Mahfud Md Sebut Segera Bahas Penanganan OPM dengan Yudo Margono

Senin, 19 Desember 2022 13:40 WIB

Menkopolhukam Mahfud MD saat ditemui usai pelantikan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 19 Desember 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menyebut pihaknya bakal segera membahas penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (KKB OPM) dengan Laksamana Yudo Margono. Pembahasan itu dalam rangka pelantikan Yudo sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

"Ya kami akan bicarakan itu dengan Panglima untuk meneruskan langkah-langkahnya dan kebijakan Pak Andika dan Pak Kapolri. Kita akan koordinasikan di kantor Wakil Presiden, karena berdasar Inpres dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021, nanti koordinasinya itu di bawah Wakil Presiden," ujar Mahfud saat ditemui di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 19 Desember 2022.

Baca juga: Yudo Margono Dilantik Jokowi Jadi Panglima TNI, Sempat Salah Ucap Sumpah Jabatan

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan Yudo memiliki pekerjaan rumah yang banyak pascadilantik sebagai Panglima TNI. Salah satunya menjaga kedaulatan lautan Indonesia yang sering dilewati kapal-kapal pelanggar lintas batas.

"Kalau soal ideologi separatisme dan radikalisme, tentu saja itu bagian dari pertahanan negara keutuhan ideologi, keutuhan teritori. Keutuhan ideologi itu adalah tugas Panglima dan nanti pencanangannya banyak di dalam tugas-tugas dan dalam sehari dua hari ini kami akan koordinasi," kata Mahfud.

Jokowi lantik Yudo Margono jadi Panglima TNI

Advertising
Advertising

Presiden Jokowi melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI di Istana Negara, siang ini. Proses pelantikan itu disaksikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrachman dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Presiden Jokowi sebelumnya telah memilih Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun.

Komisi I DPR kemudian melaksanakan uji kelayakan calon Panglima TNI pada 2 Desember 2022. Di sini, Yudo memaparkan visi dan misinya selama menjadi Panglima TNI.

"Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Sekali lagi untuk dicatat, suara bulat, Pak. Kami menggunakan musyawarah mufakat, tidak ada voting," ujar Ketua Komisi Pertahanan DPR Meutya Viada Hafid saat membacakan keputusan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Desember 2022.

Persetujuan Komisi Pertahanan DPR itu kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 13 Desember 2022. Rapat kemudian mensahkan Laksamana Yudo Margono untuk dilantik sebagai Panglima TNI menggantikan Andika Perkasa.

Dalam pemaparan visi misinya, Yudo Margono berjanji tidak akan ada lagi prajurit arogan jika dirinya terpilih sebagai Panglima TNI.

"Apabila nantinya saya dipercaya menjadi Panglima TNI, saya akan mengerahkan segala dan upaya agar tidak ada lagi oknum-oknum TNI yang melakukan hal tidak terpuji serta bersikap arogan yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat," ujar Yudo.

Selain itu Yudo juga berjanji akan menggunakan pendekatan humanis dalam menangani masalah Papua.

"Ya pasti (humanis). Tadi saya sampaikan walaupun TNI tegas tapi harus humanis," kata Yudo saat ditemui di Gedung DPR, Jumat, 2 Desember 2022.

Menurut Yudo, TNI bakal melihat terlebih dulu situasi dan kondisi di Papua. Sebab, kata dia, ada daerah yang sudah relatif kondusif, namun ada juga daerah dengan tingkat kerawanan tinggi.

Oleh sebab itu, Yudo menyebut bakal mempertimbangkan bentuk operasi yang diperlukan di sana, mengingat kondisi tiap daerah berbeda-beda.

Baca juga: Jokowi Lantik Yudo Margono sebagai Panglima TNI Hari Ini, Mengingat Janji Sang Laksamana untuk Papua

M JULNIS FIRMANSYAH

Berita terkait

Panglima TNI Agus Subiyanto Mutasi 4 Prajuritnya Jadi Pejabat di Istana

2 hari lalu

Panglima TNI Agus Subiyanto Mutasi 4 Prajuritnya Jadi Pejabat di Istana

Mutasi ini tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1332/X/2024.

Baca Selengkapnya

Panglima TNI Tugaskan Mayjen Ariyo Windutomo Jadi Kepala Sekretariat Presiden

2 hari lalu

Panglima TNI Tugaskan Mayjen Ariyo Windutomo Jadi Kepala Sekretariat Presiden

Panglima TNI juga menunjuk Mayjen TNI Kosasih sebagai Sekretaris Militer Presiden di Kementerian Sekretariat Negara.

Baca Selengkapnya

Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

5 hari lalu

Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

Kemenko Polkam memetakan wilayah rawan pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

5 hari lalu

Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

Komnas HAM menyatakan tiga warga Papua yang tewas ditembak TNI pada Juli lalu tidak memiliki catatan kriminal

Baca Selengkapnya

Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

5 hari lalu

Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

Peneliti BRIN menekankan pentingnya pelestarian motif Megalitik Tutari sebagai sumber inspirasi seni kontemporer Papua.

Baca Selengkapnya

Soal Peran Zarof Ricar Sebagai Makelar Kasus Sejak 2012, Mahfud MD: Hakim Sudah Pensiun pun Bisa Diadili

6 hari lalu

Soal Peran Zarof Ricar Sebagai Makelar Kasus Sejak 2012, Mahfud MD: Hakim Sudah Pensiun pun Bisa Diadili

Mahfud MD meminta Kejagung menelusuri seluruh hakim yang pernah berhubungan dengan Zarof Ricar untuk jual beli putusan.

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Duga Rp 1 Triliun yang Ditemukan di Rumah Zarof Ricar Titipan Hakim Lain

6 hari lalu

Mahfud MD Duga Rp 1 Triliun yang Ditemukan di Rumah Zarof Ricar Titipan Hakim Lain

Uang itu, kata Mahfud MD, mungkin milik hakim-hakim atau orang berperkara yang menitipkan uangnya dan belum sempat disampaikan oleh Zarof Ricar.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

6 hari lalu

Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

Prabowo ingin tingkatkan pembangunan Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara: Tidak harus datangkan orang dari luar.

Baca Selengkapnya

Alasan Ketua Komnas HAM Sebut Tugas TNI Tak Bertentangan dengan Pemajuan HAM

7 hari lalu

Alasan Ketua Komnas HAM Sebut Tugas TNI Tak Bertentangan dengan Pemajuan HAM

Ini untuk pertama kalinya Komnas HAM dan TNI memiliki nota kesepahaman.

Baca Selengkapnya

TNI dan Komnas HAM Teken MoU soal Kerja Sama Pemajuan dan Perlindungan HAM

7 hari lalu

TNI dan Komnas HAM Teken MoU soal Kerja Sama Pemajuan dan Perlindungan HAM

TNI menandatangani nota kesepahaman dengan Komnas HAM perihal pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia

Baca Selengkapnya