Komnas HAM Gelar Lagi Penyelidikan Kasus Munir

Sabtu, 10 Desember 2022 15:25 WIB

Anggota Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) yang juga istri aktivis HAM Munir Said Thalib, Suciwati berpose saat Aksi Kamisan ke-744 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 15 September 2022. Teka-teki pembunuhan Munir di atas pesawat Garuda Indonesia pada 7 September 2004 masih belum terungkap sepenuhnya. SANTARA/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyebut akan membuka lagi penyelidikan kasus pembunuhan Munir Said Thalib. Saat ini Komnas HAM tengah melakukan sejumlah persiapan untuk kembali melakukan penyelidikan kasus yang terjadi pada 2004 silam.

Wakil Komisioner Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai, mengatakan Komnas HAM tengah merapikan kembali susunan tim ad hoc yang akan menyelidiki kasus tersebut. Ia juga menambahkan tim tersebut nantinya akan diisi oleh komisioner Komnas HAM yang baru.

"Saat ini belum ada nama siapa komisioner yang masuk, karena kami harus bagi-bagi tugas seperti Kasus HAM di Aceh dan lain-lain. Ini kami lagi godok siapa yang akan bertugas di kasus Munir," kata dia pada Sabtu 10 Desember 2022.

Mantan ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu juga menambahkan nantinya tim ad hoc tersebut akan diisi pihak eksternal Komnas HAM. Haris menyebut sejauh ini Koordinator Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, dan salah satu pendiri Setara Institute, Kemala Chandra Kirana, adalah nama-nama yang dipertimbangkan Komnas HAM.

"Selain keduanya kita juga telah menginventarisir nama-nama pejuang HAM yang lain," kata dia saat ditemui di Kantor Komnas HAM.

Advertising
Advertising

Baca juga: 18 Tahun Munir Diracun: Misteri Kematian Ongen Latuihamallo Saksi Kunci Pembunuhan Munir

Haris menjelaskan susunan tim ad hoc yang baru tersebut tidak akan diisi kembali oleh komisioner Komnas HAM yang lama. Artinya, mantan Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, dan eks Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, tidak akan dilibatkan dalam tim ad hoc yang baru tersebut.

"Kemungkinan besar ya kami akan putuskan itu di rapat paripurna. Karena kami tidak tahu komisioner Komnas HAM yang lama bisa atau tidak jadi kami putuskan untuk tidak dilibatkan," ujar Haris.

Tim ad hoc tersebut nantinya tidak akan mengulangi hasil-hasil penyelidikan yang telah ada sebelumnya. Haris menjelaskan saat ini fokus utamanya adalah menemukan fakta-fakta baru di lapangan. "Nanti hasil penyelidikan lalu sampai mana, kita akan mulai dari situ," ujarnya.

Kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib, genap berusia 18 tahun pada 7 September 2022 lalu. Munir tewas dibunuh dengan cara diracun saat melakukan penerbangan ke Belanda.

Sebelumnya, Komnas HAM juga telah membentuk tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM berat pembunuhan Munir Said Thalib. Dua komisioner ditunjuk mewakili internal lembaga. "Pertama saya sendiri Ahmad Taufan Damanik dan kedua Ibu Sandrayati Moniaga," kata Taufan di Jakarta, Rabu, 7 September 2022.

Sebagai tambahan, kata Ketua Komnas HAM itu, terdapat tiga nama yang sudah diusulkan oleh koalisi masyarakat sipil, termasuk dari Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum). Nama-nama yang disodorkan tersebut saat ini sedang dipertimbangkan dan dihubungi Komnas HAM."Satu dari tiga nama yang dihubungi itu sudah menyatakan kesediaan, yaitu Usman Hamid," kata Taufan.

Baca juga: Profil Muchdi Pr dan Perannya dalam Pusaran Kasus Pembunuhan Munir

Berita terkait

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

11 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

14 hari lalu

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

Tol Cikampek Kilometer atau KM 50-an kembali menjadi lokasi tragedi. Sebuah kecelakaan maut terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik lalu

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

16 hari lalu

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum

Baca Selengkapnya

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

17 hari lalu

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

Apa kata Komnas HAM soal OPM?

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

18 hari lalu

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

Penggantian terminologi KKB menjadi OPM dinilai justru bisa membuat masalah baru di Papua.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

19 hari lalu

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

23 hari lalu

Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

Komisoner Komnas HAM Anis Hidayah turun untuk meninjau lokasi dan situasi konflik lahan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.

Baca Selengkapnya

Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

24 hari lalu

Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

Komnas HAM menemui Polda Kaltim untuk membahas kasus 9 petani yang ditangkap dan digunduli karena menolak pembangunan bandara di IKN.

Baca Selengkapnya

Bahas Sengketa Lahan Imbas Proyek IKN, Komnas HAM Temui Otorita hingga Badan Bank Tanah

24 hari lalu

Bahas Sengketa Lahan Imbas Proyek IKN, Komnas HAM Temui Otorita hingga Badan Bank Tanah

Komnas HAM minta penjelasan ihwal surat peringatan Otorita IKN terhadap masyarakat Desa Pemaluan untuk membongkar pemukimannya.

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

25 hari lalu

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku

Baca Selengkapnya