TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui praktik politik uang masih terus berlangsung di setiap pemilu Tanah Air. Pengakuan ini disampaikan Jokowi karena pengalamannya berlaga di Pemilihan Wali Kota Solo, Pemilihan Gubernur, hingga Pemilihan Presiden.

"Jadi kalau ada yang membantah tidak ada, saya sampaikan apa adanya, ada (politik uang)," kata Jokowi dalam acara Konsolidasi Nasional Bawaslu di Jakarta, Sabtu, 17 Desember 2022.

Aturan sebenarnya sudah diperketat, kata Jokowi, tapi prakteknya tetap terjadi politik uang. Mereka yang terkena sanksi juga sangat sedikit. "Jika dibiarkan lama-lama, rusak demokrasi kita," kata Kepala Negara.

Untuk itu, Jokowi meminta Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat karena akan mempermudah tugas mereka dalam mengawasi politik uang. "Politik uang ini sudah menjadi penyakit di setiap Pemilu," kata dia.

Masalah politik uang dan partisipasi masyarakat ini adalah satu dari empat pesan Jokowi kepada semua pejabat Bawaslu pusat hingga daerah. Jokowi juga berpesan agar Bawaslu fokus pada upaya pencegahan dan tidak hanya bekerja saat terjadi pelanggaran pemilu.

Berikutnya, Jokowi meminta Bawaslu segera memetakan potensi masalah dan kemungkinan terjadinya pelanggaran Pemilu. Terakhir, Bawaslu diminta bekerja cepat dan sesuai koridor hukum.

Politik Uang Sulit Dihindari

Sebelum Jokowi, kekhawatiran soal politik uang juga sudah disampaikan oleh beberapa pihak. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md misalnya, mengatakan politik uang bakal masih susah dihindari dalam pemilu mendatang.

Dia mencontohkan teori yang dikemukakan oleh Wakil Presiden periode 2009-2014, Boediono. “Waktu pengukuhan guru besarnya Pak Budiono itu mengatakan ‘jangan harap Pemilu kita jadi substantif, kalau pendapatan per kapita belum mencapai 5.500. Itu (Pemilu) pasti jual beli lah," kata dia dalam sesi wawancara di kanal Youtube Rocky Gerung yang diunggah pada Senin, 17 Oktober 2022.

Menurut Mahfud, ada atau tidaknya politik uang tidak akan menghambat gelaran Pemilu 2024. Dia meyakini Pemilu ke depan bakal semakin baik. “Itu (politik uang) akan terjadi pada 2024, tapi itu harus dilalui sampai akhirnya nanti Pemilu ini semakin lama semakin baik," ujarnya.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga menyampaikan kekhawatiran yang sama. "Ancaman politik uang atau politik transaksional, sehingga semua pihak harus mengawal setiap tahapan pemilu 2024 agar tidak terjadi jual beli suara," kata AHY dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 3 Agustus 2022.

Baca Juga: Mahfud Md Sebut Politik Uang Masih Bakal Mewarnai Pemilu 2024