Di Depan Jokowi, Plt Ketua Umum HIPMI Tanya Kemungkinan Penundaan Pemilu 2024

Senin, 21 November 2022 15:01 WIB

Ilustrasi pemilu. REUTERS

Di acara itu, Jokowi tak merespons

Setelah Eka, giliran Bahlil dan Jokowi yang berpidato. Jokowi sama sekali tidak merespons wacana yang sempat dilempar Eka. Walau begitu, Jokowi sebelumnya sudah beberapa kali menyampaikan penolakan atas wacana penundaan pemilu.

Hari ini, kepala negara memilih untuk menyampaikan seruan kepada calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang bakal bersaing di 2024 untuk menjaga suasana politik tidak sampai memanas. Salah satunya, Jokowi meminta agar tidak ada satupun yang mempolitisasi agama untuk kepentingan pemilu.

"Polisasi agama, jangan! kita sudah merasakan dan itu terbawa lama," kata Jokowi.

Tak hanya politisasi agama, Jokowi meminta capres dan cawapres untuk menghindari politik SARA hingga politik identitas. "Jangan, sangat berbahaya bagi negara sebesar Indonesia yang sangat beragam," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Sebaliknya, Jokowi mengimbau agar yang muncul adalah politik gagasan. "Debat silahkan, debat gagasan, debat ide, membawa negara ini lebih baik, silahkan, tapi jangan sampai panas," ujarnya.

Seruan ini disampaikan Jokowi merespons situasi global saat ini yang sedang tidak normal. Ia kembali mengulangi pernyataannya yang sudah beberapa kali disampaikan, bahwa saat ini sudah ada 14 negara yang menjadi pasien dari International Monetary Fund atau IMF.

Jumlah ini, kata dia, lebih banyak dari masa krisis finansial 1997-1998 yang hanya ada 5 negara. Di luar 14 negara, Jokowi menyebut masih ada lagi 28 negara yang antre untuk menjadi pasien IMF. Jumlahnya pun diprediksi mencapai 66 negara.

Masalahnya, tidak semua negara ini bisa mendapatkan bantuan dari IMF. "Enggak mungkin, karena juga keterbatasan dari IMF, Bank Dunai, punya keterbatasan itu," ujarnya.

Dengan kondisi yang disebutnya rentan inilah, Jokowi meminta agar capres cawapres tetap menjaga suasana politik Indonesia. "Kita harus semua menjaga agar kondusivitas, situasi politik itu tetap adem kalau bisa, kalau ndak bisa paling banter ya anget, tapi jangan panas," ujarnya.

Bahlil pernah suarakan wacana ini

Di sisi lain, acara ini dihadiri oleh Bahlil, sosok yang juga sudah menyuarakan penundaan pemilu. Awal tahun lalu, Bahlil membeberkan adanya harapan kalangan dunia usaha agar jadwal Pemilu pada tahun 2024 diundur atau dengan kata lain ingin Jokowi diperpanjang hingga tahun 2027.

Bahlil yang juga mantan Ketua HIPMI ini menjelaskan, dari diskusi yang dilakukannya dengan para pengusaha sebelumnya, diketahui bahwa dunia usaha ingin Pilpres diundur karena mereka melihat saat ini perekonomian nasional sedang dalam masa pemulihan.

“Kalau kita mengecek dunia usaha, rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," ujar Bahlil dalam agenda temuan survei Indikator Politik, dikutip Senin, 10 Januari 2022.

Baca: Tahapan Pemilu 2024 Dimulai, Puan Maharani: Tidak Ada Penundaan

Berita terkait

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

1 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

2 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

3 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

7 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

15 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

16 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

17 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

18 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

19 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

20 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya