TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai NasDem di DPR memilih abstain terhadap usulan revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang rencananya akan dimasukkan ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2022. Hal ini menjadikan partai besutan Surya Paloh itu sebagai satu-satunya fraksi yang menyatakan abstain di antara partai politik lain.

Anggota Fraksi NasDem di DPR Taufik Basari menegaskan bahwa sikap itu tidak menjadikan partainya oposisi dengan pemerintah. Dia menjelaskan, NasDem akan tetap mendukung pemerintahan hingga 2024 nanti.

Dalam rinciannya, Taufik menyebutkan bahwa langkah abstain itu diambil lantaran partainya membutuhkan waktu untuk mempelajari dan mendalami usulan terkait urgensi revisi tersebut. Pihaknya juga menimbang akibat dan dampak dari revisi undang-undang terhadap keuangan dan kebijakan negara, serta pandangan publik terkait usulan revisi.

“Tanggung jawab ini juga dalam hal kewajiban mempelajari dulu setiap usulan yang disampaikan sebelum menyatakan sikap,” ujar pria yang akrab disapa Tobas itu.

Ada masalah teknis

Selain itu, Taufik pun memaparkan bahwa sikap abstain pun diambil karena adanya masalah teknis. Sebab, mulanya agenda rapat yang telah dijadwalkan bukanlah membahas revisi UU IKN, melainkan pembahasan revisi Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) atas usulan Komisi V DPR.

“Jadi ini masalah teknis saja, soal waktu untuk mempelajari dan berkonsultasi dengan DPP sehingga ketika nanti saat paripurna menyampaikan sikap sudah didasarkan atas kajian DPP dan Fraksi,” jelas Taufik.

Taufik pun menanggapi kritik yang dilimpahkan terhadap NasDem bahwa sikap mereka berkaitan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurut dia, kedua hal itu tak berkaitan.

“Dunia tidak sesempit itu,” kata Taufik.

NasDem, bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) rencananya akan mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Keputusan NasDem untuk mengusung Anies tersebut sempat menjadi perdebatan. Pasalnya, Anies dianggap tak sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi saat menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta.

Anies Baswedan sendiri telah membantah anggapan itu. Menurut dia, apa yang dilakukannya selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta justru meneruskan kebijakan yang di buat pada era Jokowi.

ALFITRIA NEFI PRATIWI