Terpilih Jadi Ketua Dewan Pers Menggantikan Azyumardi Azra, Inilah Profil Ninik Rahayu

Editor

Nurhadi

Minggu, 15 Januari 2023 17:06 WIB

Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu dikabarkan telah sembuh dari virus corona COVID-19 pada awal April 2020 setelah sempat dirawat di rumah sakit. Pejabat lainnya yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 antara lain Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekty dan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas 1 Surabaya, M Budi Hidayat. Instagram/@Ninikr2309

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah melalui rapat pleno anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu dilantik sebagai Ketua Dewan Pers masa keanggotaan 2022-2025 pada Jumat, 13 Januari 2023. Ia dipilih menggantikan Azyumardi Azra yang wafat pada 18 September 2022 lalu.

Pengangkatan Ninik sebagai Ketua Dewan Pers menambah daftar panjang perjalanan kariernya. Sebelumnya, wanita yang juga aktivis ini disahkan sebagai anggota Dewan Pers periode 2022-2025 dari unsur masyarakat. di Dewan Pers, Ninik sebagai Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers.

Selain itu, dikutip dari laman resmi Dewan Pers, Ninik diketahui masih aktif menjadi dosen di Fakultas Hukum di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Ia juga berperan dalam diklat pendidikan hukum kantor dan lembaga sejak 1987.

Di samping itu, pada 2006-2009, Ninik pernah menduduki jabatan Komisioner Komnas Perempuan, kemudian dilanjut pada periode berikutnya, yakni 2010-2014. Ninik juga diketahui aktif sebagai anggota Ombudsman RI pada periode 2016-2021 dan tenaga profesional Lemhannas RI sejak 2020.

Setelah itu, wanita kelahiran Jember, Jawa Timur, ini dikenal giat menyuarakan hak perempuan. Diketahui bahwa ia memiliki peran sebagai direktur dari salah satu perkumpulan perempuan yang bertujuan menghapus diskriminasi dengan cara menjadikan masyarakat Indonesia inklusif dan aktif.

Advertising
Advertising

Dalam dunia penulisan, Ninik pernah menerbitkan buku mengenai politik dan hukum berjudul Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia.

PUTRI SAFIRA PITALOKA

Baca juga: Ninik Rahayu Terpilih Jadi Ketua Dewan Pers Gantikan Azyumardi Azra

Berita terkait

BRI dan Ombudsman Gelar Sosialisasi tentang Pencegahan Maladministrasi

4 hari lalu

BRI dan Ombudsman Gelar Sosialisasi tentang Pencegahan Maladministrasi

Ombudsman Republik Indonesia berperan krusial sebagai pengawas dan penegak tata kelola pelayanan publik

Baca Selengkapnya

Tarik Ulur RUU PPRT, Bagaimana Proses Kelanjutan RUU yang Diperjuangkan 20 Tahun Ini?

5 hari lalu

Tarik Ulur RUU PPRT, Bagaimana Proses Kelanjutan RUU yang Diperjuangkan 20 Tahun Ini?

Komisioner Komnas Perempuan mengatakan RUU PPRT ini telah diusulkan sejak 20 tahun lalu namun belum kunjung disahkan. Apa masalahnya?

Baca Selengkapnya

Dugaan Pelecehan Seksual di UPH, Komnas Perempuan Sebut Satgas Wajib Edukasi Korban

11 hari lalu

Dugaan Pelecehan Seksual di UPH, Komnas Perempuan Sebut Satgas Wajib Edukasi Korban

Komnas Perempuan mengatakan, dugaan pelecehan seksual oleh dosen kepada mahasiswanya ini harus dibawa ke ranah hukum untuk jadi pembelajaran.

Baca Selengkapnya

Komnas Perempuan Minta UPH Bawa Kasus Pelecehan Seksual ke Ranah Hukum

12 hari lalu

Komnas Perempuan Minta UPH Bawa Kasus Pelecehan Seksual ke Ranah Hukum

Salah satu dosen piano di UPH inisial MS diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswanya.

Baca Selengkapnya

Cerita Arif Havas Oegroseno soal Tawaran Wamenlu dari Prabowo

14 hari lalu

Cerita Arif Havas Oegroseno soal Tawaran Wamenlu dari Prabowo

Arif Havas Oegroseno mengungkap cerita soal tawaran kursi wamenlu dari Prabowo.

Baca Selengkapnya

Komnas Perempuan Sebut Guru Honorer Pengungkap Korupsi Seleksi PPPK Langkat Korban Kriminalisasi

14 hari lalu

Komnas Perempuan Sebut Guru Honorer Pengungkap Korupsi Seleksi PPPK Langkat Korban Kriminalisasi

Meilisya Ramadhani, seorang guru honorer yang mengungkap korupsi seleksi PPPK Kabupaten Langkat, dilaporkan ke kepolisian.

Baca Selengkapnya

Komnas Perempuan Masih Temukan Banyak Penyiksaan dan Penghukuman Kejam yang Tidak Manusiawi di Indonesia

16 hari lalu

Komnas Perempuan Masih Temukan Banyak Penyiksaan dan Penghukuman Kejam yang Tidak Manusiawi di Indonesia

Komnas Perempuan menyebut masih menemukan banyak praktik penyiksaan, penghukuman, dan tindakan kejam yang tidak manusiawi di Indonesia.

Baca Selengkapnya

LPEM UI: Prabowo-Gibran Perlu Perkuat Penegakan Hukum untuk Menaikkan Penerimaan Pajak

17 hari lalu

LPEM UI: Prabowo-Gibran Perlu Perkuat Penegakan Hukum untuk Menaikkan Penerimaan Pajak

LPEM UI menilai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka perlu memperkuat penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Koruptor Masih Diganjar Vonis Ringan di 2023

18 hari lalu

Koruptor Masih Diganjar Vonis Ringan di 2023

ICW mencatat rata-rata hukuman koruptor pada 2023 hanya 3 tahun 4 bulan. Lemahnya pembuktian, penggunaan UU Pencucian Uang, dan pengawasan hakim.

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Maladministrasi Pemilihan Ketua KKI, Ini Respons Ketua Terpilih

19 hari lalu

Laporan Dugaan Maladministrasi Pemilihan Ketua KKI, Ini Respons Ketua Terpilih

Ketua KKI memberi tanggapan ihwal laporan dugaan maladministrasi yang dilayangkan KTKI.

Baca Selengkapnya