Ditanya Soal Evaluasi Menteri, Bahlil: Sesama Sopir Angkot Dilarang Saling Mendahului

Selasa, 31 Januari 2023 14:00 WIB

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (tengah) didampingi jajarannya memberi keterangan kepada wartawan terkait perkembangan investasi tahun 2022, di Jakarta, Senin, 26 September 2022. Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Indonesia tahun ini menargetkan investasi yang masuk sebesar Rp 1.200 triliun. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku tidak tahu apa pun soal rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan melakukan reshuffle kabinetnya. Bahlil mengaku hanya fokus pada kerjanya sebagai menteri hingga tak memperhatikan isu yang berkembang.

"Iya, saya malah enggak tahu karena saya menterinya urusin investasi, tiap hari mikirin investasi sampai isu-isu itu saya enggak dengar," kata Bahlil di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 31 Januari 2023.

Bahlil yang baru saja bertemu Jokowi, ditanya oleh wartawan apakah Presiden memberikan sejumlah evaluasi terhadap jajaran menterinya menjelang Rabu pon pada 1 Februari 2023. Menurut isu yang beredar, Jokowi bakal melakukan reshuffle pada hari di penanggalan Jawa tersebut.

Baca juga: Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, Airlangga: Politik Tunggu Rabu

Namun, Bahlil mengaku juga tidak mengetahui apa pun soal evaluasi itu. Ia juga enggan mengevaluasi kinerja para menteri yang disebut bakal terkena perombakan kabinet.

Advertising
Advertising

"Kami sesama sopir angkot enggak boleh saling mendahului dan enggak boleh saling menilai. Saya kan belum tentu juga bagus juga. Masa saya harus menilai yang lain?" kata Bahlil.

Menurut Bahlil, penilaian soal kinerja menteri hanya boleh dilakukan oleh Jokowi. Ia mengatakan Kepala Negara merupakan bos di kabinet dan jadi pihak yang mengetahui penilaian setiap menteri.

Bahlil juga mengaku tak bisa membaca emosi Jokowi terhadap masing-masing menteri pada setiap rapat.

"Bapak Presiden ini kan apa, ya, orang Jawa, Solo, beda dengan Papua. Kalau orang Papua marah kelihatan mukanya. Kalau orang Jawa Solo ini kan marah dengan tidak marah sama aja. Jadi saya pun susah untuk menebak," kata Bahlil.

Sebelumnya, Jokowi juga hanya memberi respons singkat soal reshuffle akan diumumkan 1 Februari 2022. Jokowi kembali memberikan jawaban yang sama mengenai rencana tersebut.

"Masa? Rabu Pon? Benar? Ya, nanti tunggu saja," kata Jokowi usai meresmikan kick off Keketuaan ASEAN Indonesia di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu, 29 Januari 2022.

Ihwal Rabu Pon semula disampaikan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menyebut kocok ulang menteri kabinet Jokowi merupakan keniscayaan. Adapun menteri dari Partai NasDem disebut-sebut menjadi sasaran yang akan digeser oleh Jokowi.

Menurut Djarot, kinerja menteri NasDem dan sikap partai yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 menjadi pertimbangan usulan pergantian menteri itu. Kendati demikian, Djarot mengaku tidak tahu-menahu kapan pergantian menteri ditunaikan. Biasanya, kata dia, kocok ulang menteri dilakukan pada Rabu Pon.

“Yes, keniscayaan (reshuffle). Menurut saya itu pasti. Tentang kapan? Ya jangan bertanya kepada saya. Ya biasanya Rabu Pon, itu setiap bulan ada Rabu Pon. Kita tunggu saja yang bulan apa,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.

Adapun saat ini NasDem punya tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju. Mereka adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Djarot hanya mengusulkan evaluasi dilakukan terhadap Menteri Syahrul dan Siti. Musababnya, dua kementerian tersebut merupakan mitra kerjanya di DPR Komisi IV.

Sebelum ini, Jokowi juga selalu meminta publik untuk menunggu rencana reshuffle. Jokowi enggan berkomentar banyak soal kabar reshuffle yang akan diumumkan Rabu, 1 Februari 2022.

"Tunggu," kata Jokowi saat ditemui usai mengecek proyek sodetan Kali Ciliwung di Jakarta Timur, Selasa, 24 Januari 2022.

Tapi sejauh ini, Jokowi tidak membantah ihwal isu reshuffle ini. "Tunggu saja, ditunggu saja," kata Jokowi saat ditanya kemungkinan adanya reshuffle pada tahun ini mengunjungi Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, 2 Januari 2023.

Baca juga: Budi Waseso Diundang Jokowi ke Istana di Tengah Isu Reshuffle Kabinet

M JULNIS FIRMANSYAH

Berita terkait

Tak Hadiri Pembubaran Timnas Amin, Surya Paloh Mengaku Tidak Tahu

46 menit lalu

Tak Hadiri Pembubaran Timnas Amin, Surya Paloh Mengaku Tidak Tahu

Surya Paloh tidak tampak dalam acara yang digelar di kediaman Anies di Lebak Bulus itu.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

1 jam lalu

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

Menteri Bahlil membantah investasi di Indonesia selama ini dikuasai oleh Cina, karena pemodal terbesar justru Singapura.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

2 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

2 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

2 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

2 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

2 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

3 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

3 jam lalu

Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan posisi partainya yang mendukung pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Menteri Bahlil Soal Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, 3 Pemicu Pinjol Makin Marak

3 jam lalu

Terkini Bisnis: Menteri Bahlil Soal Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, 3 Pemicu Pinjol Makin Marak

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061.

Baca Selengkapnya