Pidato di Munas HIPMI, Jokowi: Jangan Politisasi Agama untuk 2024

Reporter

Fajar Pebrianto

Editor

Juli Hantoro

Senin, 21 November 2022 12:17 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam acara Munas HIPMI XVII Tahun 2022 di Solo, Jawa Tengah, Senin, 21 November 2022. Biro Setpres

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang bakal bersaing di Pemilu 2024 untuk menjaga suasana politik tidak sampai memanas. Salah satunya, Jokowi meminta agar tidak ada satu pun yang mempolitisasi agama untuk kepentingan pemilu.

"Polisasi agama, jangan! kita sudah merasakan dan itu terbawa lama," kata Jokowi dalam acara Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau Munas HIPMI di Solo, Jawa Tengah, Senin, 21 November 2022.

Tak hanya politisasi agama, Jokowi meminta capres dan cawapres untuk menghindari politik SARA hingga politik identitas. "Jangan, sangat berbahaya bagi negara sebesar Indonesia yang sangat beragam," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Baca juga: Muktamar Muhammadiyah Soroti Pemilu 2024, Ajak Capres Pahami Fondasi Bernegara

Sebaliknya, Jokowi mengimbau agar yang muncul adalah politik gagasan. "Debat silahkan, debat gagasan, debat ide, membawa negara ini lebih baik, silahkan, tapi jangan sampai panas," ujarnya.

Advertising
Advertising

Seruan ini disampaikan Jokowi merespons situasi global saat ini yang sedang tidak normal. Ia kembali mengulangi pernyataannya yang sudah beberapa kali disampaikan, bahwa saat ini sudah ada 14 negara yang menjadi pasien dari International Monetary Fund atau IMF.

Jumlah ini, kata dia, lebih banyak dari masa krisis finansial 1997-1998 yang hanya ada 5 negara. Di luar 14 negara, Jokowi menyebut masih ada lagi 28 negara yang antre untuk menjadi pasien IMF. Jumlahnya pun diprediksi mencapai 66 negara.

Masalahnya, tidak semua negara ini bisa mendapatkan bantuan dari IMF. "Enggak mungkin, karena juga keterbatasan dari IMF, Bank Dunai, punya keterbatasan itu," ujarnya.

Dengan kondisi yang disebutnya rentan inilah, Jokowi meminta agar capres cawapres tetap menjaga suasana politik Indonesia. "Kita harus semua menjaga agar kondusivitas, situasi politik itu tetap adem kalau bisa, kalau ndak bisa paling banter ya anget, tapi jangan panas," ujarnya.

Baca juga: Survei Voxpol Sebut Mayoritas Publik Tak Terpengaruh Capres Dukungan Jokowi

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

2 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

10 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

11 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

11 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

13 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

13 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

15 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

19 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

19 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

21 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya