Sekjen Gerindra Sebut Pengumuman Capres KIR Tunggu Koalisi Parpol Lain

Editor

Amirullah

Senin, 16 Januari 2023 20:37 WIB

Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat menggelar konferensi pers soal Sandiga Uno di Kemang, Jakarta Selatan, Senin, 16 Januari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut pengumuman calon presiden dan calon wakil presiden 2024 dari Koalisi Indonesia Raya (KIR) bakal menunggu keputusan koalisi lawan mengumumkan lebih dulu calonnya. Sampai saat ini, KIR belum menentukan Prabowo Subianto atau Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang bakal menjadi capres-cawapres dari koalisi tersebut.

"Ada juga dipertimbangkan itu (tunggu koalisi lain umumkan capres). Lah iya, wong calon presiden dari partai lain masih belum pada deklarasi, apalagi wakil presiden," ujar Muzani di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin, 16 Januari 2023.

Soal apakah KIR juga menunggu partai lain bergabung ke koalisi sebelum pasangan capres-cawapres diumumkan, Muzani menyebut hal itu menjadi pembahasan antara Prabowo dan Muhaimin.

"Sekarang ada pembicaraan atau omongan dengan partai lain itu juga yang sedang ditunggu, Pak Prabowo menunggu, Pak Muhaimin menunggu, jadi itulah yang menjadi perlu, ada kesabaran untuk memajukan nama dari koalisi Gerindra-PKB sebagai calon presiden," ujar Muzani.

Ijtima Ulama Nusantara Beri PKB Batas Waktu Penentuan Capres Maret 2023

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, menjelaskan Muhaimin Iskandar diberi tenggat waktu oleh Ijtima Ulama Nusantara untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden pada Maret 2023. Menurut Jazilul, pihaknya bakal segera membicarakan tenggat waktu ini dengan Prabowo Subianto agar kedua partai bisa sepakat menentukan capres-cawapres.

Meski memiliki tenggat waktu, Jazilul menyebut partainya tidak akan memaksa Gerindra untuk mengikuti kemauan PKB.

"Namanya koalisi nggak ada saling memaksa, cuma ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dirumuskan secara rasional. Kalau misalkan nanti tidak ditemukan kesepakatan, ya kaya orang pacaran, nggak jadi nikah lah," kata Jazilul di Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Januari 2023.

Jazilul menyebut tenggat waktu ini erat kaitannya dengan keputusan Ijtima Ulama Nusantara yang sepakat menjadikan ulama, kiai, dan para peserta forum Ijtima sebagai juru kampanye nasional PKB dan Muhaimin. Semakin cepat pasangan capres-cawapres dibentuk, maka para juru kampanye bisa segera bekerja.

"Maret nanti bulan puasa, Ramadan, nanti akan ada event keagamaan ya, bulan puasa. Nah, itu sudah bisa kampanye lah kira-kira. Ini presidenku, misalkan, Gus Muhaimin. Wapresnya siapa? Begitulah," kata Jazilul.

Baca juga: Ulama dan Kiai Akan Jadi Jurkamnas PKB dan Muhaimin Iskandar pada Pemilu 2024

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Gerindra Usung Empat Nama untuk Pilkada Jakarta 2024, Siapa Saja?

2 jam lalu

Gerindra Usung Empat Nama untuk Pilkada Jakarta 2024, Siapa Saja?

Prabowo telah mengantongi sejumlah nama yang akan maju dari Gerindra di Pilkada 2024 hasil kompromi dengan partai-partai koalisi.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua TKN Sebut Ada Orang yang Klaim Kerja Relawan Prabowo-Gibran untuk Minta Jabatan

3 jam lalu

Wakil Ketua TKN Sebut Ada Orang yang Klaim Kerja Relawan Prabowo-Gibran untuk Minta Jabatan

Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina mengungkapkan bahwa ada pihak yang berusaha mengklaim kerja-kerja relawan dalam pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Menurut Silfester, klaim-klaim itu dilakukan untuk meminta jabatan di kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sesumbar Hanya Butuh 4 Tahun untuk Sejahterakan Indonesia, 5 Tahun Swasembada Pangan

4 jam lalu

Prabowo Sesumbar Hanya Butuh 4 Tahun untuk Sejahterakan Indonesia, 5 Tahun Swasembada Pangan

Prabowo menyatakan bakal memberi makan untuk semua anak-anak Indonesia dari daerah mana pun.

Baca Selengkapnya

Zulhas Ajak Calon Kepala Daerah Usungan PAN Tiru Sikap Jokowi-Prabowo

4 jam lalu

Zulhas Ajak Calon Kepala Daerah Usungan PAN Tiru Sikap Jokowi-Prabowo

Zulhas berpesan kepada calon kepala daerah usungan PAN untuk meniru hubungan politik Presiden Jokowi dan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Zulhas Soal PAN Disebut Cuma Bisa Joget: Yang Menang Capres Bisa Joget

5 jam lalu

Zulhas Soal PAN Disebut Cuma Bisa Joget: Yang Menang Capres Bisa Joget

Ketum PAN Zulkifli Hasan menyindir sebutan partainya yang sering disebut hanya bisa berjoget.

Baca Selengkapnya

Soal Peluang Jadi Menteri ESDM di Kabinet Prabowo, Eddy Soeparno Ikut Arahan Zulhas

5 jam lalu

Soal Peluang Jadi Menteri ESDM di Kabinet Prabowo, Eddy Soeparno Ikut Arahan Zulhas

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno akan mengikuti arahan ketua umumnya Zulkifli Hasan untuk peluang menjadi menteri di kabinet Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Cerita Zulhas Soal Hubungan Jokowi-Prabowo yang Semakin Dekat

5 jam lalu

Cerita Zulhas Soal Hubungan Jokowi-Prabowo yang Semakin Dekat

Zulhas menyebut hubungan Jokowi dan Prabowo kini makin dekat dan harmonis.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingatkan Pihak yang Ogah Kerja Sama Jangan Ganggu, Ganjar: Yang Bekerjasama Saja Bisa Ganggu

5 jam lalu

Prabowo Ingatkan Pihak yang Ogah Kerja Sama Jangan Ganggu, Ganjar: Yang Bekerjasama Saja Bisa Ganggu

Mantan capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto agar pihak yang tak ingin bekerjasama tidak menggangu.

Baca Selengkapnya

Zulkifli Hasan Sebut Gerindra dan PAN Siapkan Ridwan Kamil Maju di Pilgub Jakarta

6 jam lalu

Zulkifli Hasan Sebut Gerindra dan PAN Siapkan Ridwan Kamil Maju di Pilgub Jakarta

PAN berencana menjalin koalisi dengan sejumlah partai lain untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta.

Baca Selengkapnya

Kata Zulhas Soal Pernyataan Prabowo Minta Oposisi Jangan Ganggu: Dia Pejuang Sejati

6 jam lalu

Kata Zulhas Soal Pernyataan Prabowo Minta Oposisi Jangan Ganggu: Dia Pejuang Sejati

Ketum PAN Zulkifli Hasan menanggapi pernyataan Prabowo agar pihak oposisi tak mengganggu pemerintahan nantinya.

Baca Selengkapnya