8 Parpol Penolak Sistem Proporsional Tertutup Berkumpul, PDIP: Kami Tidak Tahu

Reporter

Ima Dini Shafira

Editor

Febriyan

Minggu, 8 Januari 2023 12:33 WIB

Delapan petinggi partai politik penolak sistem Pemilu proporsional tertutup menggelar pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Ahad, 8 Januari 2023. TEMPO/Ima Dini Safira

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 8 partai politik parlemen yang menolak penggunaan sistem proporsional tertutup alias coblos gambar partai bersua di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, hari ini, Ahad, 8 Januari 2023. Ketua Umum partai beserta jajaran pengurus inti bakal mengkonsolidasikan gerakan penolakan tersebut.

Dari 9 parpol di parlemen, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang absen. Pasalnya, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini mendukung Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 digelar dengan menggunakan sistem proporsional tertutup.

Tempo berupaya mengkonfirmasi absennya PDIP dalam acara persamuhan hari ini. Ketua DPP PDIP yang juga anggota DPR Komisi Pertanian Djarot Saiful Hidayat mengaku tidak tahu-menahu ihwal acara ini. Menurut Djarot, partainya masih berfokus menyiapkan acara HUT PDIP ke-50 pada 10 Januari 2023 mendatang.

“Acara apa? Saya tidak tahu. Kita lagi fokus persiapan HUT partai,” kata Djarot kepada Tempo, Sabtu, 7 Januari 2023.

Senada dengan Djarot, Ketua DPP PDIP lainnya yang juga anggota DPR Komisi Pemerintahan Komarudin Watubun mengaku masih berfokus mengikuti latihan Satuan Tugas Cakra Buana PDIP di Bumi Perkemahan Cibubur. “Jadi, saya tidak ikut perkembangan itu,” ujarnya.

Jokowi dinilai akan memahami penolakan para partai anggota koalisi pemerintah

Advertising
Advertising

Adapun 8 parpol yang bersua terdiri atas gabungan parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi serta parpol oposisi. Partai anggota koalisi pemerintahan yang ikut menolak adalah adalah Partai Golkar, Gerindra, NasDem, Partai Keadilan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara dua partai oposisi adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Ketua Umum Partai NasDem yang juga anggota Komisi Hukum DPR Ahmad Ali menyatakan persamuhan 8 parpol ini tidak berhubungan dengan sikap parpol yang mendukung Jokowi.

“Enggak ada hubungannya. Kita masing-masing partai punya kedaulatan. Pak Jokowi pastinya memahami pertemuan partai hari ini menyangkut kepentingan parpol itu sendiri,” kata Ali di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Ahad, 8 Januari 2023.

Ali menjelaskan, salah satu poin yang dibahas adalah pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari ihwal adanya kemungkinan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Menurut dia, pernyataan Hasyim membuat parpol parlemen makin memanas.

“Salah satu yang ingin dibicarakan, soal masalah pernyataan Ketua KPU tentang proporsional terbuka. Itu jadi poin yang akan kita diskusikan supaya ada pemahaman bersama,” kata dia.

7 Perwakilan partai sudah hadir, Gerindra belum

Berdasarkan pantauan Tempo, sebanyak 7 petinggi parpol hadir memenuhi Ruangan Nusantara Hotel Dharmawangsa. Mereka adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Selain itu, ada Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali dan Sekretaris Jenderal Johnny G. Plate, serta Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara. Dari 8 parpol, perwakilan Partai Gerindra nampak belum hadir.

Sejauh ini, hanya PDIP yang mendukung penggunaan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Mereka beralasan, penggunaan sistem tersebut akan membuat orang-orang yang duduk di lembaga legislatif akan lebih berkualitas karena partai akan memilih berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan popularitas.

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

1 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

1 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

1 jam lalu

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

Youtuber, Ridwan Hanif mendaftarkan diri mengikuti penjaringan sebagai bakal calon bupati (cabup) dalam Pilkada Klaten 2024 melalui PKS

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

2 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

3 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

4 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

5 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Setelah Diusung Golkar, Khofifah Berharap Dukungan Gerindra dan PAN di Pilgub Jawa Timur

5 jam lalu

Setelah Diusung Golkar, Khofifah Berharap Dukungan Gerindra dan PAN di Pilgub Jawa Timur

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi membenarkan Koalisi Indonesia Maju mendukung Khofifah-Emil di Pilgub Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

6 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

7 jam lalu

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa secara resmi menyerahkan formulir pendaftaran untuk mengikuti penjaringan bakal calon wali kota Solo di kantor PDIP

Baca Selengkapnya