TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan kader Partai Prima menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, pada Rabu, 14 Desember 2022. Mereka menuding komisi itu melakukan kecurangan sehingga menyebabkan Partai Prima gagal lolos verifikasi administrasi sebagai peserta Pemilu 2024.

Massa aksi memenuhi jalanan di depan Kantor KPU sejak pukul 10.30 WIB. Mereka membawa spanduk dan poster yang berisi soal tuntutan mereka, diantaraanya adalah agar komisi membuka data ke publik dan soal pembatasan partisipasi politik.

“Putusan-putusan KPU sangat kritis, sengaja dipelihara oligarki. Partai-partai penguasa saat ini sengaja mengintervensi KPU supaya partai rakyat biasa seperti kami tidak diloloskan,” ujar seorang orator dari atas mobil komando Partai Prima, Rabu, 14 Desember 2022.

Adu badan dengan polisi

Seorang orator dalam orasinya menyebutkan bahwa Partai Prima ingin bertemu komisioner KPU untuk berdialog. Massa sempat mencoba merangsek masuk dengan melewati sejumlah petugas kepolisian. Massa dan polisi sempat beradu badan.

“Kami ini mau jemput supaya komisioner mau ketemu kita, mau nemuin kita,” ujar orator tersebut.

Aksi serupa pernah dilakukan Partai Prima pada Kamis pekan lalu, 8 Desember 2022. Mereka menuntut KPU diaudit dan meminta data sistem informasi partai politik (Sipol) dibuka ke publik.

Partai Prima tuding KPU curang

Ketua DPW Prima DKI Jakarta, Nuradim, menyebut mereka kembali menggelar aksi karena tak ada tindak lanjut atas tuntutan mereka sebelumya. Menurut dia, partainya sengaja dijegal oleh KPU dengan membuat status Partai Prima di Papua tidak memenuhi syarat (TMS) dalam proses verifikasi administrasi.

“KPU bertindak diskriminatif dan tidak transparan dalam proses tahapan verifikasi parpol calon peserta Pemilu,” kata Nuradim dalam keterangannya, Selasa, 13 Desember 2022.

Dia menjelaskan, Partai Prima merupakan satu-satunya parpol di Papua yang kepengurusannya diisi oleh orang asli Papua dari tingkat provinsi sampai distrik.

“KPU sengaja menjegal kami di Papua, Prima dianggap akan menggangu kelompok Oligarki 1 persen yang selama ini nyaman menguasai hajat hidup 99 persen rakyat Indonesia,” ujarnya.

Nuradim menilai KPU juga bertindak tidak adil dan transparan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu. Ia menyebut sudah banyak menemukan fakta bahwa ada manipulasi data dan perbuatan curang lainnya oleh KPU.

“Parpol datanya bermasalah justru diloloskan, sementara parpol yang seharusnya lolos, yakni PRIMA, justru dijegal,” kata dia.

Oleh sebab itu, dia melanjutkan, partainya meminta KPU segera diaudit dan membuka data parpol dalam Sipol. Dia pun menuntut agar tahapan Pemilu 2024 dihentikan sebelum KPU memenuhi tuntutan mereka.

“Untuk sementara, sebelum proses audit dan membuka data SIPOL ke publik, proses tahapan pemilu harus dihentikan,” kata dia.

Hingga berita ini diturunkan, KPU belum memberikan konfirmasi. Saat ini, tahapan Pemilu 2024 sudah memasuki verifikasi faktual. Dugaan kecurangan dalam tahapan verifikasi faktual juga sebelumnya dilontarkan sejumlah partai politik lainnya. KPU akan mengumumkan hasil verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2024 pada Jumat besok, 15 Desember 2022.