TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono agar menjaga netralitas prajuritnya. Perintah disampaikan karena masa jabatan Yudo yang hanya sampai November 2023 beriringan dengan tahun politik yaitu persiapan Pemilu Serentak 2024.

"Agar tidak ketarik-tarik ke dalam politik praktis," kata Jokowi saat ditemui usai pelantikan Yudo sebagai Panglima TNI baru di Istana Negara, Jakarta, Senin, 19 Desember 2022.

Jokowi juga mengingatkan pentingnya sinergi TNI dan Polri dalam menjaga kondusivitas negara yang ujungnya melahirkan stabilitas politik dan keamanan. "Penting, dalam rangka pembangunan negara, pembangunan ekonomi kita, dalam situasi yang tidak pasti karena ketidakpastian global," ujarnya.

Berikutnya, Jokowi meminta Yudo menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada TNI yang sekarang sudah paling tinggi. "Kepercayaan ini harus dijaga terus dengan profesionalisme di tubuh TNI yang terus harus ditingkatkan," ujarnya.

Merespons perintah Jokowi, Yudo menyebut dari dulu sebenarnya TNI juga sudah netral. "Akan kami pertahankan terus apalagi di tahun politik, tentunya menjaga kondusivitas politik dan situasi yang ada," ujarnya.

Yudo menyebut saat proses entry briefing, dirinya akan mengumpulkan terlebih dahulu pada kepala staf angkatan dan staf TNI lainnya. "Untuk merumuskan itu, baru kita melangkah yang kemarin saya sampaikan sesuai program prioritas saya yang empat itu," ujarnya.

Prioritas Yudo Margono

Adapun saat fit and proper test di DPR pada 2 Desember, Yudo telah menyampaikan sejumlah fokus prioritas. Prioritas pertama, kata dia, mengakselerasi sumber daya manusia (SDM). Ia menyebut bahwa SDM yang profesional merupakan hal utama yang dibutuhkan untuk memajukan institusinya.

“Karena tanpa itu semua, sulit akan mewujudkan itu. Jadi dengan SDM yang profesional tentunya kita akan melanjutkan tugas-tugas dan meningkatkan yang saya sampaikan tadi,” kata dia.

Prioritas kedua, lanjut dia, ialah mendorong operasional TNI yang lebih cepat. Ia menyebut juga akan melaksanakan fungsi tugas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan.

“Yaitu merupakan efektivitas Kodam dalam melaksanakan tugas karena sudah dibagi dari wilayah satu, dua, tiga. Nanti akan kita berdayakan untuk mengendalikan operasi maupun melaksanakan latihan-latihan,” ujarnya.

Ia mengatakan tugas tanggung jawab tertinggi penuh memang dipegang oleh Panglima TNI, namun pendelegasian wewenang pelaksanaan sehari-hari nantinya oleh panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan yang sifatnya operasi gabungan.

Prioritas berikutnya, kata Yudo, ialah reformasi birokrasi yang merujuk pada kelembagaan yang bersih dan berwibawa. “Saat ini harus clean government, itu menjadi tugas kita bersama bahwa kita ke depan harus bersih,” ucapnya.

Yudo Margono menyebut prioritas terakhir ialah penjagaan di daerah-daerah yang kerawanaannya tinggi baik di daerah perbatasan laut maupun darat, sebagaimana saran dari Komisi Pertahanan DPR. Ia mencontohkan daerah-daerah dengan kerawanan tinggi yang dimaksud di antaranya Kabupaten Natuna, Provinsi Aceh, hingga wilayah Papua.

Baca Juga: Tak Ada Perintah Jokowi ke Yudo Margono untuk Kurangi TNI di Papua