INFO NASIONAL - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum mendorong Pemerintah Kabupaten Klaten dan Forum Kerukunan Beragama (FKUB) harus mendapatkan penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama dan penghargaan lainnya.

"Kami berharap dan mendorong Pengukuhan yang diikuti 401 Desa/Kelurahan dan 5080 orang/peserta ini mendapatkan penghargaan karena ini satu-satunya di Indonesia bahkan di dunia,” ujarnya saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Yang bertepatan dengan Hari Toleransi Internasional di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu, 16 November 2022.

Pengukuhan dengan tema "Sinergitas Pemerintah, Tokoh Agama, TNI Polri dalam Merawat Kerukunan dan menjaga Keutuhan NKRI" ini diharapkan menjadi pionir atau percontohan daerah lain di Indonesia.

Drs. Karjono menegaskan Ideologi Pancasila sangat penting dijaga dan tetap diimplementasikan, karena sejak reformasi TAP MPR II 1978 tentang Eka Pancakarsa atau P.4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, 1 tahun kemudian Lembaga BP7 dibubarkan, yang paling memprihatinkan UU Sisdiknas diganti dan menghilangkan Mata Ajar atau mata kuliah Pancasila.

"Alhamdulillah, Puji Tuhan memberkati, dengan upaya kita bersama maka lahirlah Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional yang mewajibkan mata ajar Pancasila dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi dan diterapkan di seluruh Indonesia mulai dari pendidikan formal dan non formal,” tuturnya.

Ia melanjutkan, penguatan moderasi beragama merupakan ikhtiar dinamis Pancasila karena Pancasila sebaga lestart dinamis. "Hal ini untuk membangun cara pandang sikap, praktek beragama dalam kehidupan beragama yang mampu mengedepankan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan bangsa.”

Moderasi beragama, kata Drs. Kardjono sangat diperlukan karena realitas Indonesia yang majemuk menghadapi banyak tantangan serius. "Pembentukan komunitas atau forum ini sangat diperlukan sebagai upaya strategi tatanan kehidupan harmonis umat beragama ditengah keberagaman,” ujarnya.

Bupati Klaten Hj. Sri Mulyani, S.M mengucapkan apresiasi kepada BPIP yang sudah hadir dan memberikan pembekalan kepada 5080 pengurus PKUB di 401 Desa/Kelurahan di 26 Kecamatan. Ia mengaku bangga ditengah dan bertepatan Hari Toleransi Internasional dan dilaksanakannya KTT G20, Kabupaten Klaten telah mendeklarasikan dan mengukuhkan PKUB.

"Saat ini Dunia melihat Indonesia karena terlaksananya KTT G20 di Bali dan saat ini Indonesia melihat Kabupaten Klaten karena adanya pengukuhan PKUB", ujarnya.

Ia juga mengakui Klaten adalah miniaturnya Indonesia. Di tengah keberagaman agama tetap memiliki keharmonisan, persatuan dan kesatuan. "Hari ini kita kukuhkan kekuatan kita bersma untuk Kebhinekaan, Klaten adalah miniaturnya Indoensia, klaten aman Indonesia damai.”

Ia terus meyakini masyarakat Klaten sangat toleransi, cinta perdamaian sehingga diharapkan dapat mewujudkan visi misi Kabupaten Klaten yang maju, mandiri, berdaya saing dan sejahtera. "Momen ini menjadi puncak dalam menyatukan perbedaan, saya berharap tokoh agama, pengurus PKUB memiliki sikap toleransi dan kesadaran tinggi yang menciptakan kerukunam umat beragama.”

Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet mengaku Klaten memiliki banyak potensi untuk dikembangkan. "Klaten itu tidak saja indah dalam fisiknya tetapi juga indah dalam kerukunannya, kegiatan ini sangat luar biada dan diharapkan segera diikuti oleh seluruh Kabupaten kota maupun Provinsi di seluruh tanah air Indonesia,” ujarnya.

Namun demikian, kekayaan jika tidak dikelola maka akam menjadi mala petaka. Karena itu, ia kembali mengajak untuk membumikan semangat kerukunan, semangat toleransi, semangat moderasi beragama semangat persaudaraan cinta kasih kita sesama umat manusia sesama warga negara bangsa Indonesia bahkan kepada seluruh umat.

Pembekalan juga diberikan Plt. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kementerian Dalam Negeri Dr. Drs. La Ode Ahmad. P, Bolombo, A.P., M.Si dan Perwakilan Kementerian Agama Wawan Junaedi. Mereka mendorong pengurus dapat bersama-sama dengan Pemerintah Pusat atau Daerah bergotong royong menjaga persatuan umat beragama (moderat).

Menurut Drs La Ode, forum ini tentu akan membantu pemerintah daerah dan pemerintah pusat bahwa dengan adanya forum akan memberikan pemberdayaan membantu melakukan langkah-langkah preventif dan preemtif terhadap pencegahan pencegahan dalam rangka melakukan deteksi deteksi dini yang menjadi potensi konflik maupun ancaman-ancaman gangguan. "Kita juga akan berupaya mendorong kebijakan-kebijakan supaya lebih kuat seperti Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah,” ujarnya. (*)