TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly menegaskan telah mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat menjelang pengesahan RKUHP menjadi undang-undang.

"Sudah, sudah diakomodasi," ujar Yasonna Laoly saat menghadiri acara peluncuran buku karya pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie di Kantor Komisi Yudisial RI, Jakarta, Senin 5 Desember 2022.

Soal pengesahan RKUHP yang direncanakan oleh DPR RI akan digelar pada sidang paripurna terdekat, yakni Selasa 6 Desember 2022, Yasonna mengatakan ia belum bisa memastikan hal tersebut. "Kita lihat besok, ya. Seharusnya begitu," ujar dia.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah yang diwakili oleh Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyetujui RKUHP dilanjutkan pada pembahasan berikutnya untuk disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR RI terdekat.

"Kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang KUHP dapat dilanjutkan pada pembahasan tingkat kedua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang KUHP yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI terdekat. Apakah dapat disetujui?" kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir yang memimpin rapat kerja di Jakarta, Kamis 24 November 2022..

Pertanyaan itu kemudian dijawab setuju oleh seluruh anggota Komisi III DPR RI yang hadir.

Untuk lebih mempertegas persetujuan mengenai pengesahan RKUHP tingkat I, Adies meminta seluruh perwakilan fraksi dan Wamenkumham menandatangani naskah RKUHP yang disepakati tersebut.

Dalam kesempatan itu, Edward Omar Sharif Hiariej atau akrab disapa Eddy menyebut pengesahan RKUHP menjadi undang-undang diharapkan dapat menjadi peletak dasar bangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia. Di samping itu, tambah dia, RKUHP juga diharapkan dapat mewujudkan misi dekolonisasi RKUHP ataupun peninggalan warisan kolonial.

Baca: RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati