Surya Paloh, SBY, dan Salim Segaf Akan Gelar Pertemuan, Bahas Deklarasi hingga Pendamping Anies Baswedan

Reporter

Ima Dini Shafira

Editor

Febriyan

Jumat, 6 Januari 2023 09:24 WIB

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di Nasdem Tower, hari Minggu malam, 5 Juni 2022. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri akan menggelar pertemuan untuk mematangkan rencana koalisi yang disebut-sebut bernama Koalisi Perubahan. Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan ketiga petinggi partai tersebut akan membahas finalisasi deklarasi koalisi.

Tak hanya itu, Hermawi menyebut ketiganya juga akan membahas soal pendamping calon presiden Anies Baswedan yang akan diusung oleh koalisi tersebut.

“Membahas finalisasi deklarasi, calon wakil presiden, dan lain-lain,” kata Hermawi kepada Tempo, Jumat, 6 Januari 2023.

Hermawi tak menjelaskan waktu dan tempat pertemuan itu akan digelar. Yang pasti, menurut dia, deklarasi Koalisi Perubahan akan digelar setelah Surya Paloh kembali dari Jerman. Surya berada di Jerman sejak Desember lalu untuk menjalani pengobatan.

"Masih menunggu Pak SP balik dari luar negeri segera. (Tanggal pasti deklarasi bersama) bos-bos itu yang akan menentukan," kata Hermawi.

NasDem tak akan sendirian lagi memsosialisasikan Anies Baswedan

Advertising
Advertising

Menurut Hermawi, usai ketiganya mendeklarasikan koalisi, maka partainya tidak akan sendirian lagi dalam mensosialisasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden ke berbagai daerah.

Sejauh ini, deklarasi rencananya akan dilakukan oleh NasDem, Demokrat dan PKS. Kendati demikian, dia mengatakan koalisinya tidak menutup diri terhadap partai lain yang ingin bergabung.

“Koalisi tetap terbuka terhadap penambahan partai,” kata dia.

PKS sebut pendamping Anies dibahas mendalam dalam tim kecil

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan sosok pendamping Anies dibahas lebih mendalam dan detail oleh tim kecil ketiga partai. Menurut dia, pertemuan Surya, SBY, dan Salim akan membahas isu-isu kebangsaan dan kenegaraan serta rencana koalisi ke depan.

“Kalau level pimpinan tertinggi sepertinya lebih ke arah isu-isu kebangsaan dan kenegaraan saat ini dan rencana koalisi kedepan seperti apa,” kata Kholid saat dihubungi Tempo secara terpisah, Jumat, 6 Januari 2023.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra sebelumnya membenarkan soal rencana deklarasi bersama itu. Menurut dia, pembahasan koalisi pendukung Anies Baswedan itu masih intensif dibicarakan antara ketiga partai.

"Masyarakat memang ingin secepatnya koalisi ini dideklarasikan. Memang sudah tak sabar lagi masyarakat menyongsong perubahan di 2024 dan representasi perubahan memang hanya ada pada koalisi ini," ujar Herzaky.

Sebelumnya menurut sumber Tempo, deklarasi bersama ini bakal dilakukan oleh NasDem, PKS, dan Demokrat pada akhir Januari atau awal Februari 2023. Deklarasi bersama ini diharapkan bakal makin menggenjot elektabilitas Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

IMA DINI SHAFIRA | M. JULNIS FIRMANSYAH

Berita terkait

Modus Penyelewengan Dana BOS

1 jam lalu

Modus Penyelewengan Dana BOS

Penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS diduga masih terus terjadi di banyak satuan pendidikan secara nasional.

Baca Selengkapnya

Partai Gelora Tolak PKS Bergabung ke Koalisi Prabowo, Gibran: Semuanya Baik-Baik Saja

9 jam lalu

Partai Gelora Tolak PKS Bergabung ke Koalisi Prabowo, Gibran: Semuanya Baik-Baik Saja

PKS memang belum membuat keputusan resmi akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Tak Hadiri Pembubaran Timnas Amin, Surya Paloh Mengaku Tidak Tahu

10 jam lalu

Tak Hadiri Pembubaran Timnas Amin, Surya Paloh Mengaku Tidak Tahu

Surya Paloh tidak tampak dalam acara yang digelar di kediaman Anies di Lebak Bulus itu.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

11 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

12 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

12 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

12 jam lalu

Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan posisi partainya yang mendukung pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

15 jam lalu

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Gugatan PDIP ke KPU di PTUN dan Prediksi Pakar

17 jam lalu

Perjalanan Gugatan PDIP ke KPU di PTUN dan Prediksi Pakar

Berikut perjalanan gugatan PDIP ke KPU di PTUN terkait pencalonan Gibran. Lantas, apa prediksi pakar terkait gugatan PDIP tersebut?

Baca Selengkapnya

Ragam Pendapat Soal Pentingnya Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

19 jam lalu

Ragam Pendapat Soal Pentingnya Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sejumlah kalangan menilai DPR membutuhkan partai oposisi untuk mengawasi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya