INFO NASIONAL - Jajaran Kementerian Sosial terus melakukan akselerasi dalam penyaluran bantuan sosial. Hingga Selasa, 29 November 2022, penyaluran bansos mencapai lebih dari 80 persen. Bahkan untuk PKH sudah menembus 90 persen.

Penyaluran dimulai sejak 21 November lalu. Data tersebut terungkap pada kegiatan penyaluran bansos di Kantor PT. Pos Indonesia, Jakarta Pusat untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah DKI Jakarta.

Bersamaan dengan Hari Ulang Tahun Korpri ke-51, disalurkan bansos PKH triwulan ke-4, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) per 3 Bulan (Oktober, November, Desember), dan BLT BBM Tahap II per 2 bulan (November, Desember).

“Untuk PKH per hari ini sudah sekitar 9,4 juta KPM dari 10 juta KPM tersalurkan seluruh Indonesia. Kemudian BLT BBM realisasi penyaluran per hari ini mencapai 89,10% khusus DKI Jakarta,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Harry Hikmat.

Selain itu, untuk BPNT/Sembako dengan target 18,8 juta KPM dalam proses penyaluran oleh PT. Pos Indonesia. Per 29 November 2022, realisasi penyaluran BPNT/Sembako telah mencapai 80,40 persen khusus di DKI Jakarta.

Harry menekankan, indeks bantuan PKH tergantung komponen, seperti komponen balita, anak sekolah, ibu hamil, lansia dan penyandang disabilitas. Besaran BPNT yaitu Rp200 ribu/bulan sehingga total diterima per 3 bulan Rp600 ribu. Sedangkan untuk BLT BBM yaitu Rp150 ribu per bulan sehingga total diterima per 2 bulan Rp300 ribu.

Kemensos menggandeng PT. Pos Indonesia dalam penyaluran bantuan sosial ini dengan beberapa alasan. Pertama, hasil evaluasi penyaluran-penyaluran sebelumnya menunjukkan bahwa PT. Pos Indonesia mampu menyalurkan bantuan dengan cepat dan bisa mengurangi hambatan dalam penyaluran.

“Kedua, PT. Pos Indonesia memiliki kantor cabang yang merata di seluruh Indonesia. Hampir setiap kecamatan memiliki kantor pos termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Ini memudakan akses KPM dalam mengambil bantuan sosial,” katanya.

1. Pos Indonesia juga memberikan layanan door to door untuk penyerahan bantuan langsung ke rumah-rumah KPM yang tidak bisa hadir ke kantor pos, seperti penyandang disabilitas, lansia dan KPM yang sedang sakit.

Ketiga, PT. Pos Indonesia menggunakan sistem yang sudah teruji. “Mereka memiliki sistem untuk mengecek apakah KTP elektronik tersebut telah masuk data penerima bantuan dan mendeteksi bahwa yang hadir merupakan pemilik KTP elektronik tersebut,” tutur Harry.

Adapun Data KPM bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sudah dipastikan padan oleh Dukcapil. "Ini amanah Ibu Menteri langsung. Beliau sangat antusias betul untuk memastikan semua bantuan yang disalurkan oleh pemerintah itu betul-betul sampai dan dibuat mudah," ujarnya.

Sejalan dengan hal itu, Dirjen Dukcapil yang sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri, Zudan Arif Fakrulloh menyatakan mendukung penuh upaya Kemensos ini. “Kami mendukung penuh Kemensos untuk memberi bantuan secara tepat sasaran dan kami berkolaborasi untuk itu," kata Zudan.

Dia menjelaskan bahwa sejak KTP Elektronik diluncurkan tahun 2011, pihaknya menjamin tidak ada data ganda. Ia memastikan satu penduduk hanya punya satu NIK. Jika ada data ganda, pihaknya akan melakukan tracing. Misalnya NIK beda, nama sama, nama orang tua sama, maka akan dipilih salah satu yang NIK-nya sudah terdaftar KTP Elektronik.

Selain itu, pemerintah juga memberikan akses jika ditemukan masyarakat yang layak menerima bansos namun belum memiliki NIK. Kemensos bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil akan membuatkan NIK kepada yang bersangkutan agar bisa menerima bansos. "Jika ada yg butuh bansos tapi belum ada NIK akan kita buatkan NIK," kata Zudan. (*)