Pemilu 2024 Rencana KPU Pakai Kotak Suara Kardus Lagi, Ini Hasil Jajak Pendapat Tempo.co 2019

Senin, 2 Januari 2023 13:03 WIB

Pekerja menata kotak suara kardus di Gudang Logistik KPU Kota Tasikmalaya, Cibeurem, Jawa Barat, Jumat 1 Februari 2019. KPU Kota Tasikmalaya menyatakan kesiapan logistik Pemilu 2019 sudah mencapai 90 persen, diantaranya dengan 10.410 kotak suara dan 4.325 bilik suara yang telah tersedia untuk nantinya didistribusikan ke 2.063 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 10 kecamatan. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI rencananya akan menggunakan bahan yang sama seperti Pemilu sebelumnya untuk kotak suara Pemilu 2024 mendatang. Meski hal ini belum dipastikan, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari tidak menampik penggunaan kotak pemilu non aluminium seperti 2019 lalu.

Hasyim menjelaskan sejatinya KPU tak pernah menggunakan kardus sebagai bahan kotak suara pemilu, kemudian dikenal sebagai kotak kardus. Dia menyebut pada pemilu 2019, bahan yang digunakan adalah karton dupleks tebal. “Karton dupleks tersebut juga tahan air dan kokoh,” katanya.

Pada 2019 lalu, penggunaan kotak suara berbahan dasar kertas karton menjadi sorotan masyarakat. Di media sosial, tak sedikit warganet khawatir dengan kualitas kotak kardus tersebut. Bahkan hasil jajak pendapat Tempo.co mengungkap mayoritas pembaca tak setuju penggunaan kotak kardus untuk Pemilu 2019.

Baca: KPU Pastikan Gunakan Kotak Suara Kardus di Pemilu 2024

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC saat itu juga menunjukkan banyak masyarakat meragukan kotak suara berbahan dasar karton. Menurut sigi lembaga survei ini, sebanyak 34 persen dari 1.620 responden percaya penggunaan kotak suara kardus itu mempermudah kecurangan dalam pemilu.

Advertising
Advertising

“Pemilih terbelah antara yang yakin dan tidak yakin bahwa kotak suara itu bisa menjadi sumber kecurangan,” kata Direktur SMRC, Deni Irvani, Ahad, 10 Maret 2019.

Ketua KPU Arief Budiman saat itu pun menampik bahwa kotak suara dari karton itu rentan rusak. Arief mengatakan banyak negara menggunakan jenis kotak suara tersebut. “Saya pernah datangi negara-negara penyelenggara pemilu di hampir semua benua, di Afrika, Eropa, Asia,” kata dia.

Menurutnya, KPU tak sembarangan memutuskan penggunaan kotak suara kardus kedap air atau kotak suara kardus. Dia menyebut KPU memiliki beberapa alasan terkait hal itu. “Saya tegaskan itu sudah mempertimbangkan banyak hal dan ini pilihan kami,” ujar Arief.

Dia mengatakan kotak suara jenis karton sudah dipakai dalam empat kali pemilihan umum. Dia juga mengatakan bahan dasar kotak kedap air. Meski demikian, pihaknya saat itu meminta masyarakat dapat memahami makna kedap air. Menurut dia, kotak tersebut dapat bertahan dari percikan air atau terkena air dalam batas yang wajar. “Kalau dimasukkan dalam ember ya jelas basah semua,” kata dia.

Setidaknya ada lima alasan KPU menggunakan kotak suara berbahan karton kedap air. Antaranya, yakni penghematan anggaran, kemudahan distribusi, kemudahan penyimpanan, kemudahan perakitan kotak, serta ramah lingkungan.

Jajak Pendapat Tempo.co Soal Kotak Kardus Pemilu 2019

Hasil jajak pendapat Tempo.co mengungkap bahwa mayoritas pembaca tidak setuju penggunaan kota kardus untuk pemilihan umum 2019. Berikut selengkapnya:

Keputusan membuat kotak suara dari bahan karton atau kardus dilakukan bersama DPR, KPU, Bawaslu dan pemerintah. Namun pembuatan kotak suara dengan biaya Rp 948 miliar ini dinilai mudah rusak jika terkena air. Setujukah Anda kotak suara untuk Pemilu 2019 tetap dari bahan kardus?

Ya: 662 (40,49%)
Tidak: 938 (57,4%)
Tidak Tahu: 35 (2,11%)
Total Responden: 1.635 (100%)

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca juga: KPU Belum Pastikan Penggunaan Kotak Suara Kardus di Pemilu 2024

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

3 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

5 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

7 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

7 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

7 jam lalu

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.

Baca Selengkapnya

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

8 jam lalu

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

Komisioner KPU Idham Holik angkat bicara usai Hakim MK Arief hidayat marah lantaran tak ada satu pun komisoner yang hadir di sidang sengketa pileg

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

9 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

10 jam lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

10 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

KPU Mengaku Bingung Soal Gugatan PDIP di PTUN: Belum Paham Mau Jawab Apa

12 jam lalu

KPU Mengaku Bingung Soal Gugatan PDIP di PTUN: Belum Paham Mau Jawab Apa

Kata KPU soal gugatan PDIP di PTUN

Baca Selengkapnya