Haedar Ungkap Kultur di Muhammadiyah: Tak Boleh Tolak Amanat, tapi Dilarang Kejar Jabatan

Kamis, 17 November 2022 14:42 WIB

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir ditemui awak media usai memberi ceramah salat Idul Adha 1440 Hijriah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan pada Ahad, 11 Agustus 2019. Haedar mengimbau kepada elit politik di Indonesia tidak egois dengan sibuk sendiri membagi-bagi kekuasaan pasca pilpres. Tempo/M Yusuf Manurung

TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyinggung soal kepemimpinan menjelang Muktamar Muhammadiyah ke-48 dan Aisyiah di Surakarta, 18-20 November 2022. Pembukaan muktamar akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Sedangkan penutupan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Haedar menyebut konsep kepemimpinan di Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu kolektif kolegial, di atas itu ada sistem yang kokoh untuk menjalankan persyarikatan ini.

Ia mengibaratkan Muhammadiyah sebagai tim sepak bola. Setiap Ketua PP Muhammadiyah memiliki peran masing-masing. Karena dalam mengarungi sebuah pertandingan, yang penting adalah irama permainannya. Kolektif kolegial tersebut di atasnya adalah sistem sebagai panglima yang mengatur permainan. Jadi di atas kolegial itu ada sistem.

"Jadi siapapun dia ke depan sampai seterusnya itu kekuatannya pada sistem. Insya Allah akan ada perpaduan dari semuanya ini," kata Haedar Nashir di Kantor Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu, 16 November 2022.

Di Muhammadiyah, kata dia, di kepengurusan setiap orang ketika amanat diberikan lewat muktamar, tidak boleh menolak dan harus melaksanakan dengan baik.

Advertising
Advertising

"Tapi jangan sekali-kali kita ngejar amanat, ngejar jabatan, itu (prinsip) sudah menjadi darah daging kami," kata dia.

Ia juga menyinggung kepemimpinan nasional menjelang tahun politik 2024. Haedar mengatakan yang dibutuhkan Indonesia bukan kharismatik tokoh, melainkan kharisma nilai atau value. Dari golongan manapun sosok yang terpilih pada 2024 untuk kepemimpinan nasional, dia harus menjadi milik rakyat, bangsa dan negara.

“Kita harus mengontrol itu, kenapa? karena jika kepemimpinan berbasis pada primordialisme, itu nanti yang terjadi bukan lagi kepemimpinan kenegarawanan, tetapi kepemimpinan perkauman,” kata Haedar.

Selanjutnya: singgung soal pemilu 2024...

<!--more-->

Ia menambahkan yang tidak kalah penting setelah Muktamar ke-48 Muhammadiyah adalah menciptakan Pemilu 2024 yang lebih baik dari sebelumnya. Yaitu dengan menyuarakan hal-hal yang benar, baik dan positif bagi proses Pemilu 2024. Untuk menciptakan prakondisi menuju 2024 yang lebih baik, bisa dengan dibukanya ruang-ruang dialog.

Harapan soal pemimpin di 2024

Sebelumnya, Haedar juga meminta para calon pemimpin, baik pemimpin nasional hingga calon anggota legislatifbelajar ke museum. Tujuannya adalah untuk membuka wawasan kebangsaan melalui sejarah.

Ia mengatakan berkunjung ke pesantren maupun ke tempat yang berbasis massa memang wajar dilakukan. Namun mereka perlu berkunjung ke museum untuk belajar tentang visi kenegaraan, dan visi kebangsaan.

"Dari manapun partainya, dari manapun golongannya harus punya visi jiwa negarawanan. Sehingga kami ini tenang kalau pemimpinnya tahu membawa Indonesia kemana," kata dua.

Ibarat kapal berlayar, kata dia, sementara nakhoda tidak tahu mau membawa ke mana maka para penumpang cemas apalagi di tengah gelombang yang dahsyat ini.

"Tetapi kalau nakhoda piawai, tahu arah perjalanan biarpun ada goncangan kita tenang, dan itulah yang kita harapkan dari visi pemimpin," kata Haedar.

MUH SYAIFULLAH

Baca: Sebut Capres 2024 Wajib Pahami Konstitusi, Haedar Nashir: Kalau Tidak, Bisa Terjadi Dislokasi Politik

Berita terkait

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

13 jam lalu

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

Politikus Gerindra mengatakan belum ada komunikasi langsung dari PKS untuk bergabung dengan koalisi Prabowo.

Baca Selengkapnya

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

1 hari lalu

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

1 hari lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

2 hari lalu

Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh karena telah memberi dukungan di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Timnas U-23 Kalah dari Irak, Ketua Umum PP Muhammadiyah: Seperti Politik, Kalah Menang Biasa

2 hari lalu

Timnas U-23 Kalah dari Irak, Ketua Umum PP Muhammadiyah: Seperti Politik, Kalah Menang Biasa

Haedar Nashir berpesan kepada punggawa Timnas U-23 dan para pendukungnya menyikapi kekalahan itu dengan bijaksana.

Baca Selengkapnya

CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

2 hari lalu

CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

Toxic Positivity; Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

2 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

2 hari lalu

Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

Anies Baswedan akan tetap berkegiatan mengunjungi masyarakat meski Pilpres telah usai.

Baca Selengkapnya