TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Penasihat Perludem Titi Anggraini mengatakan bahwa sistem pemilu di Indonesia merupakan anomali yang lahir akibat pragmatisme elite.

"Situasi ini lahir karena kita selalu menghindari koherensi atau konsistensi dalam memilih sistem politik dan sistem pemilu," ujar Titi dalam acara diskusi pada Minggu, 20 November 2022.

Titi menjabarkan, pemilu diadakan serentak karena merupakan bagian dari tatanan sistem pemerintahan. Di tengah fenomena sistem pemerintahan presidensial ini, presiden tersandera oleh kekuatan parlemen yang menyebar.

Baca juga: Poros 98 Minta Percayakan ke Partai Politik Tentukan Calon Presiden di Pilpres 2024

Oleh karena itu, salah satu engineering-nya atau perekayasaan (bukan dalam konteks manipulasi) adalah dengan sistem pemilu serentak. Di mana pemilu DPR diserentakkan dengan pemilu presiden.

Hal ini menyaratkan, pemilih direkayasa perilakunya, yang mana mereka akan memilih partai politik yang juga mengusung atau mengusulkan calon presiden yang dipilih.

"Tapi modifikasi pemilu serentak itu tidak diikuti oleh konsistensi di dalam pencalonan," katanya.

Selain itu, kata Titi, kita menciptakan anomali tersebut dikarenakan mempertahankan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

Seperti yang sudah tertera pada pasal 222 UU nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebanyak paling sedikit perolehan kursi 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional.

Titi mengatakan, sistem seperti itu selalu menghasilkan argumen yang mana menggantungkan pencalonan presiden pada kekuatan parlemen yang merupakan karakteristik dari sistem parlementer.

"Oleh karena itu, akibat pragmatisme elite, akhirnya sistem yang kita hasilkan adalah anomali-anomali dari praktik yang semestinya bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki situasi politik dan pemerintahan kita," ujarnya.

Baca juga: MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

NESA AQILA