NasDem Tunggu Demokrat dan PKS Deklarasikan Anies Baswedan Capres 2024
Reporter
Ima Dini Shafira
Editor
Eko Ari Wibowo
Sabtu, 21 Januari 2023 18:23 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan partainya menunggu calon mitra koalisinya, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Dia menyebut tim kecil NasDem sudah melaporkan hasil kerja mereka yang dinilai berjalan baik.
Ali menjelaskan, hingga saat ini calon mitra koalisi partainya belum menyatakan secara terbuka soal dukungannya kepada Anies. Toh jika ada, kata dia, maka pernyataan itu selalu diiringi dengan figur calon wakil presiden yang disodorkan partai tersebut.
“Sekarang kita menunggu, karena secara eksplisit belum ada pernyataan secara terbuka. Kalau ada pernyataan elit partai, selalu Anies dengan si A, si B,” kata Ali saat dihubungi, Sabtu, 21 Januari 2023.
Adapun Partai Demokrat menyodorkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai pendamping Anies. Sementara itu, PKS mengusulkan nama Wakil Ketua Majelis Syura Ahmad Heryawan alias Aher.
Oleh sebab itu, muncul pertanyaan di benak Ali, apakah kedua partai itu tetap mendukung Anies jika pasangannya bukan AHY maupun Aher. Pasalnya, kata dia, koalisi yang akan dinamai Koalisi Perubahan ini ingin maju Pilpres, bukan hanya sekadar meramaikan pesta demokrasi.
“Pertanyaan kita, kalau umpamanya tidak dengan AHY, Aher, apakah masih mau mendukung Anies? Kita ini kan mau berkoalisi, kita tidak sedang meramaikan demokrasi, bukan sekadar ikut-ikutan,” kata dia.
Menurut Ali, tidak elok jika bahasan soal cawapres sudah mencuat, sementara di satu sisi belum ada deklarasi resmi soal dukungan kepada Anies. Oleh sebab itu, Ali menyebut partainya saat ini lebih tertarik mendiskusikan soal kriteria cawapres Anies, alih-alih soal figur.
“Kita kan juga belum tahu partai apa saja yang mendukung Anies. Sampai hari ini baru NasDem. Jadi tidak elok kalau di luar berbicara cawapres, tapi kita juga belum pernah mendengar pernyataan dukungan terbuka dari partai-partai tersebut,” kata dia.
Sebelumnya, Deputi Analisa Data dan Informasi DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengatakan hanya pasangan Anies Baswedan dan AHY yang merupakan simbol perubahan.
Menurut Syahrial, Anies-AHY punya kekuatan elektabilitas pada masing-masing segmen. Sehingga, keduanya bisa saling menguatkan kala dipasangkan.
“Jika Anies coba dipasangkan dengan tokoh status quo, bukan Koalisi Perubahan lagi namanya,” kata Syahrial dalam keterangannya, Selasa, 17 Januari 2023.
Adapun saat ini hanya Partai NasDem yang sudah resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024. Menurut Syahrial, jika Anies dipasangkan dengan AHY, maka duet tersebut akan jadi sangat kuat.
Musababnya, kata dia, elektabilitas AHY terus meningkat. Dia mengatakan pasangan Anies-AHY juga bakal sesuai dengan harapan rakyat yang menginginkan perubahan.
“Elektabilitas Demokrat dan Ketua Umum AHY yang dilaporkan beberapa lembaga survei kredibel, murni karena kerja-kerja partai dan kader. Elektabilitas Demokrat tidak didongkrak oleh tokoh di luar partai,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengaku usulan Partai Demokrat mengusung AHY sebagai pendamping Anies Baswedan tidak menjadi soal. Menurut dia, hal yang krusial adalah sosok calon presiden dan wakilnya sudah diamini oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
“Ngga ada masalah (AHY cawapres). Pokoknya calon yang pas dengan Presiden dan kesepakatan kita,” kata Aboe di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat, 20 Januari 2023.
Selanjutnya: kuncinya Surya Paloh...
<!--more-->
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Khoirul Umam mengatakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menjadi kunci pembuka komunikasi dan pematangan Koalisi Perubahan untuk berlayar. Selain NasDem, koalisi ini akan terdiri atas Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dia menjelaskan, bahasan soal pendamping calon presiden usungan NasDem, Anies Baswedan, menjadi poin negosiasi yang paling alot. Kendati demikian, dia menyebut alotnya negosiasi bukan berasal dari PKS dan Demokrat, melainkan NasDem sendiri.
“Alotnya proses negosiasi penentuan cawapres Anies ini tampaknya tidak terletak pada Partai Demokrat dan PKS, yang masing-masing telah menawarkan para kader utama mereka, mulai dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maupun Ahmad Heryawan,” kata Khoirul dalam keterangannya, Sabtu, 21 Januari 2023.
Selain AHY dan Aher, sosok seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, hingga Menteri Pariwisata Sandiaga Uno juga mencuat sebagai cawapres Anies. Khoirul menilai dibandingkan mereka, sosok AHY dan Aher lebih merepresentasikan narasi perubahan yang kerap digembor-gemborkan koalisi.
Dia mengatakan jika nama AHY maupun Aher menuai penolakan, maka proses negosiasi bakal makin molor. “Bisa berujung deadlock, bahkan bisa menggagalkan majunya Anies Baswedan sebagai capres 2024,” kata dia.
Menurut Khoirul, stagnasi proses negosiasi Koalisi Perubahan lebih dipengaruhi oleh dinamika internal NasDem. Dia menyebut NasDem sedang mencoba berdialektika dengan dirinya sendiri.
Pasalnya, kata dia, ada sejumlah konsekuensi yang ditanggung NasDem usai menjagokan Anies Baswedan. Di antaranya ancaman reshuffle kabinet, politisasi penegakan hukum yang dikhawatirkan menyasar kader NasDem, hingga terganggunya soliditas internal dengan mundurnya sejumlah elit NasDem pasca mendukung Anies.
“Risiko politik dan dinamika internal Nasdem itu tampaknya juga membuat keyakinan dan kepercayaan diri Surya Paloh, selaku Nahkoda utama Partai Nasdem, agak sedikit goyah,” kata Khoirul.
Oleh sebab itu, dia mengatakan kunci memecah kebekuan komunikasi, deadlock, maupun stagnasi negosiasi politik Koalisi Perubahan ada di tangan Surya Paloh. Dia mengatakan Paloh mesti menata hati dan keyakinannya dengan insting politik yang tajam.
Khoirul menyebut ada dua sikap yang salah satunya mesti dipilih Surya Paloh. Pertama, komitmen mengusung Anies sebagai capres dengan mempercepat proses negosiasi dan kompromi bersama Demokrat dan PKS, atau tetap bersama gerbong kekuasaan untuk mendukung Joko Widodo alias Jokowi hingga 2024 alias mempertahankan status quo.
“Setiap pilihan pasti mengandung konsekwensi dan risiko. Jika Paloh dan Nasdem masih berharap bisa mendapatkan keuntungan politik dari dua arus politik yang berbeda, itu mengindikasikan seolah Nasdem tidak siap dengan konsekuensi sebuah perjuangan guna mengusung perubahan,” kata dia.
Baca: Demokrat Tepis Koalisi Perubahan Segera Diumumkan, Andi Mallarangeng: Kami Enggak Punya Deadline