TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Barat Juhadi Muhamad membenarkan organisasinya mengirim surat pada Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil. Surat itu berisi permintaan klarifikasi mengenai bantuan yang telah diberikan pada NU Jawa Barat selama Ridwan Kamil menjabat gubernur sebesar Rp 1 triliun.

“Kami ini butuh klarifikasi dari Pak Gubernur sebenarnya Rp 1 triliun itu anggarannya ke mana saja, toh yang diberikan ke PWNU kecil sekali,” kata dia di gedung Dakwah PWNU Jawa Barat di Bandung, Selasa, 27 Desember 2022.

Semua bermula dari sambutan Ridwan Kamil yang disampaikan dalam Musyawarah Kerja Wilayah PWNU Jawa Barat yang digelar di Pondok Pesantren Al-Muhajirin II di Purwakarta pada 17 Desember 2022. Saat itu hadir Ketua Umum dan Sekjen PBNU, perwakilan PCNU,seluruh Jawa Barat, dan Badan Otonom NU.

Juhadi mengatakan, saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Kerja Wilayah tersebut gubernur menyebut angka Rp 1 triliun. “Pak Gubernur menyampaikan bahwa selama beliau menjabat selama 4 tahun itu sudah menggelontorkan anggaran untuk elemen NU itu Rp 1 triliun,” kata dia.

Juhadi mengatakan, ucapan gubernur itu belakangan menjadi pembicaraan di internal NU Jawa Barat. PWNU secara organisasi memang menerima bantuan gubernur Jawa Barat setiap tahun namun jumlahnya tidak besar. “Tidak besar, Rp 2,4 miliar per tahun, ke PWNU,” kata dia.

Gunjingan tersebut pun membuat gerah pengurus PWNU Jawa Barat.

“Setelah itu, ya di bawah kan rame. Kok ini PWNU Rp 1 triliun, ke mana uangnya, jadi fitnah, berkembang fitnah,” kata Juhadi.

Selanjutnya, Ridwan Kamil janji bertemu hari ini...

<!--more-->

Juhadi mengatakan, pengurus PWNU Jawa Barat selanjutnya memutuskan untuk mengirim surat resmi pada Gubernur Ridwan Kamil untuk meminta klarifikasi atas pernyataannya itu. “Ini yang mendasari kita membuat surat minta klarifikasi dari Pak Guberur. Sehingga kami PWNU, ya sudah kami minta klarifikasi tapi resmi lewat surat. Soal nanti gubernur datang atau tidak urusan lain,” kata dia.

Surat pengurus PWNU Jawa Barat yang ditandatangani oleh Rois Abun Bunyamin, Katib Fatahillah, Ketua Juhadi Muhamad, Wakil Sekretaris Dindin C. Nurdin dilayangkan pada 26 Desember 2022 untuk mengundang Gubernur Ridwan Kamil memberikan klarifikasi pada Selasa, 27 Desember 2022.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengirim Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Jawa Barat Barnas Adjidin di pertemuan tersebut.

Juhadi mengaku, sudah mendapat penjelasan dalam pertemuan tersebut. Di antaranya soal bantuan tersebut diberikan pada elemen NU yang ada di Jawa Barat. Namun pengurus menginginkan mendapatkan data yang rinci untuk memastikannya.

“Kami tidak butuh uang itu turun ke PWNU, itu jadi risiko. Tapi minimal kalau namanya kebijakan itu kalau melalui PWNU artinya pesantren-pesantren mana itu NU yang menginventarisir itu kita tahu ini betul pesantren NU atau di luar NU, jangan sampai bantuan itu turun ke pesantren di luar NU, semua diklaim NU,” kata Juhadi.

Juhadi mengatakan, pengurus yang hadir dalam pertemuan tersebut tetap meminta bertemu Gubernur Ridwan Kamil. “Kami PWNU tetap ingin bertemu, karena yang memberikan statemen Gubernur, kira-kira yang klarifikasi juga Gubernur. Dan beliau menjanjikan hari Kamis untuk bisa datang ke PWNU,” kata dia.

Rois PWNU Jawa Barat Abun Bunyamin mengatakan, penjelasan gubernur dibutuhkan untuk membersihkan tuduhan pada pengurus. “Kenapa ada klarifikasi, selain untuk membersihkan nama PWNU kita ingin juga bisa berdialog,” kata dia, Selasa, 27 Desember 2022.

Abun mengatakan, pertemuan dengan gubernur tersebut diharapkan bisa menjernihkan masalah tersebut. “Kita ingin hubungan NU dengan Pak Emil itu harmonis seperi sebelumnya, jangan gara-gara ini terjadi miskomunikasi dan hubungan jadi renggang,” kata dia.

Selanjutnya penjelasan pemerintah Jawa Barat...

<!--more-->

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Jawa Barat Barnas Adjidin mengatakan, data sementara bantuan gubernur yang diberikan pada elemen NU di Jawa Barat dalam 4 tahun pemerintah Ridwan Kamil menembus Rp 1 triliun.

“Pak Gubernur memberikan bantuan Rp 1 triliun bahkan lebih itu ada di dalam masa kepemimpinan Pak Gubernur. Hanya Pak Gubernur memberikan bantuan itu kepada siapa pun, tidak hanya NU, setelah dihitung ternyata untuk Nahdliyin ini lebih dari sekian,” kata dia, selepas pertemuan itu, Selasa, 27 Desember 2022.

Barnas mengaku, total bantuan tersebut baru diketahui setelah mendata seluruh bantuan yang diberikan lewat biro yang dipimpinnya terkait urusan keagamaan. Bantuan tersebut diberikan lewat skema usulan. “Itu datangnya dari masing-masing lembaga, kita tidak pernah tahu itu lembaga NU atau lembaga mana, kita tidak tahu,” kata dia.

Usulan tersebut dikumpulkan dan dimasukkan lewat Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Lewat aplikasi tersebut dituliskan kebutuhan dan kebutuhan anggaran.

“Tidak bisa seorang gubernur menetapkan bantuan, kenapa, karena harus melalui SIPD namanya. Harus mengisi aplikasi kebutuhannya apa, berapa rupiah. Setelah itu usulan itu tidak selalu bisa diwujudkan, ada keterbatasan anggaran sehingga bisa menimbulkan, satu, ada yang dibantu ada yang tidak, atau ada yang dikurangi misalnya minta Rp 400 juta hanya dikasih Rp 50 juta bisa saja dilihat urgensinya,” kata Barnas.

Barnas mengatakan, selanjutnya dilihat ketersediaan anggaran yang ada tahun tersebut. “Nanti masuk aplikasi, didata uangnya, cukupnya sekian, diketoklah palu oleh DPRD,” kata dia.

Barnas mengatakan, seluruh bantuan yang telah diberikan terkait urusan keagamaan di data lagi. Dia mengaku belum seluruh pendataan rampung. “Kita baru mendata 20 kabupaten/kota yang sudah selesai, dan itu datanya kita berikan ke Kemenag (Kementerian Agama) kabupaten/kota. Dari Kemenag kita menerima bahwa ini NU, ini Muhamadyah, ini Persis, ini PUI, dan lain sebagainya. Ada 7 kabupaten yang belum masuk. Tapi kalau di rata-ratakan Rp 1 triliun itu masuk, bahkan lebih,” kata dia.

Barnas mengatakan, besarnya bantuan yang diberikan bervariasi. “Contoh misalnya JQH, kita pernah sampai nilainya Rp 80 miliar kurang lebih. Jam'iyyatul Qurra wal-Huffazh (JQH) ini kan di bawah NU. Kemudian pembangunan pondok pesantren NU kan cukup banyak,” kata dia.

Barnas mengatakan, bantuan gubernur diberikan menyesuaikan proporsinya. NU mendapat bantuan paling banyak dinilainya wajar karena organisasi tersebut terhitung paling besar dibandingkan ormas Islam lainnya di Jawa Barat. “Pak Gubernur ingin proporsional, kalau anaknya 100 dengan anaknya 10 tentu beda. Tidak ada ormas yang tidak dibantu,” kata dia.

Barnas membenarkan Gubernur Ridwan Kamil bersedia menemui pengurus PWNU untuk memberikan penjelasan mengenai pernyataannya tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Ridwan Kamil juga sudah berbicara langsung lewat telepon. “Tadi sudah ngobrol, dan nanti Pak Gubernur akan menyampaikan langsung,” kata dia.

Baca juga: Ridwan Kamil Bela Bupati Cianjur yang Dilaporkan ke KPK soal Bantuan Gempa

AHMAD FIKRI