Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah
Reporter
M Julnis Firmansyah
Editor
Juli Hantoro
Kamis, 1 Desember 2022 18:25 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto untuk bersikap tegas terhadap para mafia tanah. Hal ini Jokowi sampaikan saat membagikan secara virtual 1,5 juta sertifikat tanah kepada masyarakat di Istana Negara, Jakarta Pusat.
"Saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, 'Pak sudah lah jangan beri ampun yang namanya mafia tanah'. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu rakyat," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 1 November 2022.
Jokowi menyebut Hadi merupakan mantan Panglima TNI, sehingga ia berharap bakal ada ketegasan terhadap para mafia tanah sehingga masyarakat merasa aman. Jokowi bahkan meminta masyarakat yang memiliki konflik dengan mafia untuk menemui Hadi.
Baca juga: Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan
"Pak Menteri yang sekarang bekas panglima TNI, datangi beliau, datangi sudah, mafianya nyingkir semuanya," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi menyebut masalah tanah dapat menjadi konflik yang mengerikan. Masyarakat bisa bertengkar hebat hingga saling bunuh karena persoalan ini. Jokowi mewanti-wanti agar persoalan karena konflik tanah ini dihindari sebisanya.
Oleh karena itu, Jokowi menyebut pemerintah gencar membagikan sertifkat tanah gratis untuk masyarakat, agar konflik soal lahan bisa direduksi.
"Dengan sertifikat itu semuanya menjadi jelas siapa pemilik lahan. Coba dibuka yang halaman pertama, itu tertera semua nama pemilik siapa, buka, luas tanah berapa, ada semuanya," kata Jokowi.
Dalam acara hari ini, Jokowi menyebut ada 1.552.000 sertifikat tanah yang dibagikan ke masyarakat di 34 provinsi. Jokowi menyebut pada tahun 2015 ada 126 juta bidang tanah yang harus dibuatkan sertifikat.
Kini, Jokowi mengklaim sudah 46 juta di antaranya telah dibuatkan sertifikat. Jokowi menargetkan 80 juta sisanya untuk segera dibuatkan sertifikat agar tidak terjadi lagi sengketa dan konlfik tanah.
Baca juga: Hati-hati Aksi Mafia Tanah, Begini Modus yang Biasa Mereka Mainkan
M JULNIS FIRMANSYAH
