TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap ada rekonsiliasi kebaikan menjelang Pemilu 2024. Rekonsiliasi diharapkan karena menurut Ganjar, masyarakat saat ini terpecah akibat Pemilu 2014 dan 2019.

"Jangan membawa politik-politik yang bikin perpecahan dan sudah saatnya 10 tahun kemarin kita tabrakannya keras terus, mbok ya kita sekarang mulai bicara rekonsiliasi kebaikan bersama agenda 2045 yang roadmap-nya udah jelas," ujar Ganjar di JCC, Jakarta Pusat, Rabu, 30 November 2022.

Politikus PDIP itu menyebut masyarakat saat ini membutuhkan edukasi politik yang baik. Sehingga nantinya mereka bakal berpartisipasi dengan baik. Ganjar mengatakan edukasi politik merupakan keahliannya karena dulu pernah ditempatkan partai di bagian pendidikan politik.

"Mereka mesti diajak berpartisipasi dengan waras sehingga literasi politiknya paham, sehingga kalau komunikasi gagasannya adalah ide, bukan cerita dengar isu-isu yang bikin pecah belah," kata Ganjar.

Baca juga: Polarisasi di Masyarakat Masih Terjadi, NasDem Sebut Rekonsiliasi usai Pilpres 2019 Gagal

Rekonsiliasi menjelang Pemilu 2024 sebelumnya juga pernah disampaikan Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya. Ia menyebut polarisasi di masyarakat imbas dari Pilpres 2019 masih terjadi sampai saat ini dan dikhawatirkan berlanjut hingga ke Pilpres 2024.

"Rekonsiliasi pasca pilpres lalu hanya dibangun di level elite dan di level bawahnya terabaikan. Inilah yang menyebabkan potensi polarisasi masih kuat. Apalagi, sepertinya ada yang terus mengorkestrasi sentimen politik identitas, terutama di medsos,” ujar Willy.

Ia menjelaskan, dibutuhkan upaya serta itikad yang kuat dari para pelaku politik untuk mencegah berlanjutnya keterbelahan pada Pilpres 2024. Menurut Willy, salah satu solusinya dengan memilih pemimpin Indonesia dari kalangan negarawan alih-alih politikus.

"Yaitu kalangan yang senantiasa mengorientasikan semangat persatuan saat memegang kendali kekuasaan," kata Willy.

Menurut Willy, negarawan memilki prinsip yang berbeda dengan politikus. Negarawan, kata Willy, percaya dengan political obligation atau kewajiban politik bahwa saat mereka berkuasa proyek persatuan nasional dalam bentuk rekonsiliasi harus dipastikan berjalan.

Sebelumnya, berdasarkan hasil diskusi ’Common Project Rekonsiliasi dan Reintegrasi Nasional’ yang dilakukan oleh Forum 2045 bersama organisasi guru besar dan akademia se-Indonesia di UGM, Yogyakarta, menyebutkan polarisasi di masyarakat masih terjadi pasca-Pilpres 2019.

Menurut kajian lembaga tersebut, bergabungnya Prabowo Subianto dalam pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, tidak serta merta menyatukan publik luas dalam kerjasama yang produktif. Fakta itu mengindikasikan belum adanya upaya serius dari berbagai kalangan untuk merajut persatuan bangsa yang terkoyak oleh perkubuan politik.

Ketua Forum 2045, Untoro Hariadi, menyebut ajakan rekonsiliasi dan reintegrasi bangsa menjadi sangat relevan mengingat Pilpres 2024 sebentar lagi. Menurut Untoro, rekonsiliasi dapat mengantisipasi perpecahan sebelum pesta politik itu dimulai dan meredam wacana politik identitas yang praktiknya kembali marak belakangan ini.

“Literasi yang rendah dan daya kritis yang tumpul di tingkat akar rumputnya dapat disulut menjadi kayu bakar konflik, dengan api yang bernama populisme. Dalam situasi semacam itu, isu politik identitas dapat dimainkan untuk kepentingan kekuasaan, tanpa memperhitungkan dampaknya bagi bangunan kebangsaan kita,” kata Untoro.

Baca juga: Charta Politika: Ganjar Pranowo Unggul dalam Survei Elektabilitas

M JULNIS FIRMANSYAH