TEMPO.CO, Jakarta -Pernyataan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti disingkat Bupati Meranti, Muhammad Adil, yang menyebutkan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis atau setan memantik perseteruan. Adil mengatakan Kemenkeu telah mengeruk keuntungan dari eksploitasi minyak di daerah Kepulauan Meranti.

Pernyataan itu dilontarkan lantaran Adil memprotes soal dana bagi hasil (DBH) untuk daerah penghasil minyak dan gas (Migas). Adil menilai daerahnya tak pernah menerima rincian penerimaan daerah atas hasil sumber daya alam dan dana yang diterima daerahnya pun diklaim sangat kecil.

Baca : Kabupaten Kepulauan Meranti: Asal-usul dan Masuk Segitiga Pertumbuhan 3 Negara

"Ini orang Keuangan isinya iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa, kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap oleh pusat," ujar Adil dalam video berdurasi 1 menit 55 detik yang beredar di sosial media.

Jalur Politik

Diketahui Muhammad Adil saat ini merupakan politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Dia menjadi kader partai ini sejak 2021. Sebelumnya, Adil pernah menjadi kader dari Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB.

Adil menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau selama dua periode, yakni periode 2014-2019 dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan periode 2019-2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Namun, pada periode kedua, Adil hanya menjabat selama satu tahun sebagai anggota DPRD Provinsi Riau karena ia diusung menjadi calon Bupati Kepulauan Meranti 2021-2024. Dia pun menang dan terpilih menjadi Bupati Kepulauan Meranti.

Namun, tak lama setelah menjadi bupati, Adil menyatakan mundur sebagai anggota dari Partai PKB. Dia kemudian merapat ke partai PDIP karena menurutnya PDIP punya visi dan misi yang sejalan dengannya.

Selain menjadi politikus, Bupati Meranti ini juga aktif berorganisasi. Adil merupakan Ketua DPW Pujakesuma Provinsi Riau 2017-2022. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum FORKI Kabupaten Kepulauan Meranti 2010-2014.

KAKAK INDRA PURNAMA | TIM TEMPO
Baca juga : Terkini Bisnis: Sri Mulyani Ungkap Korupsi Hambat RI Jadi Maju, Jokowi Soal Hubungan Dagang Uni Eropa-Asean

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.