Peneliti SMRC Soal Isu Reshuffle Menteri NasDem: Alasan Politik, Ketimbang Kinerja

Kamis, 5 Januari 2023 15:14 WIB

Akademisi Ubedilah Badrun, Ketua YLBHI Asfinawati, Akademisi Bivitri Susanti, Akademisi, Batara Ibnu Reza, Pengamat Politik SMRC, Saidiman Ahmad (Depan kiri ke kanan) berfoto bersama usai memberikan peryataan terkait penahanan Robertus Robet oleh polisi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019. TEMPO/Faisal Akbar

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyebut reshuffle kemungkinan akan dilakukan Januari ini. "Mungkin Januari ini, kita tunggu bareng-bareng," kata mantan politikus Partai Bulan Bintang (PBB) ini kepada wartawan, Kamis, 5 Januari 2022.

Ngabalin meminta menteri yang nantinya diganti untuk tetap bersemangat dan tersenyum seperti saat awal dipilih. Apalagi marah, bahkan sampai dongkol.

"Karena waktu anda sudah sampai disini saja. Tetap dan harus berterima kasih pada Presiden saat diangkat dan diberhentikan oleh beliau," kata Ngabalin, yang pernah menjadi Politik Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo-Hatta, melawan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2024.

Ahmad melanjutkan, bahwa deklarasi Anies sebagai calon presiden oleh Nasdem membuat kabinet kurang solid. Karena itu, Ia menyebut reshuffle ini penting dari sisi pemerintah untuk menjaga soliditas kekuatan politik pemerintah.

Selain itu, Ahmad menilai penting juga bagi NasDem untuk menarik batas yang lebih jelas. Ahmad mengamati bagaimana sejak deklarasi Anies, kecenderungan atau warna pemilih NasdEm mulai berubah.

"Sebelumnya irisan pemilih Nasdem dan pendukung Jokowi cukup kuat, sekarang mulai cenderung didominasi oleh mereka yang anti atau berseberangan dengan Jokowi," kata dia.

Tapi di sisi lain, Ahmad menyebut Nasdem belum bisa maksimal menarik dukungan dari kelompok oposan dan pemilih Anies ini. Sedangkan, dua partai yang digadang-gadang akan berkoalisi dengan NasDem, yaitu PKS dan Demokrat, masih lebih banyak menampung pemilih Anies dibanding Nasdem.

"Padahal mestinya Nasdem bisa menarik dukungan dari kelompok ini lebih banyak. Salah satu persoalannya adalah karena Nasdem masih cenderung abu-abu," ujar Ahmad.

Sampai hari ini, PDIP dan NasDem masih menjadi anggota partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi. Akan tetapi, desakan reshuffle oleh sesama partai koalisi pemerintah bukan kali ini saja terjadi.

Di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Ahmad menyebut anggota koalisi pemerintah, yaitu PKS, juga sering mengambil kebijakan yang kurang searah dengan pemerintah ketika itu. "Muncul juga desakan untuk keluar dari koalisi pemerintah, namun tidak sekuat sekarang pada NasDem," ujarnya.


Baca: Soal Reshuffle Kabinet, Johnny G Plate: Jangan Sampai Ada Presiden-Presiden Mendadak di Republik Ini

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

7 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

8 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

9 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

10 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

11 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

12 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

13 jam lalu

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa secara resmi menyerahkan formulir pendaftaran untuk mengikuti penjaringan bakal calon wali kota Solo di kantor PDIP

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

16 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

17 jam lalu

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

Hendy Siswanto sebelumnya telah mendaftar ke PDIP untuk maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

17 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya