Andi Malarangeng Anggap Sistem Proporsional Tertutup Ibarat Beli Kucing dalam Karung

Reporter

Septia Ryanthie

Editor

Amirullah

Minggu, 1 Januari 2023 16:27 WIB

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng menegaskan penolakan terhadap isu penetapan sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024 di Karanganyar, Ahad, 1 Januari 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

TEMPO.CO, Karanganyar - Penolakan terhadap isu penerapan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024, terus mengalir. Jajaran pengurus Partai Demokrat juga menegaskan penolakan mereka terhadap sistem itu.

Andi Mallarangeng, selaku Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, menyebut jika sistem pemilu proporsional tertutup diterapkan, sama saja dengan mengambil hak rakyat untuk memilih langsung wakil-wakil rakyatnya sendiri.

"Ibarat membeli kucing dalam karung. Sebab dengan sistem proporsional tertutup itu kan wakil-wakil rakyat yang dipilih hanya tanda-tanda gambarnya. Calon-calon wakil rakyat tidak dikenal oleh rakyatnya dan juga tidak mengenal rakyatnya. Mereka nantinya hanya akan jadi kader-kader jenggot, akarnya ke atas bukan ke bawah," kata Andi kepada awak media saat mendampingi Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Karanganyar, Ahad, 1 Januari 2023.

Menurut Andi Mallarangeng, sistem proporsional tertutup itu tidak sejalan dengan yang diterapkan Partai Demkrat, yang mendorong para kadernya untuk turun ke bawah bersama rakyat.

"Pak SBY (selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat) juga sudah memberikan arahan bahwa semua kader Partai Demokrat harus turun bersama rakyat, untuk menangkap, mendengarkan aspirasi rakyat, dan memperjuangkannya. Untuk itu kami tidak setuju jika sistem proporsional tertutup itu diterapkan dalam Pemilu 2024. Kami tegas menolaknya," ucap Andi.

Advertising
Advertising

Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, Rinto Subekti menambahkan penolakan terhadap isu penerapan sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024 merupakan ikhtiar untuk menyelamatkan demokrasi dari sandera atau pembajakan politik oleh kekuatan politik tertentu.

Menurut Rinto, pemberlakuan Pemilu dengan sistem proporsional tertutup juga menjadi wujud kemunduran demokrasi dan bentuk nyata pembodohan rakyat atau publik, sekaligus mengkianati cita-cita reformasi yang mengamanatkan sistem demokrasi secara terbuka dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

"Pemilu dengan sistem proporsional tertutup juga tidak akan melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik, yang dekat dan disukai rakyat. Masyarakat akan dipaksa memilih para pemimpinnya secara tidak ideal, seperti memilih kucing dalam karung," katanya.

Baca juga: Ketua KPU Soal Sistem Proporsional tertutup di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Sistem proporsional Terbuka?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

2 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

3 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

3 hari lalu

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

4 hari lalu

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

4 hari lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

4 hari lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

Susanti Dewayani Daftar ke Partai Demokrat di Pilkada Pematangsiantar

4 hari lalu

Susanti Dewayani Daftar ke Partai Demokrat di Pilkada Pematangsiantar

Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani, menyerahkan formulir pendaftaran sebagai Calon Wali Kota Pematangsiantar ke Partai Demokrat

Baca Selengkapnya