Cak Imin Harap Reshuffle Kabinet Tidak Sekadar Politis, Waketum PAN: Politis Itu Wajar

Reporter

Naufal Ridhwan

Editor

Febriyan

Rabu, 1 Februari 2023 18:52 WIB

Suasana pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 15 Juni 2022. Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle kabinet dengan resmi melantik 5 menteri dan wakil menteri baru yang masuk ke Kabinet Indonesia Maju. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, berharap rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle kabinet bukan cuma didasari alasan politis. Dia pun menyatakan PKB tak perlu mengusulkan nama.

"Ya, reshuffle hendaknya tidak sekadar politis, tapi meningkatkan kinerja pemerintah," kata Muhaimin di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin, 30 Januari 2023.

Cak Imin, sapaan Muhaimin, menyebut sampai sekarang tidak ada pembicaraan apapun dari Istana ke PKB soal isu reshuffle tersebut. Muhaimin menyebut tak mau ambil pusing soal rencana Jokowi melakukan reshuffle. Ia yakin Jokowi tahu yang paling terbaik untuk pemerintahan.

"PKB enggak perlu mengusulkan nama siapapun untuk di-reshuffle atau tidak, karena Presiden datanya lebih tahu daripada kita," kata Muhaimin.

PAN Tak Permasalahkan jika reshuffle kabinet berbau politis

Disisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan wajar apabila dalam sebuah isu reshuffle kabinet dipenuhi dengan nuansa politis. Dia mengatakan bukan hal yang mengherankan jika sebuah reshuffle didasari oleh motif-motif politik.

Advertising
Advertising

“Pelantikan presiden itu politis, jadi kalau pergantian menteri itu ada isu politisnya ya tidak masalah. Tapi sekali lagi yang tahu persis adalah presiden,” ujar dia pada wartawan.

Yandri mengatakan bahwa partainya tidak ambil pusing terhadap isu reshuffle yang semakin kencang beredar. Sebab, menurut dia, pergantian menteri tersebut merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Mengganti menteri, memasukkan menteri, itu kan hak prerogatif presiden. Orang lain atau partai lain termasuk pengamat boleh saja memberikan masukan. Tapi finalnya tetap di presiden. Namun apabila ada reshuffle, ya kita hormati,” kata Wakil Ketua MPR RI tersebut.

Selanjutnya, reshuffle untuk memperbaiki kinerja pemerintahan

<!--more-->

Meski begitu, Yandri yakin bila nanti ada reshuffle di dalam kabinet bukan berdasarkan suka atau tidak suka Presiden Jokowi terhadap partai tertentu. Ia mengatakan Jokowi dalam melakukan reshuffle kabinet guna memperbaiki kinerja pemerintahan di masa penghujung jabatannya.

“Kalau pun ada reshuffle pun saya yakin itu dalam rangka memperbaiki performa. Memperbaiki sisa masa pemerintahan Pak Jokowi dengan memaksimalkan pelayanan termasuk capaian-capaian program pemerintah,” kata Yandri.

Selain itu, Yandri menolak berspekulasi mengenai siapa saja menteri yang akan diganti dalam kabinet. Ia juga enggan berandai-andai terkait apakah ada partai dari dalam koalisi yang akan dikeluarkan dari dalam kabinet.

“Tanya Pak Jokowi, bukan saya presidennya. Kita janganlah berandai-andai. Reshuffle saja kan belum,” ujarnya.

Reshuffle Kabinet Indonesia Maju sebelumnya dikabarkan akan terjadi pada hari ini, Rabu, 1 Februari 2023. Isu tersebut meredup setelah Jokowi terbang ke Bali pada siang tadi.

Sebelumnya, isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali mencuat setelah Partai NasDem mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sejumlah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta NasDem keluar dari koalisi pengusung pemerintah karena menganggap Anies sebagai antitesa dari Jokowi.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat belakangan menyinggung soal pergantian dua menteri dari Partai NasDem, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Hanya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate yang tidak diisukan terkena reshuffle.

Tak hanya karena keduanya berasal dari Partai NasDem, Djarot menilai keduanya tak memiliki kinerja yang baik. Djarot pun memastikan akan adanya reshuffle kabinet, akan tetapi dia tak bisa memastikan kapan Jokowi akan melakukan hal itu.

“Yes, keniscayaan (reshuffle). Menurut saya itu pasti. Tentang kapan? Ya jangan bertanya kepada saya. Ya biasanya Rabu Pon, itu setiap bulan ada Rabu Pon. Kita tunggu saja yang bulan apa,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.

M JULNIS FIRMANSYAH | MIRZA BAGASKARA

Berita terkait

Presiden Jokowi: Pencapaian Timnas U-23 Indonesia di Piala Asia U-23 2024 Layak Diapresiasi

36 menit lalu

Presiden Jokowi: Pencapaian Timnas U-23 Indonesia di Piala Asia U-23 2024 Layak Diapresiasi

Presiden Jokowi menilai pencapaian Timnas U-23 Indonesia yang mencapai semifinal di Piala Asia U-23 2024 layak diapresiasi.

Baca Selengkapnya

Bahlil Janji Percepat Investasi untuk Swasembada Gula dan Bioetanol

1 jam lalu

Bahlil Janji Percepat Investasi untuk Swasembada Gula dan Bioetanol

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan akan mempercepat investasi untuk percepatan swasembada gula dan bioetanol.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

4 jam lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

6 jam lalu

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.

Baca Selengkapnya

Tak Hadiri Pembubaran Timnas Amin, Surya Paloh Mengaku Tidak Tahu

14 jam lalu

Tak Hadiri Pembubaran Timnas Amin, Surya Paloh Mengaku Tidak Tahu

Surya Paloh tidak tampak dalam acara yang digelar di kediaman Anies di Lebak Bulus itu.

Baca Selengkapnya

Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

15 jam lalu

Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

Dua kader Golkar ini melamar jadi calon gubernur Banten dan Jakarta lewat PKB. Muhaimin Iskandar sebut belum jamin akan berkoalisi.

Baca Selengkapnya

Pesan Cak Imin untuk Bakal Calon Kepala Daerah dari PKB pada Pilkada 2024

15 jam lalu

Pesan Cak Imin untuk Bakal Calon Kepala Daerah dari PKB pada Pilkada 2024

Cak Imin mengatakan pilkada perlu dijadikan momentum mewujudkan perbaikan dan perubahan di setiap lini.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

16 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

16 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

17 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya