TEMPO.CO, Jakarta - Acara diskusi bertajuk Perskongkolan Geng Tambang di Polisi dengan Oligarki Tambang yang dilaksanakan pada Kamis 3 November 2022 sempat mengalami pembajakan oleh pihak yang tak diketahui. Acara tersebut dibajak selama sepuluh menit sebelum akhirnya tim panitia dapat mengambil alih kembali acara.

Direktur Eksekutif Indonesian Club yang mengadakan acara tersebut, Gigih Guntoro, berkata pembajakan tersebut bermula saat pemutaran video pengakuan seorang pemilik pertambangan ilegal yang memberikan setoran ke seorang pejabat tinggi Polri. Pada saat pemutaran video melalui aplikasi Zoom, ada seseorang yang mencoret-coret layar diskusi dengan gambar yang tidak pantas.

“Video tersebut berdurasi selama dua menit. Dan di tengah penayangannya, ada seseorang yang menggambar alat vital laki-laki di layar Zoom,” kata Gigih saat dihubungi oleh Tempo.

Panitia bisa mengambil alih kembali kendali Zoom

Tak hanya sampai disitu, pasca pemutaran video tersebut kemudian terjadi pengambilalihan acara diskusi. Panitia yang bertindak sebagai host utama sempat terpental dan tidak dapat mengakses zoom.

“Pada saat itu acara yang tampil di zoom langsung mengalami error. Acara tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun, livestreaming di Youtube masih berjalan normal ,” kata dia.

Menanggapi pembajakan tersebut, admin lain yang berperan sebagai host kedua kemudian melakukan upaya untuk mengambil kembali kuasa terhadap diskusi di Zoom. Gigih mengatakan setelah terjadi pengambilan kembali acara diskusi, peserta yang hadir menjadi berkurang secara drastis.

“Admin kedua memasukan sejumlah kode alternatif dan berhasil. Sayangnya, peserta yang mulanya 186 orang hanya menjadi 50 orang saja,” ujar Gigih.

Pemerintah disebut fasilitasi konflik tambang

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar, yang menjadi salah satu pembicara dalam diskusi tersebut menyatakan bahwa konflik tambang di Indonesia saat ini marak terjadi karena difasilitasi oleh negara. Berdasarkan data yang mereka kumpulkan, banyak anggota kabinet di pemerintahan Presiden Jokowi jilid kedua terafiliasi dengan bisnis pertambangan.

Bahkan, menurut dia, 86 persen dana kampanye dari kedua pasangan calon yang bertarung pada Pilpres 2019, Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, berasal dari para pengusaha tambang.

"Di sisi legislatif dari 575 anggota DPR RI terpilih, 43 persen berbisnis tambang,” kata Melky.

Alhasil, menurut Melky, pemerintahan yang terbentuk saat ini lebih mengakomodir kepentingan perusahaan tambang.

JATAM sempat merilis data konflik tambang yang meningkat pesat pada 2020. Menurut data mereka, sepanjang 2020 terjadi 45 konflik. Jumlah ini meningkat hampir lima kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2019, yakni 11 konflik. Pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi menurut mereka, terdapat 116 konflik pertambangan yang berhasil dicatat.