Loyalis Amien Rais Menduga Ada Gangguan Saat Proses Verifikasi Faktual Partai Ummat di Sulut

Rabu, 28 Desember 2022 12:50 WIB

Logo Partai Ummat. Foto/istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Loyalis Amien Rais yang juga Wakil Ketua Umum Partai Ummat, Nazaruddin membeberkan soal temuan dugaan gangguan dalam proses verifikasi faktual partai itu di Sulawesi Utara atau Sulut.

"Bentuk gangguan itu disinyalir berupa upaya mempengaruhi penyelenggara pemilu (KPUD) di sana, agar proses verifikasi faktual ini berjalan lebih lama," kata Nazaruddin kepada Tempo Rabu 28 Desember 2022.

Namun, Nazaruddin belum bisa membeberkan, siapa pihak yang berusaha mempengaruhi KPU di Sulut itu. Juga asal-usul partainya.

"Jangan dari saya kalau asal partainya," kata dia.

Nazaruddin menjelaskan, dugaan adanya gangguan dari partai lain kepada penyelenggara pemilu itu muncul karena di tengah jalan Partai Ummat di Sulut melakukan verifikasi faktual, ada kesepakatan yang berubah.

Advertising
Advertising

"Kesepakatan Partai Ummat dengan KPU untuk verifikasi faktual itu kan awalnya hanya dua saja, dengan dihadirkan di kantor partai dan menggunakan video recording," kata Nazaruddin.

"Namun di Sulut itu, tahapannya dimulai dengan melakukan sampling dari rumah ke rumah dulu, baru masuk tahapan berikutnya," kata Nazaruddin.

Baca juga: Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Saksi Tak Punya Salinan Dokumen Saat Pleno KPU Sulsel

Nazarrudin mengatakan proses sampling itu membuat batas waktu tiga hari untuk verifikasi faktual jadi sangat mepet. "Sampling dari rumah ke rumah ini kan tidak sesuai dengan kesepakatan mediasi Partai Ummat dengan KPU sebelumnya," ujar dia.

Selain itu, sampling dari rumah ke rumah itu juga tak ketahuan persis waktunya. Sehingga saat dilakukan proses itu ada pengurus yang kebetulan tidak berada di rumahnya.

"Jadi (intervensi partai lain ke proses verifikasi Partai Ummat) ini ditengarai dilakukan di situ, tapi syukurlah tidak semua daerah di Sulut itu terpengaruh," kata Nazarrudin.

Nazaruddin mengatakan internal Partai Ummat sendiri masih optimistis bisa mengukuti Pemilu 2024. Dari 11 daerah kabupaten/kota di Sulut, ia mengklaim 90 persen sudah berjalan sesuai yang diharapkan.

"Dari 11 daerah di Sulut itu sampai hari ini tinggal satu-dua daerah saja untuk merampungkan verifikasi faktualnya, artinya upaya mempengaruhi penyelenggara pemilu di situ tidak berjalan semua, hanya ditengarai di beberapa daerah saja," kata Nazaruddin.

Soal rencana melaporkan dugaan gangguan dalam proses verifikasi faktual di Sulut itu ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Nazaruddin mengatakan masih proses pengumpulan bukti dan belum bersedia menyebutkan waktu persisnya.

"Kalau melaporkan ke Bawaslu kami tentu kumpulkan barang buktinya dulu, saat ini masih proses pengumpulan bukti itu," kata dia.

Baca juga: Partai Ummat Sebut Ada Partai yang Coba Gagalkan Verifikasi Faktual Ulang

PRIBADI WICAKSONO

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

19 jam lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

23 jam lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

1 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

1 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

2 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

2 hari lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

2 hari lalu

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

2 hari lalu

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta jajaran akibat data DPT pemilu 2024 yang bocor.

Baca Selengkapnya