TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin membalas pernyataan politikus PDIP Bambang Pacul yang menyebut sikap partainya, plus tujuh partai lainnya, yang menolak sistem proporsiol tertutup hanya sekedar hore-hore. Nurul menyatakan mereka serius menolak sistem tersebut karena bisa menggerus partisipasi masyarakat dalam demokrasi.

"Kami tidak sedang pesta politik, kata "hore-hore" tidak tepat ya, kami tidak sedang bereuforia menghadapi satu tantangan ini," kata dia, kepada wartawan usai diskusi bertajuk "Capres 2024 dan Cita-citanya untuk Indonesia" di Jakarta, Sabtu, 14 Januari 2022.

Menurut dia, sikap Golkar dan tujuh partai lainnya merupakan bentuk keseriusan. Nurul pun menyatakan keprihatinannya karena publik tidak peduli dengan isu tersebut.

"Iya (serius) dong karena ini bukan cuma soal partai tetapi juga soal partisipasi rakyatnya. Saya merasa prihatin karena publik tidak merasa waspada dengan isu ini," ujar dia.

Sistem proporsional tertutup menggerus peran masyarakat dalam demokrasi

Nurul Arifin pun menyatakan sistem proporsional tertutup akan menyebabkan masyarakat tidak mengetahui siapa calon anggota legislatif (Caleg) yang akan dia pilih. Masyarakat juga tak akan tahu soal program-program setiap Caleg yang nantinya akan duduk di parlemen.

"Padahal, ini melibatkan suara mereka, kalau sistemnya tertutup ya mereka tidak tahu calon-calonnya siapa saja tetapi kalau terbuka kaya gini paling tidak semua caleg bisa turun dan publik bisa mendapatkan pendidikan politik secara langsung," tuturnya.

Ia menyatakan masyarakat bisa saja mengajukan komplain kepada caleg yang nantinya terpilih jika tidak komitmen terhadap program-program yang ditawarkan.

"Program bisa ditanyakan, kemudian komitmennya bisa dipertanyakan, dia paling tidak bisa kenal siapa yang mau dipilih. Istilahnya, kalau saya memilih anda, terus anda tidak komit, saya kan bisa komplain atau bahkan tidak memilih lagi. Kalau sekarang kalau sistemnya berubah, tidak bisa lagi seperti itu," ujar dia.

Selanjutnya, Bambang Pacul sebut penolakan sistem proporsional tertutup hanya hore-hore

<!--more-->

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Bambang Wuryanto, menyebut pernyataan sikap delapan partai politik parlemen yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup hanya sekadar "hore-hore" atau sekedar memeriahkan suasana.

"Ini diskursus biasa saja. Soal penolakan monggo (silakan). Pengambil keputusan adalah sembilan hakim MK. Kalau ini (pernyataan sikap delapan parpol) hanya untuk 'hore-hore', kata pria yang akrab disapa Bambang Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu lalu, 11 Januari 2023.

Delapan partai politik pada Ahad lalu, 8 Januari 2023, menggelar pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Mereka secara tegas menyatakan menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 yang sempat dilontarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari.

Delapan partai politik itu adalah Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, PAN, Demokrat dan PKS. Mereka sebelumnya juga telah mengeluarkan pernyataan bersama.

PDIP menjadi satu-satunya partai di parlemen yang sepakat dengan penggunaan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Seorang kader partai banteng, Demas Brian Wicaksono, bersama lima orang lainnya kini pun tengah mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait penggunaan sistem proporsional terbuka.

Belakangan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan ikut masuk sebagai pemohon uji materi tersebut. PBB juga mendukung sistem proporsional tertutup.