Jokowi Minta Pemilu 2024 Tak Ada Politik Identitas: Menanglah Dengan Intelek

Editor

Febriyan

Rabu, 11 Januari 2023 18:42 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu memberikan keterangan terkait pelanggaran HAM masa lalu di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 11 Januari 2023. Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu dan akan memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mewanti-wanti agar partai politik tidak menggunakan politik identitas saat kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dia meminta semua partai dan calon legislatif maupun calon presiden mengedepankan adu gagasan.

"Saya selalu titip jangan menggunakan politik identitas. Sekarang ini bukan lagi eranya gontok-gontokan, sekarang ini eranya adu gagasan, kontestasi program, mengadu ide," ujar Jokowi saat menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Bulan Bintang (PBB) di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu, 11 Januari 2023.

Jokowi menyebut saat ini kondisi dunia sedang dalam ketidakpastian akibat ancaman resesi. Jika kondisi politik Indonesia kembali memanas dan mengguncang stabilitas ekonomi, dia khawatir akan sangat sulit untuk mengembalikan kondisinya seperti semula.

"Sekali lagi, mari kita bersama-sama kalau menang,, maka menang lah dengan intelek, kalau menang, menang lah dengan santun, dan kalau ingin menang, menang lah dengan cara-cara yang bersahabat," kata Jokowi.

Jokowi Dukung Yusril Ihza Mahendra Nyapres

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi secara terang-terangan mendukung Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra jika maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden 2024. Menurut Jokowi, Yusril merupakan politikus dengan pengalaman yang panjang dan mumpuni.

Advertising
Advertising

"Kalau menyimak apa yang disampikan Prof Yusril dengan pengalaman sangat panjang, saya mendukung, loh, kalau Prof Yusril dicalonkan sebagai capres dan cawapres. Ini serius," ujar Jokowi.

Walau secara terang-terangan mendukung Yusril, Jokowi menyebut PBB harus menyediakan kendaraan politik agar Yusril bisa berkontestasi dalam Pilpres 2024.

Mengenai alasan mendukung Yusril, Jokowi menyebut pada saat dirinya maju dalam Pemilihan Wali Kota Solo, PBB menjadi salah satu partai yang mendukungnya. Lalu pada Pilpres 2019, PBB kembali memberikan dukungan.

"Jadi kalau saya gantian dukung nggak apa-apa," kata Jokowi.

Permintaan Sekjen PBB ke Jokowi untuk dukung Yusril

Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Noor, terlebih dahulu meminta kepada Presiden Jokowi agar memberikan dukungan kepada Yusril Ihza Mahendra untuk menjadi calon wakil presiden 2024. Menurut dia, Yusril pernah menjadi capres pada tahun 1999 namun gagal. Kini setelah 20 tahun berlalu, Afriansyah berharap Yusril setidaknya bisa menjadi cawapres.

"Di 2024 semoga menjadi cawapres, karena didukung Pak Jokowi, beliau King Maker," kata Afriansyah.

Berita terkait

UNRWA: 800.000 Orang Terpaksa Tinggalkan Rafah Sejak Invasi Israel

1 jam lalu

UNRWA: 800.000 Orang Terpaksa Tinggalkan Rafah Sejak Invasi Israel

Hampir separuh dari penduduk Rafah sudah meninggalkan wilayah itu sejak Israel melakukan serangan besar-besaran.

Baca Selengkapnya

Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

2 jam lalu

Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

Pergantian Yusril Ihza Mahendra dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang dianggap telah dilakukan secara demokratis dan sah.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

3 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

12 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

13 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

13 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

15 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

15 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

17 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

20 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya