik. Sehingga, Pemilihan Presiden 2024 bisa dilalui dengan senang dan gembira.

“Jadi tidak dengan ketegangan, prasangka, saling mencurigai bahwa ini jelek, berbahaya, kita yang paling bagus. Kita harapkan komunikasi politik yang cair ini semua dilakukan oleh parpol,” kata Ali.

Akibat dukungannya kepada Anies Baswedan, posisi NasDem di koalisi partai pengusung pemerintah sempat terancam. PDIP mendesak agar NasDem keluar dari koalisi karena Anies dianggap sebagai antitesa Jokowi.

M JULNIS FIRMANSYAH I IMA DINI SHAFIRA