TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan kekesalannya karena dituduh ikut campur dan mengintervensi penentuan partai politik peserta Pemilu 2024. Meski tak menyebutkan siapa, Jokowi menyindir soal frasa kekuatan besar yang dipakai dalam tuduhan tersebut atau persis seperti yang pernah diungkapkan Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais.

Jokowi menegaskan urusan lolos atau tidaknya peserta Pemilu 2024 menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tapi pihak yang tak lolos, kata dia, langsung menuduh dan menunjuk Istana ikut campur.

"Kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi, saya tu enggak ngerti apa-apa masalahnya, ini kan urusan KPU," kata Jokowi dalam acara HUT ke-16 Partai Hanura di JCC Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022.

Sebelumnya, Partai Ummat menjadi satu-satunya partai yang tak lolos dalam tahap verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai besutan Amien Rais itu pun dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) di dua provinsi, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.

“Partai Ummat, syarat minimal 17, wilayah memenuhi syarat 12, kesimpulan tidak memenuhi syarat,” ujar perwakilan KPU NTT dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Desember 2022.

Gigantic Power

Sehari sebelumnya, Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais menyebut ada gigantic power alias kekuatan besar yang berupaya menyingkirkan partainya dari Pemilu 2024. Menurut Amien Partai Ummat mendapatkan info A1 bahwa KPU bakal meloloskan semua partai baru dan non-parlemen, kecuali Partai Ummat.

“Kami dapat informasi A1 yang valid bahwa pada 14 Desember 2022 besok, seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan KPU kecuali Partai Ummat,” kata Amien di Kantor DPP Partai Ummat, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Desember 2022.

Amien merujuk kekuatan besar ini adalah rezim saat ini. Adapun keputusan KPU untuk tidak meloloskan Partai Ummat disebut Amien sangat bias dan penuh kejanggalan. Apalagi, kata dia, beredar informasi di media ihwal adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai tertentu.

"Nampaknya atas perintah kekuasaan politik yang besar, Partai Ummat dianggap sebagai satu-satunya yang disingkirkan sehingga tidak bisa ikut Pemilu 2024,” kata dia.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa KPU itu independen dan tidak mungkin Istana ikut-ikutan mengintervensi. Jokowi pun khawatir tuduhan semacam ini bisa melebar ke mana-mana. Contohnya ketika nanti ada partai yang gagal membentuk koalisi.

"Nanti yang dituduh Istana lagi, padahal kita itu enggak ngerti koalisi antarpartai, antarketua partai yang ketemu. Yang enak kambing hitamkan, menuduh Presiden, Istana, Jokowi, paling mudah dan paling enak, adalagi nanti," kata Jokowi.

Baca Juga: Amien Rais Hampir Menangis Partai Ummat dapat Kesempatan Verifikasi Faktual Ulang