MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

Reporter

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) saat membacakan putusan uji materi presidential threshold (PT) yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 29 September 2022. Keputusan sidang keluar meski MK belum pernah menggelar sidang pembuktian terkait gugatan uji materi tersebut hingga sekarang. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh gugatan dengan pemohon Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengenai pengujian materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait dengan badan peradilan khusus yang menyelesaikan perkara perselisihan hasil pilkada.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan frasa 'sampai dibentuknya badan peradilan khusus' dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat membacakan amar putusan Perkara Nomor 85/PUU-XX/2022 di Jakarta, Kamis 29 September 2022.

Selanjutnya, kata Anwar, MK pun menyatakan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memerintahkan agar putusan tersebut dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Adapun pengujian UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU (Undang-Undang Pilkada) itu diajukan oleh Perludem yang diwakili Direktur Eksekutif Khoirunnisa Nur Agustyati dan Bendahara Irma Lidarti selaku pemohon.

Dalam pokok permohonan, pemohon memohon pada MK agar menyatakan Pasal 157 ayat (1) UU No. 10/2016 yang berbunyi "perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi".

Selanjutnya, pemohon juga memohon pada MK agar menyatakan Pasal 157 ayat (2) UU No. 10/2016 yang berbunyi "badan peradilan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Ketiga, pemohon memohon pada MK agar menyatakan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10/2016 yang berbunyi "perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Hal tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

Menanggapi tiga permohonan yang diajukan Perludem itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan bahwa MK menilai seluruh dalil pemohon beralasan menurut hukum sehingga hakim mengabulkan seluruh dalil itu.

Baca: MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati, meski Kecewa






Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

4 hari lalu

Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

Kalangan pengusaha akan mengajukan gugatan uji materiil atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 soal penetapan UMP tahun 2023 ke Mahkamah Agung.


Inilah Profil Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Pengganti Aswanto

4 hari lalu

Inilah Profil Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Pengganti Aswanto

Sebelum diangkat menjadi Hakim Konstitusi, Guntur Hamzah diketahui sempat menjadi Sekretaris Jenderal MK dan guru besar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.


MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

5 hari lalu

MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Menurut MK, norma Pasal 169 huruf N UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sama sekali tidak membatasi atau menghilangkan hak konstitusional pemohon.


Soal Kontroversi Pelantikan Guntur Hamzah, Ketua MK: Saya Tak Boleh Mengomentari yang Terjadi

5 hari lalu

Soal Kontroversi Pelantikan Guntur Hamzah, Ketua MK: Saya Tak Boleh Mengomentari yang Terjadi

Ketua MK Anwar Usman mengatakan tentang pertanggungjawaban hakim kepada Tuhan saat ditanya soal pelantikan Guntur Hamzah di tengah kontroversi.


Guntur Hamzah Dilantik, Koalisi Sipil Sebut Jokowi Ingkar Janji dan Tak Berani Berhadapan dengan DPR

5 hari lalu

Guntur Hamzah Dilantik, Koalisi Sipil Sebut Jokowi Ingkar Janji dan Tak Berani Berhadapan dengan DPR

Koalisi masyarakat sipil mengkritik pelantikan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah menjadi hakim konstitusi menggantikan Aswanto


Guntur Hamzah Hakim MK, Memiliki Kekayaan Senilai Rp 8,6 Miliar

5 hari lalu

Guntur Hamzah Hakim MK, Memiliki Kekayaan Senilai Rp 8,6 Miliar

Hakim Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah yang dilantik menggantikan Aswanto, memiliki total harta kekayaan senilai Rp 8,6 miliar.


Pengangkatannya Sebagai Hakim MK Tuai Kritik, Guntur Hamzah: Mohon Doa Saja

6 hari lalu

Pengangkatannya Sebagai Hakim MK Tuai Kritik, Guntur Hamzah: Mohon Doa Saja

Guntur Hamzah mengatakan dirinya langsung diminta mengikuti persidangan di MK usai dilantik Jokowi menjadi hakim konstitusi


Guntur Hamzah Tetap Dilantik Walau Dikritik, Mensesneg: Jokowi Tak Bisa Ubah Keputusan DPR

6 hari lalu

Guntur Hamzah Tetap Dilantik Walau Dikritik, Mensesneg: Jokowi Tak Bisa Ubah Keputusan DPR

Dalam pembacaan Keppres pengangkatan Guntur Hamzah pagi tadi, disebutkan Keppres tersebut sudah dibuat Jokowi sejak 3 November 2022


Resmi, Guntur Hamzah Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi Gantikan Aswanto

6 hari lalu

Resmi, Guntur Hamzah Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi Gantikan Aswanto

Guntur Hamzah resmi menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi setelah dilantik oleh Presiden Jokowi.


Presiden Jokowi Lantik Guntur Hamzah Gantikan Aswanto Sebagai Hakim MK Pagi Ini

6 hari lalu

Presiden Jokowi Lantik Guntur Hamzah Gantikan Aswanto Sebagai Hakim MK Pagi Ini

Presiden Jokowi akan melantik Guntur Hamzah untuk menggantikan Aswanto sebagai Hakim MK pagi ini.