TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pengelolaan Imunisasi, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Prima Yosephine Berliana, M.K.M menjawab wacana vaksin booster berbayar yang disampaikan Menteri Kesehatan. Menurutnya, hingga saat ini vaksinasi Covid-19 masih belum dipungut biaya termasuk vaksin booster.

“Sampai saat ini pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tidak dipungut biaya. Seluruh pelaksanaan pelayanan vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan yaitu gratis bagi seluruh masyarakat termasuk booster kedua bagi mayarakat.” ujarnya Jumat 27 Januari 2023.

Menurut Yosephine, mekanisme vaksin berbayar akan disesuaikan dengan selesainya status darurat Covid-19 di Indonesia

“Belum ada kebijakan dan mekanisme vaksin berbayar sampai saat ini. Apabila nanti masa kedaruratan selesai, mungkin akan ada penyesuaian kebijakan, namun semuanya memerlukan kajian secara komprehensif baik dari segi epidemiologi maupun ekonomi”.

Ia menyampaikan rencana vaksin berbayar akan disosialisasikan kemudian, mengetahui saat ini Covid-19 di Indonesia sedang menuju transisi masa Endemi

“Sesuai jawaban pada poin pertama semua layanan program vaksinasi COVID-19 yang disediakan oleh pemerintah di layanan pemerintah maupun swasta gratis. Apabila ada perubahan kebijakan akan disosialisasikan kemudian.”

Sebelumnya perihal isu vaksin berbayar disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunawan Sadikin pada Selasa, 24 Januari lalu. Ia mengkategorikan orang kurang mampu untuk ikut BPJS dan orang yang mampu membayar akan dikenakan biaya.

“Jadi kita lihat partisipasi masyarakat ini, untuk yang miskin itu rencananya nanti dimasukkin saja ke program kesehatan standarnya BPJS. Tapi kalau untuk yang mampu ya dia bisa beli sendiri. Itu rencananya ke sana, sebagai bagian dari strategi pandemi menjadi endemi," ujarnya pada 24 Januari lalu.

IMAM HAMDI

Baca: Vaksin Booster Kedua Berbayar? Ma'ruf Amin: Memang Ada Wacana